Tak Cuma AHY, Pengamat Sebut Moeldoko pun Diuntungkan dalam Isu Kudeta Demokrat: Presiden Kena Getah

TRIBUNWOW.COM - Pengamat Politik, Ray Rangkuti membeberkan keuntungan yang diperoleh Partai Demokrat dengan mencuatkan isu kudeta.

Menurut Ray, tak cuma Demokrat, namun juga Kepala Staf Kantor Presiden (KSP), Moeldoko yang diuntungkan dalam hal ini.

Sebelumnya, Moeldoko disebut menjadi dalang dalam gerakan kudeta Demokrat.

Seperti yang diungkapkannya dalam kanal YouTube Indonesia Lawyer Club, Jumat (5/2/2021).

Baca juga: Reaksi Deddy Sitorus saat Jokowi Dituduh Restui Moeldoko Dalangi Kudeta Demokrat: Anak SD pun Paham

Baca juga: Refly Harun Sebut Peluang Moeldoko di Pilpres 2024 Besar jika Pimpin Demokrat: Istana akan Sesak

Ray mengatakan, banyak pihak yang mencari keuntungan di balik isu kudeta Demokrat.

"Aku sih melihatnya jangan dilihat secara rasional," ujar Ray.

"Karena setiap orang kan mau mengambil keuntungan politik dari situasi ini."

Ray lantas membahas soal surat yang dikirim Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhono (AHY) pada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia menilai, Demokrat tak bermaksud menuding Jokowi terlibat.

"Jadi apakah ada data-datanya? Enggak relevan itu untuk AHY," ucap Ray.

"Karena yang dilakukan AHY itu bukan melaporkan Pak Moeldoko, tapi melakukan klarifikasi."

"Oleh karena itu jangan dilihat ini urusan hukum, urusan etik, urusan rasional enggak rasional."

Baca juga: Anggap Moeldoko Tak Jelas Bantah Kudeta Demokrat, Refly Harun soal AHY: Nyerang sebelum Diserang

Baca juga: Herzaky Klaim Ada Aliran Uang di Pertemuan Kader Demokrat dengan Moeldoko, Segini Besarannya

Lebih lanjut, Ray mengatakan, isu kudeta Demokrat bisa menguntungkan sejumlah pihak.

Di antaranya, Moeldoko dan AHY.

"Ini urusan siapa yang mau mengambil keuntungan dari peristiwa ini," kata Ray.

"Kalau isu naik itu ya untunglah, popularitas, elektabilitas nanti, yang penting AHY."

"Apakah Moeldoko diuntungkan dengan peristiwa ini?"

Dengan isu ini, elektabilitas Moeldoko disebutnya akan cepat meningkat.

Namun di sisi lain, Jokowi lah pihak yang dirugikan karena isu kudeta Demokrat.

"Saya kira dengan naiknya nama Moeldoko juga diuntungkan Beliau ini."

"Jadi siapa yang dirugikan dalam hal ini? Ya presiden."

"Presiden memang kena getah ini," tandasnya.

Simak videonya berikut ini mulai menit ke-1.50:

Tanggapan PDIP

Pada kesempatan itu, sebelumnya Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus membantah keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam isu kudeta Partai Demokrat.

Deddy Sitorus menyebut tak ada keuntungan yang bakal diperoleh Jokowi jika melakukan kudeta.

Baca juga: Refly Harun Sebut Peluang Moeldoko di Pilpres 2024 Besar jika Pimpin Demokrat: Istana akan Sesak

Baca juga: Refly Harun Bongkar Risiko yang Dihadapi AHY jika Demokrat Dikudeta: Jadi Bukan Siapa-siapa Lagi

Mulanya, Deddy berharap Demokrat menyebutkan semua pihak yang diduga menjadi dalang gerakan kudeta tersebut.

Ia pun menyinggung nama Kepala Kantor Staf presiden (KSP), Moeldoko, yang dituding aktif melakukan kudeta itu.

"Sampaikan pada publik kader mereka yang katanya ketemu Pak Moeldoko lalu bilang direstui presiden, siapa? Di mana?," ucap Deddy.

"Supaya Pak Moeldoko bisa jawab, masa tanyanya ke presiden?"

Deddy lantas menegaskan bahwa Jokowi tak memiliki kepentingan apa pun hingga perlu mengambil alih Demokrat.

Apalagi, disebutnya, Jokowi sudah memasuki periode kedua pemerintahan.

Baca juga: Anggap Moeldoko Tak Jelas Bantah Kudeta Demokrat, Refly Harun soal AHY: Nyerang sebelum Diserang

Baca juga: Herzaky Klaim Ada Aliran Uang di Pertemuan Kader Demokrat dengan Moeldoko, Segini Besarannya

"Coba pakai logika, saya kira orang Demokrat kan enggak orang bodoh ya," ucap Deddy.

"Apalagi Pak SBY kita tahu ahli strategi."

"Apa keuntungan Presiden Jokowi mencampuri urusan Demokrat?," sambungnya.

Ia mengatakan, Jokowi tak perlu mengambil alih Demokrat.

Pasalnya, pemerintahan Jokowi bakal berakhir di periode kedua.

"Beliau sudah pada periode kedua, tidak akan mencalonkan diri lagi," ujar Deddy.

"Beliau sudah punya dukungan super mayoritas di DPR, 80 persen."

"Beliau punya tanggung jawab pada partai politik yang mengusung dia di periode pertama dan kedua."

Karena itu, Deddy menegaskan bahwa Jokowi tak akan mengutus Moeldoko untuk mengambil alih Demokrat.

Menurutnya, tuduhan tersebut sangat tak masuk akal.

"Tidak mungkin ujuk-ujuk Beliau memikirkan bagaimana mengambil Demokrat, menunjuk orang."

"Tidak mungkin, bahkan anak SD pun saya kira bisa paham itu," tukasnnya. (TribunWow.com)