Sebut Ucapan Jokowi Hipokrisi, Deklarator KAMI Ungkit Penangkapan Para Aktivis dan Rizieq Shihab

TRIBUNWOW.COM - Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Marwan Batubara menanggapi pernyataan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat aktif mengkritik.

Dilansir TribunWow.com dalam acara Kompas Petang, Minggu (14/2/2021), Marwan lantas mengungkit kasus penangkapan para aktivis KAMI serta Habib Rizieq Shihab.

Menurutnya, kondisi tersebut belum menunjukkan bahwa ada kebebasan dalam memberikan kritik.

Baca juga: Tanggapi JK, Deddy Sitorus Minta Tak Perlu Takut: Belum Ada yang Ditangkap karena Kritik Pemerintah

Baca juga: Soal Jusuf Kalla Sindir Jokowi Minta Dikritik, Mahfud MD Anggap Beda Makna, Bandingkan Masa JK

"Banyak sekali, misalnya penangkapan Syahganda Nainggolan, Anton Permana, kemudian Jumhur Hidayat, lalu ada Ustaz Kingkin dan seterusnya," ujar Marwan.

"Itu kan ditangkap dasarnya itu karena mengkritik, tidak ada fitnah di sana," jelasnya.

Sedangkan khusus kasus penangkapan Habib Rizieq, Marwan menyebut lebih kepada ketidakadilan hukum.

Oleh karenanya, hal itulah yang juga menjadi bahan kritik dari KAMI.

"Kemudian juga ada yang pantas kita kritik itu tentang ketidakadilan yang dipertontonkan oleh pemerintah," kata Marwan.

"Terutama aparat hukum, Polri atau Kejaksaan yang sebetulnya itu pimpinannya Pak Jokowi."

"Contohnya misalnya penangkapan Habib Rizieq melanggar protokol kesehatan, sudah bayar denda tapi terus dicarikan berbagai alasan untuk terus ditahan," ungkapnya.

Dirinya menyebut ucapan dari Jokowi yang meminta masyarakat untuk mengkritik tidak dibuktikan dengan tindakan nyatanya di lapangan.

"Ini bentuk dari hipokrisi yang dipertontonkan oleh pemerintah," ucap Marwan.

"Kalau memang benar bisa menerima kritik maka mestinya orang-orang yang mengkritik itu tidak harus terus ditahan, buktikan saja, lepaskan saja teman-teman yang di KAMI atau lepaskan juga Habib Rizieq itu," harapnya.

Baca juga: Jokowi Minta Dikritik, Jusuf Kalla: Bagaimana Caranya Mengkritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi?

Menanggapi hal itu, Politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyebut penangkapan terhadap Anton Permana, Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan bukan hanya persoalan mengkritiknya.

Melainkan menurutnya ada deligh hukumnya, sehingga dilaporkan.

"Saya kira orang-orang seperti Syahganda, Anton Permana itu kan ada delik hukumnya, benarkah dia tidak melanggar hukum? Sebagai negara hukum silakan diproses melalui pengadilan dong," terang Deddy Sitorus.

"Karena tidak bisa asumsi-asumsi sepihak hanya karena mereka kritis dan segala macam," imbuhnya.

Menurutnya, dalam kasus Jumhur dan Syahganda melanggar pasal 45 Ayat 2 Undang-undang Nomor 11, serta pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

"Demikian pula tentang Anton Permana tentang menyikap salah satu etnis," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 2.34

JK: Bagaimana Caranya Mengkritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi?

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar masyarakat aktif mengkritik pemerintah.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam diskusi virtual PKS yang diunggah ulang di kanal YouTube TvOne, Sabtu (13/2/2021).

Diketahui sebelumnya Jokowi meminta masyarakat memberikan kritik dan masukan, seperti yang disampaikan pada acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2/2021).

Jusuf Kalla yang pernah menjadi wakil Jokowi lalu menanggapi pernyataan tersebut.

Menurut dia, kritik masyarakat adalah bagian dari demokrasi.

Hal yang harus diperhatikan sekarang adalah, menurut JK, bagaimana memastikan sistem demokrasi berjalan

Baca juga: Jokowi Minta Kritik Tuai Debat di Twitter, Ditegur Ernest Prakasa hingga Dibela Ferdinand Hutahaean

"Mimbar ini membahas bagaimana demokrasi berjalan dengan baik tapi efisien?" tanya Jusuf Kalla.

Ia menerangkan situasi saat ini berbeda dengan awal mula reformasi, saat demokrasi benar-benar menjadi sistem yang dipilih bangsa.

"Itu berbeda dengan sebelumnya, awal-awal reformasi," terang mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 ini.

"Maka tentu kita harus memperbaiki sistem demokrasi," lanjut dia.

Ia lalu menyinggung pernyataan Jokowi tentang permintaan dikritik.

Setelah permintaan itu muncul, banyak yang mengkhawatirkan orang yang aktif mengkritik pemerintah justru akan dipolisikan, seperti yang banyak terjadi sebelumnya.

Ia menyebut hal itu pernah disinggung ekonom senior Kwik Kian Gie yang mengaku takut mengkritik pemerintah karena khawatir akan berhadapan dengan hukum.

"Walaupun dikritik berbagai-bagai beberapa hari yang lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah," singgung JK.

"Banyak yang ingin melihat, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Seperti yang dikeluhkan oleh Pak Kwik atau siapa saja," lanjut dia.

"Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita semua," tambahnya. (TribunWow/Elfan/Brigitta)