Kritik Keluarga Anggota DPR Ikut Vaksinasi, Formappi: Pedagang-pedagang Pasar Itu Lebih Prioritas

TRIBUNWOW.COM - Anggota DPR mendapatkan jatah vaksinasi tahap pertama dari Kementerian Kesehatan sejak Rabu (24/2/2021) lalu.

Tak hanya anggota DPR saja, ternyata keluarga anggota DPR juga diikutsertakan.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai keluarga dari anggota DPR tak termasuk dalam kategori pekerja publik yang mendapatkan prioritas vaksin.

Baca juga: Penjelasan soal Vaksinasi Covid-19 Mandiri atau Vaksinasi Gotong Royong, Berapa Biayanya?

"Masalahnya yang diprioritaskan di gelombang kedua ini disebutkan hanya pekerja publik."

"Identitas sebagai anggota keluarga itu jelas tak masuk dalam kategori pekerja publik ini," ujar Lucius, ketika dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (27/2/2021).

Kebijakan ini, kata Lucius, tak ubahnya DPR sama saja memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan keluarganya sendiri.

Padahal Lucius menegaskan bahwa keterbatasan ketersediaan vaksin membuat pemberian vaksin dilakukan berdasarkan urutan prioritas.

"Pekerja publik di DPR itu ya anggota DPR saja. Maka mereka sajalah dulu yang didahulukan."

"Keluarga anggota yang bukan pekerja publik nanti menunggu jadwalnya masing-masing sesuai dengan pembagian pemerintah," ungkapnya.

Dia pun mempertanyakan mengapa anggota DPR sibuk dan fokus untuk menyertakan keluarganya untuk menerima vaksin.

Padahal menurutnya, masih banyak kelompok rentan dari pekerja publik yang menunggu divaksin.

"Bayangkan pedagang-pedagang pasar yang paling rentan, mereka itu lebih prioritas dibandingkan istri atau suami dan anak anggota DPR yang sehari-hari masih bisa menikmati hidup dengan hanya tinggal di rumah saja," tandasnya. 

Baca juga: Ramai Kasus Nakes Meninggal Pasca-divaksin Covid-19, Kemkes: 2 Minggu setelah Disuntik Memang Rawan

Lebih lanjut, Lucius Karus menduga tertutupnya vaksinasi Covid-19 bagi anggota DPR dikarenakan mereka membawa 'penumpang gelap'.

'Penumpang gelap' yang dimaksud Lucius adalah keluarga dari anggota DPR yang turut serta mendapat jatah vaksinasi di Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Ketika ditelisik, ketakpedean DPR untuk menyiarkan secara terbuka kegiatan vaksinasi, ternyata karena ada 'penumpang gelap' yang turut serta menikmati fasilitas vaksinasi bersama pelayan publik, walau mereka bukan pelayan publik," ujar Lucius, ketika dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (27/2/2021).

"Penumpang gelap yang tak ingin terekpose itu adalah istri atau suami serta anak-anak anggota yang mendapatkan vaksinasi prioritas gelombang kedua hanya karena kebetulan berjodoh dengan anggota DPR serta yang lainnya karena menjadi anak anggota," imbuhnya.

Menurutnya, jika DPR memiliki alasan kuat mengapa mereka perlu menyertakan keluarga inti, maka tentu tak ada persoalan dan vaksinasi tak perlu dilakukan secara tertutup. Sebab pada saatnya nanti semua warga negara juga akan menerima vaksin itu.

Apa yang dilakukan saat ini, kata Lucius, tak ubahnya asli kucing-kucingan. Tak bisa dibantah pula, kebijakan mereka menyertakan keluarga untuk menerima vaksin secara tertutup justru memperlihatkan bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang menyimpang.

"Sesuatu yang menyimpang akan merusak citra dan kehormatan DPR. Maka kalau bisa sembunyi-sembunyi, mengapa harus terbuka?"

"Sebegitu menyimpangnya vaksinasi anggota beserta keluarga DPR itu sampai-sampai jurnalis yang mau meliput kegiatan di DPR harus di-BAP Kesekjenan, seolah-olah meliput kegiatan para pejabat sepenting DPR merupakan sebuah aksi Kriminal," ungkapnya.

Lebih lanjut, Lucius juga mengungkit perihal keanehan lain yang sempat terjadi sebelumnya. Yaitu perihal rapid test khusus anggota dan keluarga anggota DPR pada tahun yang lalu.

Saat itu, kata dia, rapid test menjadi sesuatu yang mahal karena langka. Warga harus mengantre dan menyiapkan sendiri biaya untuk mendapatkan rapid test.

"Di DPR, dengan mudahnya anggota dan keluarga mendapatkan rapid test secara eksklusif, gratis pula."

"DPR juga pernah heboh gegara beberapa anggota narsis menggunakan pakaian APD ketika disaat yang sama banyak nakes kesulitan mendapatkan APD," jelas Lucius.

(Tribunnews.com, Vincentius Jyestha)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Formappi Permasalahkan Keluarga Anggota DPR Ikut Vaksinasi, Tak Termasuk Kategori Pekerja Publik, dan Formappi: Vaksinasi Anggota DPR Tertutup Karena Ada 'Penumpang Gelap' yang Tak Ingin Terekspose