Breaking News:

Isu Kudeta Partai Demokrat

Pengamat Sebut Pemerintah Tak Tertarik Lakukan Manuver di Polemik Partai Demokrat: Terlalu Berisiko

Pengamat Politik Ubedilah Badrun memprediksi pemerintah tidak akan bermanuver dalam menyelesaikan konflik partai Demokrat.

Editor: Mohamad Yoenus
TRIBUNNEWS/HERUDIN/Instagram @jokowi
Kolase foto Kepala KSP Moeldoko dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pengamat Politik Ubedilah Badrun memprediksi pemerintah tidak akan bermanuver dalam menyelesaikan konflik partai Demokrat. 

TRIBUNWOW.COM - Pengamat Politik Ubedilah Badrun memprediksi pemerintah tidak akan bermanuver dalam menyelesaikan konflik partai Demokrat.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Polhukam Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut akan menggunakan UU Partai Politik dan AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres ke-5 tahun 2020 untuk menilai hasil kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara.

Hal itu menurutnya, isyarat kuat bahwa pemerintah tidak tertarik untuk melakukan manuver politik yang beresiko tinggi.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Jokowi Masih Happy soal Demokrat, Rocky Gerung: Sering Berupaya Gampangkan Persoalan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal untuk industri minuman keras (miras), Selasa (2/3/2021).
Pengamat Politik Ubedilah Badrun memprediksi pemerintah tidak akan bermanuver dalam menyelesaikan konflik partai Demokrat. (Instagram/@jokowi)

"Terlalu beresiko jika pada saat krisis seperti ini, Pemerintah mengesahkan KLB ilegal, apapun alasannya. Potensi gejolak politiknya terlalu besar," katanya, Jumat, (12/3/2021).

Menurut dia, apabila pemerintah melakukan manuver politik dalam konflik Demokrat yang artinya memberikan ruang bagi kubu KLB Deliserdang, maka akan berpotensi menimbulkan turbulensi politik yang kencang.

Karena, publik dapat melihat kubu mana yang bersungguh-bersungguh mempertahankan partai.

"Melihat bagaimana AHY dengan cepat dan kompak melakukan konsolidasi DPD, DPC dan para anggota F-PD DPRD se-Indonesia, dibandingkan dengan para mantan kader pelaku KLB ilegal yang tampak jelas tidak punya massa yang riil.

"Pemerintah berpotensi menimbulkan turbulensi politik yang tidak perlu, namun magnitude-nya besar sehingga mengganggu fokus penyelesaian pandemi serta mengatasi krisis ekonomi," katanya.

Sementara itu pendiri LSM Lingkar Madani Ray Rangkuti yakin bahwa pencaplokan Partai Demokrat bukan merupakan agenda pemerintah.

Baca juga: Ungkit Masa Presiden SBY, Salim Said Singgung Upaya Tarik Simpati soal Moeldoko Jadi Ketum Demokrat

Menurut dia pemerintah tidak memiliki kepentingan atau mendapatkan keuntungan dengan konflik yang terjadi di partai berlambang mercy itu.

"Tidak menguntungkan bagi Pemerintah untuk mengesahkan KLB ilegal yang beresiko menimbulkan gejolak politik."

Halaman
123
Sumber: Tribunnews.com
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved