Pertanyakan Legitimasi AHY sebagai Ketum Demokrat, Max Sopacua Ungkap Proses Pemilihanya

TRIBUNWOW.COM - Mantan Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Max Sopacua mempertanyakan legitimasi ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dilansir TribunWow.com dalam Prime Talk 'MetroTV, Selasa (9/2/2021), Max Sopacua menyinggung pemilihan ketua umum Partai Demokrat pasca dilepas oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dirinya mengatakan terpilihnya AHY sebagai ketua umum tidak bisa diterima dengan baik oleh semua kader Demokrat.

Baca juga: Ingatkan Moeldoko Dapat Jabatan karena Jasa SBY, Eks KSP: Kalau Suka, Bisa Ditawarin ke Demokrat

Baca juga: Setelah Isu Kudeta Partai Demokrat, Kader Sebut Partainya Semakin Solid: Bersatu Lawan Musuh

Menurutnya, dalam proses pemilihan ketua umum tersebut dilakukan dengan langkah yang tidak biasa dan tidak wajar.

Dirinya mempertanyakan alasan kenapa tidak ada peluang sedikit pun bagi kader-kader lain untuk mengisi posisi ketua umum.

"Ada sebuah sistem yang terjadi ketika adanya pergantian kepungurusan," ujar Max Sopacua.

"Kenapa peluang itu ditutup untuk orang lain?" tanyanya.

Menurut Max Sopacua, posisi ketua umum di Demokrat seperti memang sudah direncanakan untuk diberikan kepada AHY yang notabene merupakan putra mahkota dari SBY.

"Kenapa hanya putranya beliau yang harus dijadikan ketua umum," kata Max Sopacua.

"Bayangkan pada waktu kogers itu yang AHY menjadi ketua umum itu semua orang yang tidak memiliki hak suara disuruh keluar, termasuk para senior," ungkapnya.

Sementara itu menurut Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Subur Budhisantoso, masalah isu kudeta bukan hal baru di Partai Demokrat.

"Hal ini sudah biasa dan Partai Demokrat sudah mengalami beberapa kali upaya untuk menggulingkan ketua umum," kata Subur.

"Dan kebetulan waktunya sekarang."

Baca juga: Kata Pengamat soal Elektabilitas AHY dan Demokrat yang Meningkat sejak Isu Kudeta

Subur mengatakan bahwa faktor utama munculnya isu kudeta adalah dari internal, bukan dari eksternal.

Ia menilai banyak di internal partai yang tidak puas dengan kepemimpinan di Partai Demokrat.

"Masalah menyeret-nyeret orang luar itu kan namanya usaha, kalau meresa kurang dirinya atau tidak punya tokoh untuk pengganti, maka dia coba hubungi pihak-pihak luar, itu hal yang biasa," jelas Subur.

"Cuman sebaiknya kalau saya lebih baik selesaikan secara internal daripada bicara soal ekternal. Orang luar kan haya diajak saja,"

Simak videonya mulai menit ke- 3.15:

Yakin Moeldoko Dalang Kudeta, Herzaky: Kalau Bukan Kepala KSP, Keliling Laku Gak?

Politisi Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyoroti posisi Moeldoko sebagai kepala Kantor Staf Presiden (KSP).

Herzaky yakin betul bahwa Moeldoko mewakili pemerintah pusat dalam melakukan kudeta Partai Demokrat.

Hal itu diungkapkannya dalam kanal YouTube Kompas TV, Senin (8/2/2021).

"Ini ada gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa," ujar Herzaky.

"Dan ini dilakukan oleh faktor eksternal."

Baca juga: Survei Elektabilitas Partai Politik: Demokrat Melesat, PDIP Anjlok, Pengaruh Isu Kudeta?

Baca juga: Soal Isu Kudeta, Deddy Sitorus Tak Terima Demokrat Seret Jokowi: Ketemu Moeldoko Sana, Tanya

Herzaky menyebut Demokrat tak asal menuduh Moeldoko terlibat dalam isu kudeta.

Menurutnya, ada sejumlah saksi yang melapor keterlibatan orang terdekat pemerintah dalam rencana kudeta Demokrat.

"Faktor eksternal ini menurut para saksi yang melaporkan ke kami bahwa salah satunya adalah orang dekat kekuasaan," kata Herzaky.

"Ini jadi masalah besar menurut kami."

Herzaky menambahkan, Demokrat tak ambil pusing soal sejumlah kader senior yang ikut membela Moeldoko.

Ia mengatakan, Demokrat sangat memaklumi hal itu.

Baca juga: Tak Cuma AHY, Pengamat Sebut Moeldoko pun Diuntungkan dalam Isu Kudeta Demokrat: Presiden Kena Getah

"Kalau sekedar ada satu, dua kader senior yang cuap-cuap di media ya itu dinamika," ucap dia.

"Dari kami juga tidak menjadi hal yang besar, biasa saja, mungkin ada yang cari perhatian atau cari makan, sah-sah aja."

"Tapi yang menjadi masalah besar karena ada orang dekat kekuasaan ini," tambahnya.

Lebih lanjut, Herzaky mengatakan, posisi Moeldoko di KSP memungkinkan melakukan kudeta terhadap Demokrat.

Selain itu, ia juga menyinggung soal banyaknya dukungan staf KSP lain pada Moeldoko dalam isu ini.

"Sekarang kalau Pak Moeldoko sebagai individu, bolehlah Pak Moeldoko mulai besok enggak jadi kepala KSP."

"Kira-kira kalau Beliau keliling laku enggak nama dia ke kader kami atau partai lain?"

"Yang kedua, katanya bukan KSP, tapi yang kami bingung kemudian mendadak ada staf ahli KSP yang komentar membela Pak Moeldoko," ucap Herzaky menyudahi. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)