Yasonna Laoly soal Kisruh Demokrat: Barangkali Pak Moeldoko Belingsatan Akhirnya Keluar Kandang

TRIBUNWOW.COM - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly buka suara soal keputusan pemerintah menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara.

Dilansir TribunWow.com, Sabtu (3/4/2021) Yasonna mengaku sangat kecewa pada Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kekecewaaan itu berkaitan dengan berbagai tuduhan kubu AHY yang menyebut pemerintah terlibat dalam upaya pendongkelan Partai Demokrat.

Baca juga: Curhat Yasonna Laoly seusai Tolak Demokrat Kubu Moeldoko, Ngaku Sangat Dongkol pada Kubu AHY

Baca juga: Pemerintah Tolak Hasil KLB, Demokrat Kubu Moeldoko Sebut Keputusan Terbaik, Singgung Pembuktian

Yasonna membantah semua tuduhan itu.

"Kita mau tunjukkan kita ini netral dalam masalah ini," jelas Yasonna, dikutip dari kanal YouTube Karni Ilyas Club, Jumat (2/4/2021).

"Makanya dalam pengumuman kemarin saya sampaikan saya sangat menyesalkan, pemerintah sangat menyesalkan tudingan-tudingan menyesatkan dari kubu AHY yang mengatakan intervensi pemerintah."

Menurut Yasonna, kubu AHY jutru menunjukkan ketidaksiapan menghadapi masalah.

Ia lantas menyayangkan masalah kudeta ini tak diselesaikan secara internal partai.

"Kadang-kadang tudingan itu seperti tidak dewasa dalam menangani partai politik," ucap Yasonna.

"Saya katakan, kalau ada masalah internal partai politik ya diselesaikan secara internal partai politik."

"Konsolidasi pertai politiknya, konsolidadi DPC dan DPD-nya."

"Bukan lari ke mana-mana tuding sana, tuding sini," sambungnya.

Baca juga: Sindiran Politisi untuk Moeldoko seusai Pemerintah Tolak Demokrat Versi KLB: Ketum Abal-abal Insaf

Baca juga: Reaksi Mahfud MD setelah Demokrat Versi KLB Ditolak, Ungkit Hubungan dengan Moeldoko dan SBY

Terkait hal itu, Yasonna lantas menyinggung keterlibatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, dalam kisruh Partai Demokrat.

Moeldoko terpilih menjadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB.

"Barangkali Pak Moeldoko belingsatan akhirnya keluar dari kandang," ujar Yasonna.

"Mungkin saja karena dituduh-tuduh begitu."

Yasonna lantas membongkar fakta lain dalam permasalahan ini.

Ternyata, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan pun pernah didatangi sejumlah politisi Partai Demokrat.

"Pak Luhut juga pernah didatangi resmi oleh beberapa pengurus Demokrat."

"Kalau saya sama sekali enggak ada yang datang, baik dari kubu yang protes KLB ini maupun Pak Moeldoko sendiri," tukasnya.

Simak videonya berikut ini mulai menit ke-3.48:

Yasonna Laoly: Dongkol Banget sama Kubu AHY

Dalam kesempatan itu, sebelumnya Yasonna Laoly meluapkan kejengkelannya pada Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dilansir TribunWow.com, Yasonna mengaku dongkol pada kubu AHY karena sebelumnya melayangkan tudingan pada pemerintah.

Sebelumnya, pemerintah menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserang, Sumatera Utara.

Dengan keputusan tersebut, posisi Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat versi KLB pun dianggap tak sah oleh pemerintah.

"Sejak awal saya kan sudah sampaikan, pada saat Pak SBY atau sebelumnya Andi Arief dan orang-orangnya termasuk AHY," ucap Yasonna.

"Bahkan AHY sebagai ketua umum Demokrat mengirim surat ke Istana."

Yasonna langsung mengaku dongkol pada kubu AHY.

Menurut dia, kubu AHY terus menyerang dan menuduh pemerintah terlibat dalam upaya pendongkelan Partai Demokrat.

"Kita tuh sebenarnya udah dongkol banget," ujar Yasonna.

"Saya dicatut nama saya, dia bilang 'Ada pertemuan menteri hukum dan HAM, dengan Moeldoko'."

"Ya ada pertemuan, kalau kita di Istana pasti ketemu tapi kita tidak pernah berbicara soal itu."

Baca juga: Sindiran Politisi untuk Moeldoko seusai Pemerintah Tolak Demokrat Versi KLB: Ketum Abal-abal Insaf

Baca juga: KLB Deli Serdang Ditolak, Demokrat Kini Ajak Moeldoko Gabung Resmi: Kalau Mau Jadi Cagub DKI

Yasonna menegaskan, pihaknya netral dalam menyelesaikan masalah ini.

Hingga akhirnya pemerintah menolak Partai Demokrat yang diketuai oleh Moeldoko, sang kepala Kantor Staf Presiden (KSP).

"Saya sudah bilang katakan kami akan bertindak seusai ketentuan perundang-undangan dan AD/ART partai politik," jelasnya.

"Karena dua yang harus dirujuk dalam penyelesaian partai politik, pendaftaran kepengurusan partai politi, perubahan anggaran dasar."

"Harus merujuk Undang-undang Partai Politik, UU No 2 2008 dan UU No 2 2011, yang merujuk anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai politik."

Ia lantas kembali mengungkit tudingan yang dilayangkan kubu AHY pada pemerintah.

Meski akhirnya menolak kubu Moeldoko, Yasonna mengakui sebenarnya lebih kesal pada kubu AHY.

"Saya katakan kami akan konsisten, tapi jangan dong belum-belum, bahkan belum ada KLB sudah ribut menuding kita," ujar Yasonna.

"Sebenarnya dari sisi gondoknya kita lebih gondok ke kubu AHY."

"Tudingan yang tidak beralasan dan lain-lain, tapi udahlah kita mau tunjukkan kita netral dalam soal itu," sambungnya menyudahi. (TribunWow.com/Tami)

Baca artikel lain terkait