Terkini Nasional
Tanggapi JK, Deddy Sitorus Minta Tak Perlu Takut: Belum Ada yang Ditangkap karena Kritik Pemerintah
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus tanggapi pertanyaan dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Rekarinta Vintoko
TRIBUNWOW.COM - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus tanggapi pertanyaan dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK).
Jusuf Kalla sebelumnya menanyakan bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa harus berurusan dengan kepolisian.
Hal itu menyusul sikap dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta kepada masyarakat untuk bisa lebih aktif dalam memberikan kritik.

Baca juga: Soal Jusuf Kalla Sindir Jokowi Minta Dikritik, Mahfud MD Anggap Beda Makna, Bandingkan Masa JK
Baca juga: Tanggapan Istana setelah Jusuf Kalla Sindir Jokowi soal Kritik terhadap Pemerintah
Dilansir TribunWow.com, dalam acara Kompas Petang, Minggu (14/2/2021), Deddy Sitorus meminta kepada siapapun untuk tidak perlu takut dalam mengkritik pemerintah ataupun Presiden Jokowi.
Hanya saja, menurutnya ada batasan dalam memberikan kritik.
Oleh karenanya ia meminta kepada masyarakat bisa membedakan antara kritik dengan fitnah, hoax ataupun ujaran kebencian.
"Persoalannya adalah kalau ditanya, batas antara kritis dengan yang lain adalah tidak merupakan fitnah, tidak merupakan hoax," ujar Deddy Sitorus.
"Tidak merupakan ujaran kebencian yang semuanya diatur di dalam Undang-undang," imbuhnya.
Deddy Sitorus lantas menanggapi terkait serangan dari buzzer kepada para pengkritik pemerintah.
Menurutnya, kondisi itu sebagai hal yang biasa.
"Sekali lagi saya tekankan, enggak usah takut, belum ada seorang pun yang ditangkap, yang dipolisikan karena mengkritik pemerintah," ungkapnya.
Baca juga: Tak Sangka Ucapan Jokowi soal Kritik Jadi Sorotan, Haris Azhar: Enggak Mewakili Rezim Hari Ini
Sementara itu untuk fitnah, hoax dan ujaran kebencian, Deddy Sitorus memastikan pemerintah tidak akan mentolerir.
Karena menurutnya hal itu sudah bukan lagi masuk dalam ranah kritik dan hanya menimbulkan kegaduhan.
"Tetapi kalau ujaran kebencian, hoax, fitnah itu banyak dan tidak hanya antara warga dengan negara, tetapi antara warga negara dengan warga negara pun terjadi," tegasnya.
"Dan ini tidak hanya fenomena Indonesia, di seluruh dunia yang namanya kejadian seperti itu terjadi," jelasnya menutup.
JK: Bagaimana Caranya Mengkritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi?
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar masyarakat aktif mengkritik pemerintah.
Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam diskusi virtual PKS yang diunggah ulang di kanal YouTube TvOne, Sabtu (13/2/2021).
Diketahui sebelumnya Jokowi meminta masyarakat memberikan kritik dan masukan, seperti yang disampaikan pada acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2/2021).
Jusuf Kalla yang pernah menjadi wakil Jokowi lalu menanggapi pernyataan tersebut.
Menurut dia, kritik masyarakat adalah bagian dari demokrasi.
Hal yang harus diperhatikan sekarang adalah, menurut JK, bagaimana memastikan sistem demokrasi berjalan
Baca juga: Jokowi Minta Kritik Tuai Debat di Twitter, Ditegur Ernest Prakasa hingga Dibela Ferdinand Hutahaean
"Mimbar ini membahas bagaimana demokrasi berjalan dengan baik tapi efisien?" tanya Jusuf Kalla.
Ia menerangkan situasi saat ini berbeda dengan awal mula reformasi, saat demokrasi benar-benar menjadi sistem yang dipilih bangsa.
"Itu berbeda dengan sebelumnya, awal-awal reformasi," terang mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 ini.
"Maka tentu kita harus memperbaiki sistem demokrasi," lanjut dia.
Ia lalu menyinggung pernyataan Jokowi tentang permintaan dikritik.
Setelah permintaan itu muncul, banyak yang mengkhawatirkan orang yang aktif mengkritik pemerintah justru akan dipolisikan, seperti yang banyak terjadi sebelumnya.
Ia menyebut hal itu pernah disinggung ekonom senior Kwik Kian Gie yang mengaku takut mengkritik pemerintah karena khawatir akan berhadapan dengan hukum.
"Walaupun dikritik berbagai-bagai beberapa hari yang lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah," singgung JK.
"Banyak yang ingin melihat, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Seperti yang dikeluhkan oleh Pak Kwik atau siapa saja," lanjut dia.
"Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita semua," tambahnya.
Simak videonya mulai menit ke- 0.51
(TribunWow/Elfan/Brigitta)