Tanggapan Sahroni soal NasDem Dinilai Tak Sejalan dengan Pemerintah hingga Isu Adanya Reshuffle

TRIBUNWOW.COM - Politikus Partai NasDem, Ahmad Sahroni buka suara terkait isu partainya dinilai tidak lagi sejalan dengan pemerintah.

Isu tersebut muncul setelah NasDem sempat mendukung Revisi UU Pemilu untuk tetap menggelar Pilkada pada 2022 dan 2023.

Dilansir TribunWow.com, Sahroni menegaskan bahwa sikap dari NasDem itu tidak brarti tidak sejalan dengan pemerintah.

Baca juga: NasDem Disebut Dukung Moeldoko Jadi Capres 2024, Zulfan Lindan Justru Sarankan Bentuk Partai Baru

Baca juga: Di Pertemuan Natalius Pigai-Abu Janda Ada Orangnya Prabowo Subianto: Perkuat Diri Membangun Negeri

Menurutnya, hal itu hanya sebuah dinamika dalam berpolitik dan bernegara.

Pernyataanya tersebut disampaikannya dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam, Senin (8/2/2021).

"Enggak juga, pada prinsipnya NasDem tetap solid mendukung pemerintah agar program yang dilakukan pemerintah tetap berjalan sesuai dengan harapan Pak Presiden," ujar Sahroni.

"Terkait dengan mungkin isu terakhir masalah RUU Pemilu misalnya, saya anggap ini dinamika biasa," katanya.

Hanya saja menurutnya, semua penilaian kembali lagi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, Jokowi lah yang berhak memberikan penilaian terhadap partai pendukungnya serta juga kepada para pejabat pemerintahannya.

Terkait kemungkinan adanya reshuffle atau pergantian kabinet yang melibatkan kader dari NasDem, Sahroni mengaku tidak menjadi persoalan.

"Bilamana Pak Presiden berpikir atau melihat kinerja kementerian, bukan hanya di Kementan, tetapi di semua kabinet, dirasa perlu ada pergantian, saya rasa itu hak prerogatif Presiden langsung," ungkapnya.

"Jadi NasDem tidak berpikir bahwa pergantian ini menjadi sangat sakral atau memang membiarkan, tidak," tegas Sahroni.

Baca juga: Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem Ingatkan soal Kesetiaan Pancasila: Utama Bagi Warga Indonesia

Dirinya menyadari bahwa keputusan untuk mengganti kabinetnya sepenuhnya di tangan seorang presiden yang bersifat prerogatif.

Oleh karenanya, ia memastikan bahwa NasDem akan menerima dan mendukung keputusan dari Jokowi.

"Semua kinerja menteri Pak Presiden yang bisa menilai langsung menterinya sendiri," kata Sahroni.

"NasDem tidak ikut campur dalam hal sampai mengintervensi terkait pergantian tersebut," jelasnya menutup.

Sebagaimana diketahui, ada tiga kader NasDem yang masuk dalam kabinet Jokowi pada periode kedua ini.

Mereka adalah adalah Johnny G. Plate (Menteri Kominfo), Syahrul Yasin Limpo (Menteri Pertanian), dan Siti Nurbaya Bakar (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

Simak videonya mulai menit awal:

Respons NasDem Disebut Dukung Moeldoko di Pilpres 2024

DI sisi lain, sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, Zulfan Lindan tanggapi tudingan pihaknya mendukung Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko untuk maju di Pilpres 2024.

Dilansir TribunWow.com, Zulfan membantah bahwa NasDem merestui Moeldoko, termasuk kaitannya dengan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.

Hal itu disampaikannya dalam acara Sapa Indonesia Malam, Minggu (7/2/2021).

Baca juga: Yakin Moeldoko Dalangi Kudeta Demokrat, Herzaky Mahendra: Kalau Bukan Kepala KSP, Keliling Laku Gak?

Baca juga: Bahas Isu Kudeta Demokrat, Eks Staf KSP Singgung 3 Jenderal Pernah Gagal Rebut Partai, Siapa Saja?

Menurutnya tidak mungkin partai sekelas NasDem mendukung calon yang tidak memiliki elektabilitas.

"Kita kan tahu hasil survei untuk sementara ini, itu kan memang nama Moeldoko tidak muncul," ujar Zulfan Lindan.

"Tentu kalau tidak muncul kok tiba-tiba Partai NasDem, kita ini kan punya 9 persen lebih suara di parlemen, tentu tidak sembarangan mencalonkan orang untuk menjadi calon presiden," jelasnya.

Meski begitu, melihat kondisi politik yang begitu dinamis, Zulfan Lindan mengakui siapapun termasuk Moeldoko memiliki peluang untuk maju di Pilpres 2024.

"Kita akan lihat dari berbagai segi figur untuk kita dukung," katanya.

"Soal kuda hitam itu kan boleh saja, situasi itu bisa terjadi."

Dirinya lalu mencontohkan nasib Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"SBY dulu tidak ada yang menyangka akan menjadi presiden, tiba-tiba ada satu peristiwa politik kemudian dia bisa muncul menjadi seorang presiden," ungkapnya.

Baca juga: Survei Elektabilitas Partai Politik: Demokrat Melesat, PDIP Anjlok, Pengaruh Isu Kudeta?

Lebih lanjut, dalam persoalan Moeldoko, ia menyarankan supaya yang bersangkutan lebih baik membentuk partai baru.

"Ketika mereka memang tidak bisa mendapatkan kepemimpinan secara formal melalui mekanisme partai, mereka membentuk baru," harap Zulfan Lindan.

"Saya kira Pak SBY juga seperti itu."

"Kita menyarankan kepada Pak Moeldoko, kalau memang ingin maju sebagai seorang calon presiden, kalau tidak memungkinkan mengambil partai yang ada, bentuk partai baru saja, enggak mahal kok," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 6.13:

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)