Isu Kudeta Partai Demokrat
Pemerintah Tolak Hasil KLB, Demokrat Kubu Moeldoko Sebut Keputusan Terbaik, Singgung Pembuktian
Partai Demokrat kubu Moeldoko menanggapi keputusan pemerintah yang menolak kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB.
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Partai Demokrat kubu Moeldoko menanggapi keputusan pemerintah yang menolak kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.
Meski Kepala Staf Kantor Presiden Moeldoko belum memberikan tanggapan secara langsung, sejumlah petinggi Partai Demokrat hasil KLB telah buka suara.
Di antaranya Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat hasil KLB Marzuki Alie yang menyebut keputusan pemerintah adalah keputusan terbaik.
Baca juga: Wanti-wanti Andi Mallarangeng jika Demokrat Moeldoko Gugat ke PTUN: Gali Kuburannya Lebih Dalam
Berikut rangkumannya.
1. Moeldoko belum beri tanggapan
Hingga berita ini diturunkan, Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB, Moeldoko belum memberi tanggapan langsung atas ditolaknya kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB.
Di akun Instagramnya, Moeldoko juga belum membuat postingan terkait sikap pemerintah.
2. Marzuki Alie sebut keputusan Pemerintah tepat
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat hasil KLB, Marzuki Alie menyebut keputusan pemerintah sudah tepat.
Hal ini disampaikan oleh Marzuki melalui akun Twitternya, @marzukialie_MA.
Mantan Ketua DPR di era Presiden SBY ini menyatakan keputusan pemerintah membuktikan tidak ada intervensi kekuasaan.
"Alhamdulillah, pemerimtah sdh mengambil keputusan yang tepat, utk membuktikan bhw tidak ada kekuasaan yg ada dibalik ini. Inilah keputusan terbaik bagi semuanya," tulisnya, Rabu (31/3/2021).
Senada, Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat versi KLB, Saiful Huda, menyebut ditolaknya kepengurusan kubu KLB membuktikan tak ada intervensi dari pemerintah.
"DPP Partai Demokrat pimpinan Bapak Moeldoko menghormati keputusan yang diambil oleh Pemerintah terkait kepengurusan Partai Demokrat."
"Ini membuktikan bahwa tidak ada sama sekali intervensi pemerintah dalam persoalan internal Partai Demokrat," kata Saiful melalui keterangannya, Rabu (31/3/2021).
