Bukan Buzzer, Fadjroel Sebut Pemerintah Gunakan Influencer, Ada Raffi Ahmad dan Atta Halilintar

TRIBUNWOW.COM - Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman tanggapi tudingan yang menyebut pemerintah memelihara atau membayar buzzer.

Dilansir TribunWow.com, Fadjroel dengan tegas membantah tudingan tersebut, apalagi disebut memanfaatkan buzzer untuk membungkam para pengkritik.

Hal itu disampaikan dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi, Kamis (11/2/2021).

Baca juga: Tanggapi Jokowi yang Minta Dikritik Rakyat, Cuitan Iwan Fals: Tuh Butuh Kritik Pedas, Karetnya Dua

Baca juga: Ade Armando Sebut Jokowi Tak Baperan saat Dikritik, Singgung Rocky Gerung hingga Refly Harun

Meski begitu, Fadjroel tidak menolak terkait penggunaan influencer.

Dirinya mencontohkan nama-nama influencer yang memang dipakai pemerintah untuk bisa memberikan sosialisasi atau memberikan pengaruh kepada publik, khususnya kepada pengikutnya.

Di antaranya yang disebut Fadroel adalah dari kalangan artis atau publik figur, seperti Raffi Ahmad dan Atta Halilintar.

"Pemerintah tidak memiliki buzzer, tetapi penggunaan misalnya influencer untuk keperluan vaksinasi atau untuk Covid-19, itu ada, tetapi tidak berbayar," ujar Fadjroel.

"Kita kenal nama-nama besar seperti Raffi Ahmad, Atta Halilintar," ungkapnya.

"Itu kita undang untuk membantu, untuk bicara kepada audien atau follower yang mereka miliki."

Untuk membuktikannya, Fadjroel meminta kepada masyarakat untuk mengunjungi website yang khusus mengelola para influencer.

Yakni berada di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Baca juga: Viral Cuitan Akun Aliansi Mahasiswa UGM, Ucap Selamat pada Jokowi yang Jadi Juara Umum Lomba

Baca juga: Demokrat Minta Aparatur Sinkron soal Keinginan Jokowi untuk Dikritik: Buzzer-buzzer Sangat Reaktif

"Bisa kita lihat di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, lihat aja di layanan pengadaan surat elektronik, www.lpse.kemenparekraf.go.id," terang Fadroel.

"Itu digunakan influencer untuk membentuk branding dan awareness," imbuhnya.

Tidak dipungkiri, Fadjroel mengatakan untuk para influencer tersebut memang dibayar oleh pemerintah.

Sedangkan untuk buzzer, ia kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menggunakannya.

"Kalau buzzer-buzzer yang enggak jelas bentuknya segala macem, apalagi yang melanggar hukum, saya katakan pemerintah tidak memiliki buzzer yang digunakan untuk melanggar hukum," tegasnya menutup.

Simak videonya mulai menit ke- 3.05:

Ade Armando Sebut Jokowi Tak Baperan saat Dikritik

Sementara itu menurut Dosen Komunikasi Universitas Indonesia (UI), Ade Armando, selama ini justru sudah banyak kritik yang datang dan ditujukkan kepada pemerintah, termasuk kepada Jokowi.

Oleh karenanya, Ade Armando membantah ketika Jokowi selama ini disebut anti kritik, sehingga sampai harus dipersilakan terlebih dahulu.

"Jadi memang bukan hanya sudah lama masyarakat mengkritik, tapi memang sudah lama Presiden Jokowi sendiri bersedia menerima kritik secara terbuka," ujar Ade Armando.

"Saya rasa tidak ada keraguan terhadap niat Pak Jokowi untuk mengizinkan kritik datang kepada dirinya maupun pemerintah," imbuhnya.

Ade Armando lantas menyinggung orang-orang yang kerap sekali memberikan kritik, bahkan dilakukan secara keras.

Mulai dari Rizal Ramli, Refly Harun hingga Rocky Gerung.

Baca juga: Demokrat Tuding Moeldoko Janjikan Rp100 Juta ke Kader demi Jadi Ketum: Jika Pemilik Suara Setuju KLB

"Coba aja kita lihat ada sedikit banyak masyarakat sipil yang bersuara sangat keras dan tidak mendapatkan perlakukan apa-apa," kata Ade Armando.

"Misalnya orang seperti Rizal Ramli, Refly Harun, Rocky Gerung bisa dengan mudah menkritik pemerintah tanpa adanya respons negatif dari pemerintah," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ade Armando mengatakan bahwa selama ini Jokowi sudah bisa menerima kritik tersebut secara objektif dan tidak terlihat baperan.

"Pak Jokowi juga tidak terlihat seperti baperan," katanya.

Sementara itu terkait soal kasus pelaporan terhadap orang yang mengkritik, Ade Armando menilai kritik tersebut malah bukan ditujukkan kepada pemerintah.

Namun menurutnya justru kepada orang per orangan.

"Jadi dalam hal ini, sebetulnya yang lebih banyak jadi kasus dibawa ke ranah pegadilan, contohnya saja kasus Maaher (almarhum) karena mengkritik Habib Lutfi, Ahmad Dhani Dewa itu mengecam para pendukung Ahok," jelas Ade Armando.

"Saya tidak ingat ada orang yang keras mengkritik Pak Jokowi atau pemerintah kemudian kena perkara hukum."

"Kalau diserang buzzer, menurut saya dalam kebebasan berekspresi itu adalah akibat yang tak terhindarkan," pungkasnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)