Breaking News:

Terkini Nasional

Banyak Reaksi Berlebihan atas Kritiknya ke Jokowi, JK: Tanya saja Tidak Boleh, Apalagi Mengkritik?

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai pertanyaannya memang perlu diajukan, terkait cara mengkritik pemerintah agar tidak diperkarakan.

Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Claudia Noventa
Capture YouTube TvOne
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai pertanyaannya memang perlu diajukan, terkait cara mengkritik pemerintah agar tidak diperkarakan, Senin (15/2/2021). 

Meski begitu, SBY menyebut keberadaan pers juga bisa menjadi pukulan bagi pemerintah.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu lantas mengungkit kondisi pers pada masa pemerintahannya.

"Hate-nya dalam artian ini adalah ya boleh dikatakan pada era saya dulu pers sangat kritis, sangat keras, bahkan kadang-kadang sangat sinis," jelas SBY.

"Menghadapi itu terus terang sejumlah pejabat pemerintahan kurang nyaman," ungkapnya.

"Tetapi itulah indahnya antara hate and love relations tadi, semuanya harus siap."

Baca juga: Soal Jusuf Kalla Sindir Jokowi Minta Dikritik, Mahfud MD Anggap Beda Makna, Bandingkan Masa JK

Baca juga: Komentar Fahri Hamzah soal Jokowi Minta Dikritik, Ungkap Momen saat Pemberian Bintang Mahaputra

Lebih lanjut, di tengah banyaknya kritik yang masuk, SBY mengaku bersyukur lantaran bisa mengakhiri masa jabatannya sebagai orang nomor satu di Indonesia selama 10 tahun atau dua periode.

"Kalau saya pribadi melihatnya, alhamdulillah saya bisa mengakhiri masa bakti saya di pemerintahan selama 10 tahun karena saya merasa dikawal oleh pers," kata SBY.

"Boleh dikatakan tiada hari tanpa kritik, maklum waktu itu kita masih berada dalam euforia kebebasan, euforia reformasi dengan demikian freedom of speech, freedom of the press ini luar biasa," terangnya.

"Kita semua memang harus memahami konteks waktu itu."

Selain itu, adanya pers dinilai juga bisa menjadi penyeimbang atau pengawasan jalannya pemerintahan.

SBY sendiri mengakui dengan adanya tekanan dari pers membuat dirinya berhati-hati dalam mengambil keputusan, dalam menetapkan kebijakan serta dalam melaksanakan tindakan-tindakan pemerintah agar tidak menyimpang.

"Dan yang lebih penting, jangan sampai kebijakan dan tindakan ini bertentangan dengan kehendak mayoritas rakyat Indonesia," pungkasnya. (TribunWow.com/Brigitta/Elfan)

Tags:
JokowiJusuf KallaPemerintahFadjroel Rachman
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved