Reshuffle Kabinet
Kritik Ngabalin Buru-buru Prediksi Reshuffle, Burhanuddin: Anak Buah Jangan Mendahului Majikan
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menanggapi prediksi Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin terkait reshuffle.
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Mohamad Yoenus
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menanggapi prediksi Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin terkait reshuffle kabinet.
Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Rabu (14/4/2021).
Sebelumnya Ngabalin menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan hasil reshuffle kabinet kedua pada pekan ini.
Baca juga: Yasonna Laoly Disebut Tak Terpengaruh Isu Reshuffle, Termasuk soal Kabar Paling Layak Diganti
Baca juga: Ali Ngabalin Beberkan 2 Nama Menteri Baru yang Kemungkinan akan Diangkat Jokowi, Ada Milenial
Walaupun begitu, belum diketahui kapan waktu pasti Jokowi akan menyampaikan perombakan kabinet terbaru.
Burhanuddin lalu mengkritik sikap Ngabalin yang dianggap mendahului presiden dan membandingkannya dengan sikap Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman.
"Sebenarnya yang correct adalah sikap Bung Fadjroel. Jadi sebagai anak buah tidak boleh mendahului keputusan majikan," komentar Burhanuddin Muhtadi.
"Jadi sebenarnya Bung Ali Ngabalin sebaiknya tidak memunculkan statement yang terkesan mendahului keputusan presiden," lanjutnya.
Ia lalu memberi pendapat atas perubahan kabinet untuk kedua kalinya dalam periode kedua pemerintahan Jokowi.
"Kalau kita lihat perubahan nomenklatur DPR, menurut saya inisiatif dari Presiden Jokowi," kata pengamat politik tersebut.
Ia memberi contoh Jokowi memiliki posisi tawar yang kuat, sehingga keinginannya cenderung dipenuhi DPR.
Baca juga: Andaikan Ngabalin Ditawari Gantikan Menteri Reshuffle, Refly Harun: Dia Pasti Mau, Jokowi Tertarik?
"Kalau kita lihat beberapa tahun terakhir, posisi Pak Jokowi sangat kuat, sehingga apapun yang diinginkan beliau itu umumnya disetujui DPR. Termasuk hal-hal yang tidak populer, misalnya omnibus law dan terakhir adalah Revisi Undang-undang Pemilu yang sudah digodok DPR tetapi kemudian ditarik," papar Burhanuddin.
"Dalam kasus sekarang, sepertinya desain awal Presiden Jokowi untuk memisahkan Kementerian Pendidikan dengan Ristekdikti itu tidak sesuai dengan rencana," jelasnya memberi contoh.
Ia menilai desain awal Jokowi adalah pendidikan menjadi hulu dan riset-teknologi menjadi hilir.
Namun akibat situasi pandemi Covid-19, banyak hal harus diubah.
Perbaikan ekonomi menjadi prioritas.
