Herzaky Minta KLB Bodong Tak Diselenggarakan: Sudah Mantan Kader, Masih Mau Ikutan Urus Demokrat

TRIBUNWOW.COM - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan bahwa menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat saat ini sama dengan mengancam demokrasi.

Sebab KLB tidak mendapatkan restu dari Ketua Majelis Tinggi atau diminta minimal 2/3 DPD dan 1/2 DPC.

Sedangkan DPD diklaim 100 persen sudah menolak KLB. Kemudian Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua MTP dan para DPC sudah menolak KLB.

Baca juga: Sebut SBY Benteng Terakhir Amankan AHY, Pengamat: Pikirkan Cara Lain untuk Goyang Kubu Cikeas

Sehingga ia heran jika wacana KLB dipaksakan.

"Jangan memaksakan diri membuat KLB bodong. Sudah mantan kader, masih saja mau ikut-ikutan mengurus Partai Demokrat."

"Lebih baik waktunya dipakai buat bantu rakyat saja yang sedang kesulitan karena pandemi dan bencana," kata Herzaky dalam keterangan pers, Rabu (3/3/2021).

Selain itu, Herzaky juga menyebutkan bahwa hal ini merupakan ancaman demokrasi.

"Ini ancaman bagi demokrasi jika perilaku abuse of power ini dibiarkan. Bisa menjadi preseden buruk untuk demokrasi Indonesia," kata Herzaky

Herzaky merasa prihatin jika wacana KLB Demokrat justru seakan menghalakan segala cara.

Ia menyindir para penggagas KLB bekerjasama dengan oknum di lingkaran penguasa.

"Memaksakan KLB yang tidak sesuai dengan aturan (inkonstitusional), dengan peserta yang sekedar kader yang dijadikan perwakilan daerah meskipun bukan pemilik suara sah (ilegal)," katanya.

Baca juga: Max Sopacua Pastikan Gelar KLB Partai Demokrat, Tak Masalah Disebut Abal-abal: The Show Must Go On

SBY Benteng Terakhir Amankan AHY

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai konflik internal Partai Demokrat semakin meruncing.

Terlebih setelah adanya pemecatan terhadap sejumlah pengurus dan kader partai berlambang bintang mercy tersebut.

Di satu sisi, bagi kubu Cikeas, tindakan pemecatan terhadap kader yang dianggap membangkang tersebut merupakan hal yang lazim terjadi di sejumlah partai.

Baca juga: Perang Tagar di Twitter soal Kisruh di Demokrat, Pegiat Medsos Sebut Pendukung AHY Pakai Akun Bot

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menegakkan disiplin partai.

"Tentu saja, dalam konteks kepentingan kubu Cikeas, langkah pemecatan diambil dengan maksud untuk menciptakan stabilitas internal partai di tengah tekanan politik yang dialami kubu AHY (Cikeas)," kata Karyono kepada Tribunnews, Rabu (3/3/2021).

Karyono menambahkan, pemecatan tersebut dilakukan di tengah dorongan KLB yang kian menguat.

Tujuannya adalah untuk mengamankan status quo yakni posisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum partai Demokrat.

Namun demikian, yang perlu diantisipasi adalah efek dari tindakan pemecatan yang dilakukan secara serentak.

Jika tak terkendali justru bisa berpotensi menimbulkan gejolak yang lebih besar.
Besarnya gejolak tergantung pada situasi dan kondisi.

Di sinilah diperlukan kepiawaian kubu AHY dalam mengelola konflik.

Tidak hanya AHY yang diuji, tapi kelihaian dan pengaruh SBY menjadi taruhannya.

Baca juga: Buntut Pemecatan, 7 Mantan Kader Partai Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Bersamaan Pekan Depan

"SBY adalah benteng terakhir untuk mengamankan AHY sebagai ketua umum. Pengaruh SBY di internal untuk saat ini memang masih kuat. Tapi kekuatan SBY saat ini sedang diuji seberapa kuat dalam membentengi partai Demokrat," ucap Karyono.

Lantas, seberapa kuat pihak yang mendorong KLB?

Jika dilihat dari reaksi pasca pemecatan, nampak di permukaan dorongan KLB semakin menguat.

Pemecatan sejumlah kader justru memicu spektrum perlawanan kian meluas.

Pemecatan berpotensi mendorong kristalisasi pihak-pihak yang kurang puas terhadap kepemimpinan AHY.

Hal yang mesti diantisipasi adalah menyatunya pelbagai kelompok berpengaruh yang tidak puas, baik dari dalam maupun dari luar. Jika ini tidak berhasil dikelola dengan baik, maka bisa menggoyahkan benteng pertahanan kubu Cikeas.

Meski demikian, mewujudkan KLB tidak mudah jika menggunakan AD/ART Partai sebagai rujukan formal.

Pasalnya, penyelenggaraan KLB harus mendapat persetujuan Majelis Tinggi yang mana komposisi di Majelis Tinggi Demokrat didominasi kubu Cikeas, yang diketuai sendiri oleh SBY ayah kandung AHY.

Maka dari itu jika kelompok yang tidak puas terhadap kepemimpinan AHY menggunakan pendekatan formal untuk menyelenggarakan KLB bisa terkuras energinya.

"Karenanya, mereka perlu memikirkan cara lain jika hendak menggoyang kubu Cikeas," kata Karyono.

(KompasTV/Iman Firdaus)

Artikel ini telah tayang di KompasTV dengan judul Kader Partai Demokrat: Jangan Memaksakan Diri Membuat KLB Bodong dan di Tribunnews.com dengan judul Pengamat: SBY Benteng Terakhir Amankan AHY dari Kursi Ketua Umum Partai Demokrat