Soal Plh Gubernur Papua, Ini Respons Sekda Dance dan GMKI Kota Jayapura

TRIBUNWOW.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Dance Yulian Flassy angkat bicara terkait pelaksana harian (Plh) Gubernur Papua.

Dance mengaku tidak punya prasangka lain, dan hanya ingin membantu Gubernur Papua, Lukas Enembe agar roda pemerintahan berjalan.

"Saya tidak punya prasangka lain-lain, saya hanya ingin bantu pak Lukas agar roda pemerintahan tetap jalan," ujar Dance eikutip TribunWow.com dari Tribun Papua pada Jumat (25/6/2021).

Selain itu, Dance mengaku hanya menjalankan tugas yang diberikan negara.

"Saya hanya menjalankan tugas yang diberikan negara kepada saya, intinya saya tetap membantu bapak Lukas Enembe," kata Dance ketika dikonfirmasi, Jumat (25/6/2021) malam.

Dance juga mengatakan, bahwa dirinya tak bisa menolak saat mendapatkan amanah dari pemerintah pusat.

Dirinya juga menyadari akan penolakan terkait plh.

"Saya hanya ikut saja yang negara tentukan," tambah Yance.

"Dimana-mana pasti ada aksi penolakan sepeti itu, bukan hanya di Papua saja, didaerah lain juga pasti begitu."

Baca juga: Polemik Plh Gubernur Papua, Lukas Enembe Surati Jokowi sedangkan Dance Flassy Manut Negara

Baca juga: 5 Warga Sipil di Papua Tewas Ditembak KKB, Ini Kata TNI soal Identitas Pelaku: Sudah Termasuk Teror

Diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjuk Dance sebagai Plh Gubernur Papua.

Sedangkan Lukas saat ini diketahui sedang menjalani pengobatan di Singapura.

Pada Kamis, (24/6/2021), Kemendagri mengeluarkan telegram bernomor T.121.91/4124/OTDA.

Surat telegram itu berisi berkenan dengan kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe yang saat ini melakukan pengobatan di Singapura sebagaimana dengan surat Mendagri Papua Nomor 857/2590/SJ Tanggal 23 April 20201.

Maka memperhatikan surat itu, Sekda atas nama Gubernur Papua Nomor 121/7136/SET tertanggal 24 Juni 2021 perihal pelaksanaan harian (Plh) Gubernur Provinsi Papua

Respons GMKI Kota Jayapura

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) ikut merespons terkait polemik plj Gubernur Jayapura.

Dikutip TribunWow.com dari Tribun Papua pada Sabtu (26/6/2021), menurut Ketua GMKI Kota Jayapura, Opinus Sogoniap hal tersebut adalah wajar dan sah.

“Itu wajar dan sah, tidak mentup kemungkinan semua hal telah berlangsung melalui legal standing yang transparan dan konstitusional,” kata Opinus Sogoniap, Sabtu (26/6/2021).

Baca juga: Inilah Pesan 2 Tokoh Papua untuk Generasi Mudanya, Termasuk agar Jangan Terus Mengeluh dan Lemah

Menurutnya, penujukan Dance sebagai Plh adalah hal yang tepat demi memperlancar birokrasi.

“Demi memperlancar birokrasi, saya rasa tepat kalau beliau (Dance Flassy) menduduki jabatan tersebut. Semua ini untuk memperlancar pelayanan publik,” ujarnya.

Menurutnya jika, kantor Gubernur Papua tidak ada aktivitas maka yang Rugi adalah masyarakat karena akan ada banyak agenda penting bisa terhambat.

"Status Plh itu akan gugur dengan sendirinya saat pak Lukas Enembe kembali ke Papua. Jadi tidak perlu diributkan soal surat dari Mendagri melalui Dirjen OTDA,” tegasnya.

Selain itu, Opinus meminta masyarakat untuk tidak ikut terprovokasi dalam permainan elit politik.

(TribunWow.com)

Berita terkait Lukas Enembe

Sebagian artikel ini telah diolah dari Tribun Papua dengan judul Dance: Saya Hanya Jalankan Tugas dan Bantu Gubernur Papua, Pak Lukas Enembe dan GMKI Kota Jayapura Angkat Bicara Soal Polemik Lukas Enembe dan Dance Flassy