Wacana Presiden 3 Periode
Tolak Wacana Presiden 3 Periode hingga Jokowi-Prabowo di 2024, Refly Harun: Qodari Berimajinasi
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun buka-bukaan soal kontroversi wacana presiden tiga periode.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Rekarinta Vintoko
Lebih lanjut, Refly menyebut saat ini ada tiga pendapat seusai wacana presiden tiga periode bergulir.
"Saya menyebutnya ada tiga arus saat ini, pertama arus yang ingin Jokowi menjabat tiga periode."
"Arus kedua, arus yang menginginkan Presiden Jokowi segera mengundurkan diri, tidak perlu menyelesaikan masa jabatannya karena dianggap tak mampu lagi."
"Yang ketiga adalah arus moderat, tunggu sampai 2024 karena sudah dua kali masa jabatan," tandasnya.
Baca juga: Kontroversi Wacana Presien 3 Periode, Pengamat Singgung Upaya Jerumuskan Jokowi: Pengkhianat
Baca juga: Tolak Wacana Presiden 3 Periode, Demokrat: Seakan-akan Tanpa Jokowi Indonesia Tak akan Bisa Maju
Simak videonya berikut ini mulai menit ke-12.00:
Survei SMRC
Berdasarkan hasil survei dari Saiful Mudjani Research and Consulting (SMRC), terdapat 40 persen responden masyarakat yang setuju apabila Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali maju di tahun 2024.
Dari hasil survei tersebut, Direktur Komunikasi SMRC, Ade Armando menegaskan bahwa cukup banyak masyarakat yang ingin agar Presiden Jokowi menjabat tiga periode.
Kendati demikian di dalam survei yang sama, sebagian besar responden tidak setuju jika jabatan presiden menjadi tiga periode.

Baca juga: Siapa M Qodari? Sosok yang Dukung Wacana Presiden 3 Periode, Deklarasikan Jokowi-Prabowo 2024
Hal itu disampaikan Ade Armando dalam acara Sapa Indonesia Malam Kompastv, Senin (21/6/2021).
Ade Armando menjelaskan, sebanyak 74 persen responden tidak setuju jika konstitusi UUD 45 diubah agar presiden bisa menjabat tiga periode.
Ia melanjutkan, pada pertanyaan yang mirip, hanya ada 54 persen responden yang tidak setuju jika Presiden Jokowi kembali maju di tahun 2024.
"Itu kan sebetulnya lebih dari dua kali (periode) artinya," ungkap Ade Armando.
"Tapi ketika ditanya itu kepada publik, 54 persen saja (tidak setuju)."
"40 persen yang bilang boleh," ungkap Ade Armando.