Qodari Nilai Reshuffle Kabinet Jokowi Dilakukan untuk Akomodasi Kepentingan Parpol: Belum Berhasil

TRIBUNWOW.COM - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indobarometer, M Qodari angkat bicara soal isu perombakan atau reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Qodari menyebut bahwa mengangkat dan memberhentikan menteri adalah hak prerogatif presiden.

Meski demikian, Qodari menilai perombakan kabinet Jokowi kali ini dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan partai politik.

Baca juga: Soal Isu Reshuffle Kabinet, Pengamat: Belum Cukup Waktu untuk Evaluasi Kembali Kinerja Semua Menteri

"Meski mengangkat atau memberhentikan menteri adalah hak prerogatif Presiden, perombakan kabinet kali ini dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan partai politik," kaya Qodari

Pertama yakni kebutuhan untuk mengakomodasi Partai Amanat Nasional (PAN).

"Pertama itu adalah kebutuhan untuk mengakomodasi Partai Amanat Nasional pasca kemenangan Zulkifli Hasan ke Pak Jokowi.

"Sekaligus keluarnya Amien Rais dari PAN dan mendirikan Partai Ummat," kata Qodari dikutip dari tayangan di kanal YouTube Kompas TV, Kamis (15/4/2021).

Selain itu, Qodari juga menuturkan, reshuffle ini juga dilakukan untuk mengakomodasi Muhammadiyah yang sebelumnya masih belum berhasil.

"Yang kedua untuk mengakomodasi Muhammadiyah yang pada reshuffle pertama itu belum berhasil," imbuhnya.

Isu Reshuffle Kabinet Kian Menguat, Yasonna Laoly Dianggap Paling Layak Diganti Menurut Survei IPO

Diketahui sebelumnya, akhir-akhir ini isu tentang reshuffle Kabinet Indonesia Maju sedang santer dibicarakan.

Lembaga survei pun banyak yang melakukan riset tentang siapa menteri yang layak untuk di-reshuffle.

Salah satunya lebaga survei yang melakukan riset adalah Indonesia Political Opinion (IPO).

IPO telah mengumumkan daftar nama menteri di Kabinet Indonesia Maju jilid kedua yang memiliki kinerja paling memuaskan.

Ada juga daftar nama menteri yang memiliki kinerja mengecewakan sehingga dinilai layak untuk di-reshuffle.

Baca juga: Daftar Nama Menteri Rawan Reshuffle Versi Relawan Jokowi Vs Survei, Ternyata Tak Jauh Beda

Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengungkapkan daftar ini dalam diskusi bertajuk "Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024".

Survei yang dilakukan IPO ini melibatkan 1.200 reponden dan berlangsung dari 10 Maret hingga awal April 2021.

Metode yang digunakan yakni multistage random sampling.

Menurut Dedi, tingkat akurasi datanya 97 persen serta persentase eror dalam pengambilan sampel 2,5 persen.

Baca juga: Belum Dapat Info soal Reshuffle, Wasekjen PDIP: Presiden Sebaiknya Komunikasi dengan Partai Koalisi

Hasil Survei IPO

Hasil survei menunjukkan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dianggap sebagai menteri yang paling layak unuk di reshuffle.

Selanjutnya ada juga Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.

"Ini kalau diasumsikan atau dikaji lebih dalam, nama-nama ini (yang dianggap layak reshuffle) sebetulnya adalah nama-nama yang berkaitan dengan program-program selama pandemi," jelas Dedi.

Daftar menteri yang dianggap layak reshuffle:

1. Yasonna Laoly 54,0 persen

2. Ida Fauziah 46,0 persen

3. Zainuddin Amali 41,2 persen

4. Tjahjo Kumolo 34,0 persen

5. Johnny Plate 29,0 persen

6. Teten Masduki 28,5 persen

7. Syahrul Yasin Limpo 27,0 persen

8. Siti Nurbaya 23,8 persen

9. Airlangga Hartanto 19,3 persen

10. Arifin Tasrif 19,0 persen

11. Bintang Darmawati 15,0 persen

12. Sofyan Djalil 12,1 persen

13. Luhut Panjaitan 9,8 persen

14. Nadiem Makarim 9,7 persen

15. Muhadjir Effendy 9,1 persen. (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Inza Maliana)

Berita lain terkait Reshuffle Kabinet

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Soal Reshuffle Kabinet Jokowi, Pengamat Sebut untuk Akomodasi Kepentingan Partai Politik