Bantah sebagai Masalah Internal, Sekjen Demokrat Contohkan Kasus Megawati dan PDI soal Kudeta Partai

TRIBUNWOW.COM - Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya membantah persoalan gerakan kudeta kepemimpinan Demokrat merupakan masalah internal.

Dilansir TribunWow.com dalam tayangan YouTube KompasTV, Sabtu (6/2/2021), Teuku Riefky menyebut persoalan tersebut sudah melibatkan pihak ekternal, dalam hal ini adalah Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko.

Dirinya lalu mencontohkan kasus perebutan kepemimpinan di PDI pada tahun 1996, yakni antara Megawati Soekarnoputri dan Soerjadi.

Baca juga: Disebut Masalah Internal, Sekjen Demokrat Tegaskan Fakta Keterlibatan Moeldoko: Nyata dan Serius

Baca juga: Kata Pengamat soal Istana Tak Jawab Surat AHY, Nilai Isu Kudeta Demokrat Bisa Terus Menyerang Jokowi

"Ada sebuah contoh dalam sejarah di negeri kita ini," ujar Teuku Riefky.

"Pada tanggal 22 Juni 1996 dilaksanakan kongres luar biasa Partai Demokrasi Indonesia (KLB PDI) di Medan yang berhasil menurunkan dan mengganti Ibu Megawati sebagai pimpinan PDI," ungkapnya.

"KLB tersebut juga bukan hanya permasalahan internal PDI atau konflik antara kubu Megawati dan kubu Soerjadi."

Sebut tidak berbeda dengan persoalan Demokrat saat ini, Teuku Riefky menilai yang dialami PDI juga ada keterlibatan ekternal.

"Tetapi ada campur tangan dan pelibatan pihak eksternal dalam hal ini, elemen pemerintah," kata Teuku Riefky.

Maka dari itu menurutnya, dengan belajar dari nasib-nasib buruk yang pernah terjadi di partai politik, pihak Demokrat mengambil sikap dan langkah cepat.

Terkait keterlibatan Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko dalam gerakan kuteda Partai Demokrat, Teuku Riefky mengaku dengan tegas tidak bisa membenarkan.

"Jika tindakan Moeldoko dibiarkan dan dibenarkan yang dengan kekuasaan yang dimilikinya sebagai pejabat negara telah melakukan gerakan mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa, tentu sangat menciderai rasa keadilan di negeri ini," ucapnya.

Baca juga: Disebut Rocky Gerung Tak Layak Bicarakan Demokrat, Ruhut: Mau Ngomong Apa Kita Tahu Siapa Rocky

Dirinya meminta kepada Moeldoko tidak hanya berpedoman pada aspek hukum saja serta tidak menggunakan kekuasaan untuk bisa berbuat apa saja.

"Tetapi harus juga mengindahkan aspek moral, etika, dan keadilan," harapnya.

"Kalau gerakan semacam GPKPD ini dibiarkan dan dibenarkan, maka hal ini dapat menjadi contoh dan bisa mendorong pejabat negara manapun yang memiliki ambisi politik dan ambisi kekuasaan yang besar," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 1

Tegaskan Fakta Keterlibatan Moeldoko: Nyata dan Serius

Ia menegaskan bahwa nyata adanya keterlibatan Moeldoko dalam gerakan untuk merebut posisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pimpinan partai.

"Menyangkut alasan pemerintah bahwa GPKPD (Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat) tersebut adalah hanya permasalahan internal Partai Demokrat semata, kami memiliki pandangan yang berbeda," ujar Teuku Riefky, Sabtu (6/2/2021), dikutip dari KompasTV.

"Fakta menunjukkan bahwa yang melakukan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat bukan hanya segelintir kader dan eks kader Partai Demokrat, tetapi benar-benar melibatkan pihak eksternal, dalam hal ini paling tidak KSP Moeldoko."

Teuku Riefky bahkan menyebut Moeldoko bukan hanya sekadar mendukung GPKPD tetapi juga secara aktif dan akan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah itu.

"Jadi sangat jelas bahwa GPKPD bukan gerakan internal partai atau hanya permasalahan partai semata," tegasnya.

Baca juga: Sebut Demokrat Tak Perlu Kirim Surat ke Presiden, M Qodari: Menimbulkan Kesan Dalangnya Pak Jokowi

Dirinya lalu mengungkap langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Moeldoko dalam gerakan tersebut.

Menurutnya, andai gerakan tersebut tidak melibatkan kekuasaan dan tidak menyertakan uang, maka tidak akan menjadi masalah besar dan hanya menjadi masalah internal.

"Di samping mendengar langsung apa yang dijanjikan dan akan dilakukan oleh saudara Moeldoko jika kelak menjadi ketua umum Partai Demokrat."

"Menurut kesaksian sejumlah kader yang merasa dijebak, juga telah dibagikan dana awal sekitar 25 persen, sedangkan sisanya akan diberikan dan saudara Moeldoko telah menjadi pemimpin baru," ungkapnya.

"Semua ini membuktikan bahwa upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat oleh pihak luar itu nyata dan serius."

"Karena uang telah digelontorkan dan saudara Moeldoko sudah aktif melakukan pertemuan-pertemuan serta telah berbicara langsung dengan sejumlah kader Demokrat, baik pusat maupun daerah," jelasnya menutup.(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)