Kepala KSP Jadi Ketum Demokrat, Herzaky Ungkit Pangkat Jenderal Moeldoko: Dagelan, Kan Bintang Empat

TRIBUNWOW.COM - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengungkit bantahan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko.

Dilansir TribunWow.com, Herzaky menyebut semua kebohongan Moeldoko kini terbrongkar seusai dipilih menjadi ketua umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB).

Herzaky bahkan turut menyinggung pangkat Moeldoko sebagai seorang jenderal.

Baca juga: Balas Ucapan SBY yang Menyesal Beri Jabatan Moeldoko, Razman Arif: Ibu Megawati Lebih Menangis

Baca juga: Teruskan Pesan dari Moeldoko, Razman Arif: Tak Ada Hubungan dengan Pak Jokowi, Hilangkan Tagar KSP

Hal itu diungkapkannya dalam kanal YouTube tvOneNews, Selasa (9/3/2021).

"Alhamdulillah kita tidak hidup di zaman Majapahit sehingga orang enggak bisa manipulasi," kata Herzaky.

"Semua bisa dicek, dikroscek dengan apa yang terjadi di 2001, 2002, 2003."

"Banyak video siapa pendiri, siapa penggagas, jadi saya enggak mau masuk perdebatan itu."

Herzaky pun yakin adanya keterlibatan pemerintah di balik pemilihan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat versi KLB.

"Sudahlah, publik udah tahu kok, bukan hanya kami yang bicara, banyak sekali yang bicara," ujarnya.

"Apa yang dilakukan oleh GPK PD ini dan keberadaan KSP, enggak bisa itu dipisahkan."

Baca juga: Ikut KLB Partai Demokrat, Gerald Piter Ungkap 3 Kerancuan, dari KTA Moeldoko hingga Pemilihan Ketum

Baca juga: Ikut KLB Partai Demokrat, Gerald Piter Ungkap 3 Kerancuan, dari KTA Moeldoko hingga Pemilihan Ketum

Ia lantas mengungkit pernyataan Moeldoko sebelum dipilih jadi ketum Partai Demokrat.

Menurut Herzaky, bantahan Moeldoko dulu tak terbukti.

"Kok bilang 'Ini Moeldoko pribadi, bukan KSP'," ujar Herzaky.

"Ya mundur dong sejak pertama kali, pasca kami adakan press conference bilang tidak terlibat."

"Tapi kenyataannya setelah sebulan terlibat nih nyatanya."

"Sebelumnya menyangkal, kemudian muncul," sambungnya.

Karena itulah, Herzaky menganggap terpilihnya Moeldoko sebagai ketum Partai Demokrat versi KLB sebagai dagelan belaka.

Ia lantas mengungkit pangkat Moeldoko sebagai seorang jenderal.

"Kan lucu, bagi kami dagelan, Pak Moeldoko kan bintang empat, jenderal," ucap Herzaky.

"Beliau kan punya banyak staf, pinter-pinter harusnya."

"Masa cuma lewat telepon 'Apa ini sudah sesuai dengan AD/ART? Benar'. Loh, stafnya kan bisa cek bener enggak nih, sesuai aturan enggak nih, daftar hadirnya ada enggak nih."

"Kan begitu sebelum ambil keputusan yang benar, ini kan kami jadi memertanyakan," tandasnya.

Simak videonya berikut ini mulai menit ke-3.49:

Moeldoko Disebut Tak akan Bisa Besarkan Demokrat Tanpa SBY

Dualisme kepemimpinan Partai Demokrat menjadi nyata setelah digelarnya kongres luar biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Kepala Staf Presiden (KSP) terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB sekaligus menjadi tandingan ketua umum hasil kongres ke-V, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dilansir TribunWow.com, pengamat politik Hendri Satrio menyebut bahwa keterlibatan Moeldoko hanya memiliki tujuan jangka pendek.

Hal itu disampaikan dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam, Senin (8/3/2021).

Menurutnya, tidak mudah bagi Moeldoko untuk membesarkan dan mengembangkan nama Partai Demokrat, andai nantinya mendapatkan legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham).

Dirinya menyebut bahwa Partai Demokrat tidak bisa dilepaskan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca juga: Soal Kisruh Demokrat, Pengamat: Ujian bagi AHY, Godaan bagi Moeldoko, Tes bagi Kemenkumham

Baca juga: KTA Partai Demokrat Moeldoko Dipertanyakan, Max Sopacua Samakan dengan Milik AHY pada 2016

"Saya rasa yang sangat dilupakan oleh Pak Moeldoko dkk stigma atau stampel dari Partai Demokrat ini ya SBY," ujar Hendri Satrio.

"Jadi kalau tanpa SBY, ini bukan Demokrat," imbuhnya.

"Jadi kalau kemudian Pak Moeldoko susah-susah bikin KLB, terus enggak ada SBY-nya, enggak akan bisa mengembangkan atau memperbesar lagi Demokrat," jelasnya.

Oleh karenanya, Hendri Satrio menyebut bahwa langkah yang dilakukan oleh Moeldoko tidak memiliki tujuan jangka panjang.

Ia menyakini hanya untuk kepentingan di Pilpres 2024 mendatang.

"Jadi saya menilainya kemungkinan besar memang tujuannya jangka pendek, hanya memanfaatkan kekuatan Demokrat yang ada saat ini sampai 2024," kata Hendri Satrio.

"Setelah itu enggak mungkin membesarkan Demokrat lagi, karena stampel tadi."

Baca juga: Rocky Gerung Sanggah Pernyataan Mahfud Samakan Kudeta Demokrat dengan PKB dan PDI: Ada Kepanikan

Lebih lanjut, Hendri Satrio menilai tindakan dari Moeldoko tersebut juga tidak bisa dilepaskan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), meskipun yang bersangkutan sudah menegaskan sebagai keinginan pribadi.

Maka dari itu, ia meminta kepada Moeldoko untuk bisa menjauhkan nama Jokowi dalam urusan pribadinya tersebut.

"Sekarang kondisinya sudah sangat berbeda, Pak Moeldoko harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, yang terberat itu ke Presiden," terang dia.

"Kemudian ke kolega, menteri-menteri yang lain dan ke partai-partai politik lain."

"Kalau ini berhasil, berarti partai-partai politik lain bisa diginiin. Jadi ada was-was juga dari partai politik lain dengan apa yang dilakukan oleh Pak Moeldoko," pungkasnya. (TribunWow/Tami/Elfan)