Sri Mulyono Sebut SBY yang Bunuh Demokrasi di Demokrat: Mengondisikan Aklamasi AHY Calon Tunggal

TRIBUNWOW.COM - Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia, Sri Mulyono ikut tanggapi persoalan di Partai Demokrat.

Dilansir TribunWow.com, Sri Mulyono menyebut bahwa Susilo Bambang Yudhoyon (SBY) yang menjadi awal dari dualisme Partai Demokrat.

Hal itu disampaikannya dalam kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, Kamis (11/3/2021).

Baca juga: Ruhut Sitompul Ungkap Alasan Keluar dari Demokrat, Mengaku Terkait Pilgub DKI Jakarta 2017

Baca juga: Tak Akui KLB, Ketua DPD Demokrat Sulsel Sebut Tak Lebih dari Arisan: Orangnya Tak Hadir Kan Diulang

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyono lantas menjabarkan proses pemilihan ketua umum Partai Demokrat, mulai kongres pertama di Bali 2005.

"Ketika kongres Bali 2005 itu ada lima calon, final Prof. Budi Santoso dengan Pak Hadi Utomo. Pak Hadi Utomo menang, demokratis," ujar Sri Mulyono.

"2010 ada tiga calon, Andi Mallarangeng, Marzuki Alie, Anas Urbaningrum. Anas menang, demokratis," imbuhnya.

Menurutnya, Partai Demokrat mulai kehilangan garis demokrasinya setelah ketuai oleh SBY pada 2013 saat menggantikan Anas Urbaningrum yang terjerat kasus korupsi.

Pasalnya menurut Sri Mulyono, proses penetapan SBY sebagai ketua umum sudah dilakukan dengan cara tidak yang demokratis.

"Kemudian 2013, Pak SBY mengambil Partai Demokrat dari Anas, dengan cara yang sangat tidak demokratis, melanggar AD/ART," ungkapnya.

"Setelah itu tidak ada lagi demokrasi di Partai Demokrat. Pak SBY megangkat dirinya sendiri jadi ketum, calon tunggal," jelasnya.

Baca juga: Jawaban Moeldoko saat Ditanya Mahfud MD soal Keterlibatan di Kudeta Demokrat: Itu Kan Urusan Saya

Baca juga: Tak Ingin jadi Kacang Lupa Kulit, Ruhut Sitompul Sedih Moeldoko Dituduh Demokrat: Jangan Halu KLB

Tak hanya itu, bukti lain yang menunjukkan demokrasi di Partai Demokrat telah mati menurut Sri Mulyono adalah terjadi pada kongres 2020.

Ia menilai bahwa SBY sudah merencanakan supaya sang putranya, Agus Harimurti Yudhoyono yang akan menggantikan dirinya.

"Setelah itu Pak SBY mengondisikan aklamasi AHY calon tunggal, tidak ada lagi demokrasi," kata Sri Mulyono.

"Jadi yang membunuh demokrasi dalam Demokrat ya Pak SBY itu sendiri, bukan orang lain."

Maka dari itu, dirinya menyakini bahwa alasan itulah yang menjadi satu faktor terselenggaranya kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara pada Jumat (5/3/2021) lalu.

Sri Mulyono menambahkan, termasuk juga mempersoalkan keberadaan majelis tinggi partai.

"Di situ disebutkan, kurang lebih, ketua majelis tinggi adalah ketua umum Partai Demokrat periode 2015/2020, yaitu Pak SBY," papar dia.

"Wakil ketua majelis tinggi berikutnya, 2020/2025 adalah ketua umum Partai Demokrat 2020/2025. Jadi Pak SBY sudah membuat sistem sendiri bahwa ya dia anaknya, dia anaknya terus."

"Inilah yang membuat kader-kader senior prihatin dengan Demokrat," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 51.30:

Ruhut Sitompul Ungkap Alasan Keluar dari Demokrat

Dalam kesempatan sama, Politisi PDI Perjuangan, Ruhut Sitompul mengungkapkan alasannya keluar dari Partai Demokrat.

Dilansir TribunWow.com, Ruhut mengatakan bahwa alasanya keluar dari Demokrat tidak terlepas dengan pemilihan gubernur DKI Jakarta pada 2017.

Hal itu disampaikannya dalam kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, Kamis (11/3/2021).

Baca juga: Bahas Kudeta, Ruhut Wanti-wanti Demokrat soal Jhoni Allen: Udah Berdarah-darah, Jangan Dirasanin

Dalam kesempatan itu, Ruhut mulanya mengaku sedih melihat kondisi yang terjadi di tubuh Partai Demokrat saat ini, yakni terkait dualisme kepemimpinan.

Meski sudah menjadi kader PDIP, Ruhut mengaku bangga pernah berada di Partai Demokrat.

"Saya sedih bahkan saya pernah bicara dengan lantang, Demokrat bukan partai pertama, tapi partai yang terakhir bagi saya," ujar Ruhut.

Hanya saja, karena ada persoalan perbedaan dengan Partai Demokrat, dengan berat hati ia memutuskan untuk keluar dari partai berlambang bintang mercy tersebut.

"Tapi dengan berat hati, sebenarnya kalau saya dulu keluar kaitan dengan Pilgub Jakarta," ungkapnya.

"Saya apapun aturan organisasi dalam hal ini AD/ART, saya orang yang sangat loyal."

Ia mengakui tidak mendukung calon yang dijagokan oleh Partai Demokrat di Pilgub DKI 2017.

Sebagaimana diketahui, Partai Demokrat menjagokan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sedangkan Ruhut sendiri mengaku mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sama halnya juga ketika ia mengaku mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Tak Akui KLB, Ketua DPD Demokrat Sulsel Sebut Tak Lebih dari Arisan: Orangnya Tak Hadir Kan Diulang

"Saya pamit dengan Pak SBY, saya walaupun di partai, tapi saya kebetulan pamit karena tidak mendukung jagonya Demokrat," kata Ruhut.

"Saya mendukung hati saya, saya mau Pak Jokowi. Saya bangga melihat Pak SBY, beliau 'Oh iya, itu namanya demokrasi, silakan saja," imbuhnya.

"Saya diizinkan, walaupun semua minta saya dipecat pada waktu itu."

Terkait perbedaan pilihan di Pilgub DKI, Ruhut mengatakan juga sudah meminta izin langsung kepada Ketua Umum Partai Demokrat saat itu, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Tapi pada Pilgub DKI, saya pamit lagi, 'Pak ini saya mau mendukung Ahok'. Pak SBY merestukan saya. Beliau katakan 'Oh iya Hut, saya juga lihat Ahok itu bagus," ungkapnya.

"Tiba-tiba last minute pendaftaran terakhir AHY maju. Saya sedih, saya paling sayang dengan AHY," pungkasnya.(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)