Jokowi Tak Balas Surat AHY, Sekjen Teuku Riefky: Partai Demokrat Tidak Bermaksud Melawan Negara

TRIBUNWOW.COM - Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsa memberikan respons atas sikap dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait surat yang dikirimkan oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sebagaimana diketahui, Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan tidak berkenan untuk membalas surat dari AHY.

Dijelaskannya bahwa persoalan yang dihadapi Demokrat merupakan bagian dari internal partai, sehingga tidak berhak mencampurinya.

Baca juga: Disebut Masalah Internal, Sekjen Demokrat Tegaskan Fakta Keterlibatan Moeldoko: Nyata dan Serius

Baca juga: Kata Pengamat soal Istana Tak Jawab Surat AHY, Nilai Isu Kudeta Demokrat Bisa Terus Menyerang Jokowi

Dilansir TribunWow.com dalam tayangan YouTube KompasTV, Sabtu (6/2/2021), Teuku Riefky kembali menegaskan bahwa isi dari surat tersebut tidak lebih dari hanya untuk meminta klarifiasi.

Hal itu menyusul adanya keterlibatan pejabatnya dalam gerakan mengkudeta Partai Demokrat.

Dirinya juga menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak bermaksud untuk melawan negara.

"Karena kami juga bagian dari negara dan kami akan tetap mencintai dan menghormati negara," ujar Teuku Riefky.

Teuku Riefky menyadari bahwa hal itu memang sudah menjadi hak dan kewenangan dari Jokowi untuk membalas atau tidak suart dari AHY.

Hanya saja menurutnya, Demokrat ingin ada klarifikasi dari istana atas keterlibatan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

"Berkenaan dengan tidak dijawabnya surat Ketua Umum AHY, tentu sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan Presiden Jokowi," katanya.

"Dalam surat tersebut Ketua Umum AHY memohon penjelasan Presiden Jokowi terkait disebutnya nama kepala staf presiden Moeldoko sebagai terlibat dalam GPKPD," jelasnya.

"Serta sejumlah nama menteri dan pejabat setingkat menteri yang katanya setuju dan mendukung GPKPD tersebut."

Baca juga: Sebut Ada Oknum yang Ingin Jual Partai Demokrat, Andi Mallarangeng: Kebetulan Ada yang Mau Beli

Lebih lanjut, Teuku Riefky juga berharap sikap Demokrat yang mengirimkan surat ke Jokowi tidak dimaknai lain.

"Untuk diketahui dan untuk tidak menjadikan salah pengertian, Partai Demokrat tidak pernah menuduh para pejabat pemerintahan terlibat dalam GPKPD tersebut," tegasnya.

"Adapaun yang menyebut nama-nama pejabat pemerintahan itu dari saudara Moeldoko dan para pelaku gerakan yang lain sesuai dengan kesaksian para kader yang diajak bertemu mereka," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit awal:

Bantah hanya Masalah Internal, Contohkan Kasus Megawati dan PDI

Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya membantah persoalan gerakan kudeta kepemimpinan Demokrat merupakan masalah internal.

Dilansir TribunWow.com dalam tayangan YouTube KompasTV, Sabtu (6/2/2021), Teuku Riefky menyebut persoalan tersebut sudah melibatkan pihak ekternal, dalam hal ini adalah Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko.

Dirinya lalu mencontohkan kasus perebutan kepemimpinan di PDI pada tahun 1996, yakni antara Megawati Soekarnoputri dan Soerjadi.

Baca juga: Disebut Rocky Gerung Tak Layak Bicarakan Demokrat, Ruhut: Mau Ngomong Apa Kita Tahu Siapa Rocky

"Ada sebuah contoh dalam sejarah di negeri kita ini," ujar Teuku Riefky.

"Pada tanggal 22 Juni 1996 dilaksanakan kongres luar biasa Partai Demokrasi Indonesia (KLB PDI) di Medan yang berhasil menurunkan dan mengganti Ibu Megawati sebagai pimpinan PDI," ungkapnya.

"KLB tersebut juga bukan hanya permasalahan internal PDI atau konflik antara kubu Megawati dan kubu Soerjadi."

Sebut tidak berbeda dengan persoalan Demokrat saat ini, Teuku Riefky menilai yang dialami PDI juga ada keterlibatan ekternal.

"Tetapi ada campur tangan dan pelibatan pihak eksternal dalam hal ini, elemen pemerintah," kata Teuku Riefky.

Maka dari itu menurutnya, dengan belajar dari nasib-nasib buruk yang pernah terjadi di partai politik, pihak Demokrat mengambil sikap dan langkah cepat.

Terkait keterlibatan Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko dalam gerakan kuteda Partai Demokrat, Teuku Riefky mengaku dengan tegas tidak bisa membenarkan.

"Jika tindakan Moeldoko dibiarkan dan dibenarkan yang dengan kekuasaan yang dimilikinya sebagai pejabat negara telah melakukan gerakan mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa, tentu sangat menciderai rasa keadilan di negeri ini," ucapnya.

Dirinya meminta kepada Moeldoko tidak hanya berpedoman pada aspek hukum saja serta tidak menggunakan kekuasaan untuk bisa berbuat apa saja.

"Tetapi harus juga mengindahkan aspek moral, etika, dan keadilan," harapnya.

"Kalau gerakan semacam GPKPD ini dibiarkan dan dibenarkan, maka hal ini dapat menjadi contoh dan bisa mendorong pejabat negara manapun yang memiliki ambisi politik dan ambisi kekuasaan yang besar," pungkasnya.(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)