Breaking News:

Terkini Daerah

Polemik Plh Gubernur Papua, Lukas Enembe Surati Jokowi sedangkan Dance Flassy Manut Negara

Lukas Enembe tegas memprotes penunjukkan Dance Flassy sebagai Plh Gubernur Papua. Ia menilai keputusan Kemendagri cacat secara administrasi.

Kolas (KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDI) dan (Papua.go.id)
Sekretaris Daerah Pemprov Papua, Dance Yulian Flassy (kiri) dan Gubernur Papua Lukas Enembe (kanan). Kementerian Dalam Negeri menunjuk Dance Flassy sebagai Plh Gubernur Papua karena kondisi Lukas Enembe yang sedang berobat di Singapura. Keputusan Kemendagri itu mendapat protes dan penolakan dari Lukas Enembe. 

TRIBUNWOW.COM - Masyarakat Papua kini tengah ramai menyoroti isu polemik pelaksana harian (Plh) Gubernur Papua.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjuk Sekretaris Daerah Pemprov Papua, Dance Yulian Flassy sebagai Plh Gubernur Papua.

Keputusan tersebut diprotes oleh Gubernur Papua Lukas Enembe yang menuding keputusan Kemendagri cacat administrasi.

UNJUK RASA - Sekelompok massa pendukung Gubernur Lukas Enembe, menduduki kantor DPD Partai Demokrat Papua di bilangan Kotaraja, Kota Jayapura, Jumat (25/6/2021) siang. Mereka menolak penunjukan Sekda Provinsi Papua Dance Yulian Flassy sebagai Plh Gubernur oleh Menteri Dalam Negeri.
UNJUK RASA - Sekelompok massa pendukung Gubernur Lukas Enembe, menduduki kantor DPD Partai Demokrat Papua di bilangan Kotaraja, Kota Jayapura, Jumat (25/6/2021) siang. Mereka menolak penunjukan Sekda Provinsi Papua Dance Yulian Flassy sebagai Plh Gubernur oleh Menteri Dalam Negeri. (Tribun-Papua.com/Hendrik Rewapatara)

Dikutip dari Kompas.com, bahkan Lukas Enembe disebut-sebut telah mengirimkan surat langsung kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan keputusan dari Kemendagri tersebut.

Pada Kamis, 24 Juni 2021 Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan telegram bernomor T.121.91/4124/OTDA.

Surat telegram itu berisi penunjukkan Sekda sebagai Plh Gubernur Papua karena kondisi Gubernur Papua Lukas Enembe yang tengah melakukan pengobatan di Singapura.

Baca juga: Dapat Laporan Jenazah Pasien Covid Naik 100 Persen Lebih, Ridwan Kamil: Yang Sehat Jangan Takabur

Lukas Enembe Protes

Mengenai keputusan dari Kemendagri tersebut, Lukas Enembe menuding adanya cacat administrasi.

Hal tersebut disampaikan oleh Muhammad Rifai Darus selaku juru bicara Gubernur Papua.

"Kami melihat adanya indikasi maladministrasi yang terjadi, sebab penunjukan tersebut tidak melalui prosedur dan mekanisme yang benar."

"Berdasarkan Surat Mendagri Nomor 857.2590/SJ tanggal 23 April 2021 disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintah tetap melalui koordinasi kepada Gubernur Papua, namun praktik kemarin memperlihatkan bahwa ketentuan yang mewajibkan adanya koordinasi kepada Bapak Lukas Enembe tak diacuhkan dan tidak digunakan," katanya, Jumat (25/6/2021).

Rifai menambahkan, Lukas Enembe masih berstatus aktif sebagai kepala daerah.

Lukas Enembe juga disebut telah mengirim surat secara resmi kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta keputusan itu dibatalkan.

"Hingga hari ini perlu ditegaskan bahwa Bapak Lukas Enembe masih aktif sebagai Kepala Daerah Provinsi Papua."

Halaman
12
Sumber: TribunWow.com
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved