Terkini Nasional
Saat Susi Enggan Dipanggil Menteri KKP oleh Mahfud MD: Tidak Boleh, Nanti Mas Trenggono Marah
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan dialog dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Claudia Noventa
TRIBUNWOW.COM - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan dialog dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.
Dalam kesempatan itu, Susi menolak ketika masih dipanggil Menteri KKP oleh Mahfud MD.
Dilansir TribunWow.com dalam acara Susi Cek Ombak 'MetroTV', Rabu (24/2/2021), mulanya Susi memperkenalkan Mahfud MD sebagai narasumber di acaranya tersebut.

Baca juga: Soal Jokowi Minta Dikritik, Din Syamsuddin Sebut Hanya Basa-basi: Bebaskan Para Intelektual Kritis
Baca juga: Raih Elektablitas Tertinggi, Prabowo Disebut Punya Satu Minus, Jadi Faktor Kekalahan dari Jokowi?
Dirinya pun lantas menanyakan kabar kepada Mahfud MD.
Menjawab hal itu, Mahfud MD mengatakan bahwa kabarnya baik-baik saja.
Hanya saja, Mahfud MD masih meyematkan status Menteri Kelautan kepada Susi.
"Baik Bu Susi, Ibu Menteri Kelautan," Jawab Mahfud MD.
Mendengar hal itu, Susi mengaku enggan dipanggil Menteri Kelautan karena memang sudah tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP.
Ia pun menyinggung keberadaan dari Menteri KKP saat ini, Sakti Wahyu Trenggono.
"Tidak boleh bilang menteri kelautan, nanti Mas Trenggono marah sama saya," kata Susi.
Lebih lanjut, dirinya mengaku lebih tidak keberatan ketika disebut sebagai menteri lautan yang notabene sudah menjadi kehidupannya.
"Kalau menteri lautan boleh kali, karena lautannya milik saya," ungkapnya.
"Karena Pak Trenggono pasti tidak bisa ke laut, kalau saya memang orang laut."
Baca juga: Jawaban Susi Pudjiastuti soal Tudingan Bermanuver untuk 2024 Dipasangkan dengan Anies: Partai Ikan?
Setelah itu, Susi lantas masuk ke intinya yakni membahas perihal sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat aktif mengkritik.
Dirinya menanyakan apakah selama ini memang masyarakat belum banyak mengkritik atau memang pemerintah yang menganggapnya masih kurang kritik tersebut.