Isu Kudeta Partai Demokrat
Marzuki Alie Masih Berharap Islah Antara AHY dan Moeldoko di Demokrat: Saling Serang Tidak Bagus
Mantan Sekjen Partai Demokrat, Marzuki Alie mengungkapkan satu harapannya terkait persoalan yang terjadi di tubuh partai tersebut.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Mantan Sekjen Partai Demokrat, Marzuki Alie mengungkapkan satu harapannya terkait persoalan yang terjadi di tubuh partai berlambang bintang mercy itu.
Dilansir TribunWow.com, Marzuki Alie berharap masih ada kata islah atau perdamaian antara kedua belah pihak yang sama-sama membawa nama Partai Demokrat.
Hal itu disampaikannya dalam acara Primetime News, Senin (8/3/2021).
Baca juga: Curhat Langsung ke Mahfud MD soal KLB Demokrat, AHY: Alhamdulillah Menerima Penjelasan Kami
Baca juga: Hendri Satrio Sebut Moeldoko Tak akan Bisa Besarkan Demokrat Tanpa SBY: Jangka Pendek untuk 2024
Sebagaimana diketahui, saat ini terdapat dua kepemimpinan di Partai Demokrat, yakni di bawah kepemimpinan sah Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Umum versi KLB Moeldoko.
Namun andaipun tidak bisa islah, Marzuki Alie yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat hasil KLB juga berharap tidak ada saling serang dan melempar narasi-narasi.
Menurutnya justru tidak baik untuk Partai Demokrat itu sendiri.
"Satu harapan saya kalau bisa islah, tapi kalau tidak bisa islah ya jangan terlalu banyak narasi-narasi di ruang publik," ujar Marzuki Alie.
"Ini menghancurkan partai ini. Saling serang ini tidak bagus untuk partai ini," jelasnya.
Lebih lanjut, Marzuki Alie alie meminta kepada para kader Partai Demokrat untuk lebih bijak dan dewasa.
Dikatakannya bahwa jalan terbaik jika tidak bisa islah adalah bersaing sehat di pengadilan.
"Jadi ada perbedaan nanti diselesaikan di ranah yang seharusnya," kata dia.
"Misalnya di Kementerian Hukum dan HAM dengan membawa bukti, kalau tidak di Menkumhan nanti diproses Peradilan Tata Usaha Negara," imbuhnya.
"Di situlah hukum yang sebenarnya. Kita lihat yang mana yang benar, yang mana yang salah."
Baca juga: Hendri Satrio Sebut Moeldoko Tak akan Bisa Besarkan Demokrat Tanpa SBY: Jangka Pendek untuk 2024
Mendengar pernyataan dari Marzuki Alie, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra memberikan tanggapan.
Menurutnya, yang banyak mengeluarkan narasi adalah dari kubu pendukung KLB.
"Ada narasi yang sangat keliru dari Pak Marzuki Alie terkait dengan bahwa jangan banyak narasi di publik, selesaikan saja di pengadilan," kata Herzaky.
"Jelas-jelas yang sangat sering membuat narasi di publik adalah teman-teman yang sudah dipecat," ungkapnya.
Simak videonya mulai menit ke- 13.00:
Moeldoko Disebut Tak akan Bisa Besarkan Demokrat Tanpa SBY
Dualisme kepemimpinan Partai Demokrat menjadi nyata setelah digelarnya kongres luar biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).
Kepala Staf Presiden (KSP) terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB sekaligus menjadi tandingan ketua umum hasil kongres ke-V, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dilansir TribunWow.com, pengamat politik Hendri Satrio menyebut bahwa keterlibatan Moeldoko hanya memiliki tujuan jangka pendek.
Hal itu disampaikan dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam, Senin (8/3/2021).
Menurutnya, tidak mudah bagi Moeldoko untuk membesarkan dan mengembangkan nama Partai Demokrat, andai nantinya mendapatkan legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham).
Dirinya menyebut bahwa Partai Demokrat tidak bisa dilepaskan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca juga: Soal Kisruh Demokrat, Pengamat: Ujian bagi AHY, Godaan bagi Moeldoko, Tes bagi Kemenkumham
Baca juga: KTA Partai Demokrat Moeldoko Dipertanyakan, Max Sopacua Samakan dengan Milik AHY pada 2016
"Saya rasa yang sangat dilupakan oleh Pak Moeldoko dkk stigma atau stampel dari Partai Demokrat ini ya SBY," ujar Hendri Satrio.
"Jadi kalau tanpa SBY, ini bukan Demokrat," imbuhnya.
"Jadi kalau kemudian Pak Moeldoko susah-susah bikin KLB, terus enggak ada SBY-nya, enggak akan bisa mengembangkan atau memperbesar lagi Demokrat," jelasnya.
Oleh karenanya, Hendri Satrio menyebut bahwa langkah yang dilakukan oleh Moeldoko tidak memiliki tujuan jangka panjang.
Ia menyakini hanya untuk kepentingan di Pilpres 2024 mendatang.
"Jadi saya menilainya kemungkinan besar memang tujuannya jangka pendek, hanya memanfaatkan kekuatan Demokrat yang ada saat ini sampai 2024," kata Hendri Satrio.
"Setelah itu enggak mungkin membesarkan Demokrat lagi, karena stampel tadi."
Baca juga: Rocky Gerung Sanggah Pernyataan Mahfud Samakan Kudeta Demokrat dengan PKB dan PDI: Ada Kepanikan
Lebih lanjut, Hendri Satrio menilai tindakan dari Moeldoko tersebut juga tidak bisa dilepaskan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), meskipun yang bersangkutan sudah menegaskan sebagai keinginan pribadi.
Maka dari itu, ia meminta kepada Moeldoko untuk bisa menjauhkan nama Jokowi dalam urusan pribadinya tersebut.
"Sekarang kondisinya sudah sangat berbeda, Pak Moeldoko harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, yang terberat itu ke Presiden," terang dia.
"Kemudian ke kolega, menteri-menteri yang lain dan ke partai-partai politik lain."
"Kalau ini berhasil, berarti partai-partai politik lain bisa diginiin. Jadi ada was-was juga dari partai politik lain dengan apa yang dilakukan oleh Pak Moeldoko," pungkasnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)
