Breaking News:

Isu Kudeta Partai Demokrat

Sambangi Mahfud MD, AHY: Kami Harap Tragedi Pencaplokan Kepemimpinan Partai Demokrat Segera Usai

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambangi kantor Menko Polhukam, Senin (8/3/2021). AHY menjelaskan kronologi yang sebenarnya terkait KLB Deliserdang.

Instagram @agusyudhoyono
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambangi kantor Menko Polhukam, Senin (8/3/2021). AHY berkesempatan untuk menjelaskan kronologi yang sebenarnya terkait KLB Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara. 

TRIBUNWOW.COM - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambangi kantor Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) di Gambir, Jakarta Pusat, Senin (8/3/2021).

Dalam kesempatan itu, AHY menjelaskan tentang kronologi yang sebenarnya mengenai Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang, Jumat (5/3/2021).

AHY membagikan momen tersebut melalui akun Instragamnya, Senin (8/3/2021).

“Dari Kemenkumham & KPU, saya dan jajaran pimpinan DPP @pdemokrat diterima oleh Menko Polhukam @mohmahfudmd di kantor beliau, hari ini Senin (8/3),” jelas AHY.

Baca juga: Ungkit Video Kesaksian Peserta KLB Deliserdang, AHY: Boleh Miskin Harta, Jangan Miskin Harga Diri

Baca juga: Momen AHY Singgung soal Prajurit saat Tanggapi KLB: Moeldoko Ketua Umum Partai Demokrat Abal-abal

AHY juga mengungkapkan bahwa ia diterima baik dan diberikan kesempatan untuk menjelaskan secara lengkap kronologi KLB di Deliserdang, Sumatera Utara.

“Prof. Mahfud MD menerima kami dengan baik. Saya berkesempatan menjelaskan secara lengkap kronologi KLB ilegal Deliserdang,” ujar AHY.

AHY juga menjelaskan terkait status KLB Deliserdang yang ia anggap ilegal dan inkonstitusional.

“Kenapa ini ilegal dan inkonstitusional, beserta bukti-bukti hukum dan dukungan utuh dari 34 Ketua DPD serta 514 Ketua DPC,” ungkap AHY.

Ia menegaskan bahwa yang terjadi bukan konflik internal Partai Demokrat.

“Saya tegaskan bahwa yang terjadi bukanlah perpecahan atau konflik internal, karena internal kami kompak dan setia pada hasil Kongres V PD 15 Maret 2020 yang sudah disahkan pemerintah, dalam hal ini KemenkumHAM,” tegas AHY.

Ia menambahkan jika kejadian yang sebenarnya terjadi adalah usaha kudeta yang dilakukan oleh pihak eksternal.

“Yang terjadi adalah upaya pencaplokan kepemimpinan oleh kekuatan eksternal, yang tengah berada di kekuasaan dan jelas-jelas bukan bagian dari Partai Demokrat,” jelasnya.

AHY juga menjelaskan tentang tanggapan dari Menko Polhukam terkait kasus partai berlambang bintang mercy tersebut.

“Alhamdulillah Menko Polhukam menerima penjelasan kami dengan baik. Beliau memastikan bahwa Pemerintah akan menggunakan UU Partai Politik dan AD/ART Partai Demokrat yang sah, hasil Kongres V Partai Demokrat 15 Maret 2020 sebagai dasar pijakan pengambilan keputusan,” jelas AHY.

Halaman
12
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved