Sebut Ucapan Jokowi Hipokrisi, Deklarator KAMI Ungkit Penangkapan Para Aktivis dan Rizieq Shihab

"Saya kira orang-orang seperti Syahganda, Anton Permana itu kan ada delik hukumnya, benarkah dia tidak melanggar hukum? Sebagai negara hukum silakan diproses melalui pengadilan dong," terang Deddy Sitorus.

"Karena tidak bisa asumsi-asumsi sepihak hanya karena mereka kritis dan segala macam," imbuhnya.

Menurutnya, dalam kasus Jumhur dan Syahganda melanggar pasal 45 Ayat 2 Undang-undang Nomor 11, serta pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

"Demikian pula tentang Anton Permana tentang menyikap salah satu etnis," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 2.34

JK: Bagaimana Caranya Mengkritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi?

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar masyarakat aktif mengkritik pemerintah.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam diskusi virtual PKS yang diunggah ulang di kanal YouTube TvOne, Sabtu (13/2/2021).

Diketahui sebelumnya Jokowi meminta masyarakat memberikan kritik dan masukan, seperti yang disampaikan pada acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2/2021).

Jusuf Kalla yang pernah menjadi wakil Jokowi lalu menanggapi pernyataan tersebut.

Menurut dia, kritik masyarakat adalah bagian dari demokrasi.

Hal yang harus diperhatikan sekarang adalah, menurut JK, bagaimana memastikan sistem demokrasi berjalan

Baca juga: Jokowi Minta Kritik Tuai Debat di Twitter, Ditegur Ernest Prakasa hingga Dibela Ferdinand Hutahaean

"Mimbar ini membahas bagaimana demokrasi berjalan dengan baik tapi efisien?" tanya Jusuf Kalla.

Ia menerangkan situasi saat ini berbeda dengan awal mula reformasi, saat demokrasi benar-benar menjadi sistem yang dipilih bangsa.

"Itu berbeda dengan sebelumnya, awal-awal reformasi," terang mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 ini.