Terkini Nasional
Bongkar Oknum Petinggi Garuda Terima Suap Pengadaan Pesawat, Erick Thohir Tegas Putuskan Kontrak
Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap ada dugaan kasus suap oleh oknum petinggi Garuda Indonesia pada 2011 silam.
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Tiffany Marantika Dewi
TRIBUNWOW.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkap ada dugaan kasus suap oleh oknum petinggi Garuda Indonesia pada 2011 silam.
Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan melalui konferensi pers yang diunggah di akun Instagram @erickthohir, Rabu (11/2/2021).
Erick Thohir bersama Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra kemudian memutuskan mengembalikan 12 pesawat Bombardier CRJ 1.000.

Baca juga: Dipimpin Erick Thohir, MES Berikhtiar Dorong Ekonomi Keumatan, Kerakyatan, dan Kebangsaan
Enam di antaranya merupakan hasil sewa dari Nordic Aviation Capital (NAC), enam lagi disewa dari Export Development Canada (EDC).
Hal itu dilakukan untuk mengakhiri kontrak operating lease dengan NAC meskipun jatuh temponya masih tahun 2027.
"Pak Irfan dengan manajemen sangat mendukung. Kita memutuskan untuk mengembalikan 12 pesawat Bombardier CRJ 1.000," papar Erick Thohir.
Saat ini perusahaan maskapai pesawat pelat merah itu sedang bernegosiasi terkait pengembalian pesawat jenis CRJ 1.000.
Walaupun begitu, permintaan ini belum mendapat respons.
Pihak Garuda Indonesia sendiri telah berulang-ulang melakukan negosiasi dengan pihak pemberi lease.
Hal yang sama juga terjadi dengan EDC.
"Selain itu Garuda tengah melakukan negosiasi early payment settlement kontrak financial lease pesawat jenis sama dari Export Development Canada atau EDC yang jatuh tempo tahun 2024," kata Erick.
"Early termination ini belum mendapat respons dari mereka," lanjut Menteri BUMN.
"Sementara proses negosiasi dengan EDC masih terus berlangsung," kata dia.
Baca juga: Video Penampakan 1,8 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Tahap 2, Diangkut Pakai Garuda Indonesia Bermasker
Erick mengungkapkan ada dasar yang kuat untuk memutus kontrak hingga mengembalikan 12 pesawat tersebut.
Pertama, terkait tata kelola perusahaan.