Jadi Kuasa Hukum Demokrat Kubu AHY, Bambang Widjojanto: Bukan Hanya karena Case-nya Bagus

TRIBUNWOW.COM - Advokat Bambang Widjojanto memberikan keterangan sebagai pengacara Partai Demokrat pihak pendukung Ketua Umum terpilih 2020 Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan setelah para pengurus Partai Demokrat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, seperti yang ditayangkan Kompas TV, Jumat (12/3/2021).

Mereka menggugat 10 nama yang disinyalir menjadi inisiator kongres luar biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara akhir pekan lalu yang dianggap ilegal.

Baca juga: Bukan Moeldoko, Salim Said Sebut SBY yang Pertama Kudeta Demokrat: Kok Dipaksakan AHY Jadi Ketua

Seusai mendampingi berkas gugatan, Bambang Widjojanto memberi keterangan kepada awak media.

"Saya mengucapkan terima kasih. Kami menduga dan meyakini teman-teman (media) meliput ini bukan hanya karena case-nya bagus," kata Bambang Widjojanto.

Ia menyinggung di balik peristiwa perpecahan Demokrat ada persoalan yang lebih besar, yakni praktik demokrasi.

"Tapi ada problem yang sangat mendasar sekali," ungkit Bambang.

"Problemnya itu soal proses demokrasi, demokratisasi dihancurleburkan, diluluhlantakkan," lanjut mantan Wakil Ketua KPK ini.

Ia menjelaskan hal itu yang ingin diraih Demokrat dengan mendaftarkan gugatan.

Baca juga: Tak Ingin jadi Kacang Lupa Kulit, Ruhut Sitompul Sedih Moeldoko Dituduh Demokrat: Jangan Halu KLB

Diketahui pihak Demokrat kubu AHY menilai penyelenggara KLB Deliserdang sudah menyelewengkan AD/ART partai.

"Kami datang ke sini sebenarnya ingin memuliakan proses demokrasi itu," jelas Bambang.

"Pengadilan ini bukan hanya benteng terakhir mencari keadilan, tetapi benteng terakhir bagi proses demokrasi dan demokratisasi," lanjut anggota Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut.

Tidak hanya itu, penyelenggaraan KLB dianggap telah melanggar konstitusi dan Undang-undang Partai Politik.

"Kenapa begitu? Tadi sudah disebutkan, Pasal 1 konstitusi itu menjelaskan kita bukan sekadar negara hukum," terang Bambang.

"Kita ini negara hukum yang demokratis. Artinya apa? Berbasis pada kepentingan rakyat," lanjutnya.

"Kalau segelintir orang yang sudah dipecat, sebagiannya bisa melakukan tindakan seperti ini, ini yang diserang sebetulnya negara, kekuasaan, dan pemerintahan yang sah. Bukan sekadar Partai Demokrat," tegas aktivis HAM ini.

Lihat videonya mulai menit 27.00:

Salim Said Sebut SBY yang Pertama Kudeta Demokrat

Guru Besar Ilmu Politik Univeritas Pertahanan Indonesia, Prof. Salim Said buka suara soal kisruh kudeta Partai Demokrat saat ini.

Dilansir TribunWow.com, Salim Said menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lah yang pertama kali melakukan kudeta di Partai Demokrat.

Ia lantas menyinggung posisi ketua umum Partai Demokrat yang kini diduduki putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal itu diungkapkannya dalam kanal YouTube Karni Ilyas Club, Kamis (11/3/2021).

Baca juga: Sri Mulyono Sebut SBY yang Bunuh Demokrasi di Demokrat: Mengondisikan Aklamasi AHY Calon Tunggal

Baca juga: Ruhut Sitompul Ungkap Alasan Keluar dari Demokrat, Mengaku Terkait Pilgub DKI Jakarta 2017

Salim Said mulanya membahas pengakuan Eks Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo.

Sebelumnya, Gatot mengaku sempat dihubungi sejumlah orang untuk mengudeta posisi AHY.

"Keterangan Gatot itu mengatakan bahwa dia yang dihubungi untuk kasarnya mengudeta Partai Demokrat," kata Salim Said.

"Gatot menolak, ada alasan moralnya dan alasannya bagus."

Salim Said menduga, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko terpilih seusai Gatot menolak tawaran kudeta.

Karena itu, Salim Said menyebut ada alasan khusus hingga sejumlah mantan kader Partai Demokrat beramai-ramai ingin menggulingkan AHY.

"Dan ternyata muncul Pak Moeldoko," ujar Salim Said.

"Jadi dugaan saya, yang mula-mula didekati itu Gatot Nurmantyo."

"Dia menolak, mereka mencari figur lain dan dapat Pak Moeldoko."

"Kenapa terjadi? Ini kan kayak orang ramai-ramai cari tokoh," lanjutnya.

Baca juga: Jawaban Moeldoko saat Ditanya Mahfud MD soal Keterlibatan di Kudeta Demokrat: Itu Kan Urusan Saya

Baca juga: Tak Ingin jadi Kacang Lupa Kulit, Ruhut Sitompul Sedih Moeldoko Dituduh Demokrat: Jangan Halu KLB

Sebagai seorang ilmuwan, Salim Said pun berupaya menyelidiki keributan yang kini dialami Partai Demokrat.

Ia mengatakaan, SBY lah orang pertama yang melakukan kudeta.

"Nah saya selidiki, sebagai ilmuwan politik, saya menghubungi orang-orang itu," jelas Salim Said.

"Jawaban mereka, yang melakukan kudeta pertama adalah Pak SBY terhadap orang Demokrat dan menjadikan anaknya ketua partai."

"Ini ada persoalan, caranya menurut orang-orang yang bikin KLB. Caranya adalah dibikin tidak terjadi kontroversi lalu putranya Pak SBY jadi ketua partai," sambungnya.

Lebih lanjut, Salim Said menyoroti terpilihnya AHY jadi ketua umum Partai Demokrat, 2020 lalu.

Menurut Salim Said, terpilihnya AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat secara aklamasi tak bisa diterima sejumlah kader.

"Yang menarik berkali-kali Pak SBY mengkritik orang yang nepotisme mengangkat anaknya menjadi ketua partai menggantikan dirinya," jelas Salim Said.

"Jadi kata orang-orang itu 'Kita tidak pernah menduga Pak SBY mendorong anaknya yang masih muda itu'."

"Masih muda usianya, tentara pangkatnya Mayor, ketika partai lain yang sudah sukses semuanya jenderal."

"Itu juga faktor mengapa mereka kesal kok dipaksakan AHY menjadi ketua," tukasnya. (TribunWow.com/Brigitta/Tami)