Sambil Terbahak, Natalius Pigai Akui Pernah Kritik Jokowi Gara-gara Jadi Timses Prabowo di Pilpres

TRIBUNWOW.COM - Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai mengungkap alasannya pernah mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang sikap terhadap masyarakat Papua.

Dilansir TribunWow.com, hal itu terungkap dalam tayangan di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, Kamis (4/2/2021).

Saat itu mantan anggota DPR RI Akbar Faizal menunjukkan rekam jejak kritik yang pernah disampaikan Natalius Pigai.

Baca juga: Riza Patria Sebut Anies Baswedan Sudah Bertemu dengan Prabowo Subianto: Ngobrol Hampir Dua Jam

Termasuk di antaranya kritik Pigai yang menyarankan Jokowi tidak perlu maju lagi sebagai calon presiden.

"Jokowi tak usah nyapres lagi. Kalau saya marah, maka wibawa Jokowi habis di Papua," kata Akbar Faizal membacakan kritik yang dimaksud.

Mulanya Pigai menjelaskan kritiknya terkait angka kemiskinan yang tidak banyak turun selama periode pertama pemerintahan Jokowi.

"Begini, tujuh juta penduduk (miskin) menanggung," ungkap Natalius Pigai.

Ia membandingkan hasil kerja Jokowi dengan presiden-presiden terdahulu, seperti Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

"Jadi Jokowi khusus untuk kemiskinan, selama 5 tahun hanya menurunkan 1 digit. Gus Dur dalam 1 tahun (menurunkan angkat kemiskinan) 5 digit, dari 23 juta turun ke 18 juta," papar Pigai.

Mantan presiden lainnya juga sanggup menurunkan angka kemiskinan lebih besar daripada Jokowi, seperti pada periode pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca juga: Awalnya Bungkam, Ini Tanggapan Pertama Natalius Pigai ke Abu Janda: Cara Berpikirnya Belum Sampai

"Ibu Mega kurang lebih 2 digit, dari 18 juta ke 16 juta. SBY turun kurang lebih 6 digit selama 2 periode, dari 16 juta ke 10 juta," singgung Pigai.

"Jokowi dari 2014 sampai 2019 (menurunkan angka kemiskinan) dari 10 juta ke 9 juta, hanya 1 digit," ungkap dia.

Maka dari itu, Pigai melontarkan kritik terhadap angka kemiskinan yang tidak kunjung turun.

"Karena itu saya kritik orientasinya kurang. Kemudian 7 juta penduduk yang nganggur itu pada posisi saat itu," terang aktivis HAM ini.

Selanjutnya, Pigai memberi penjelasan atas kritik bagaimana pengaruh Jokowi terhadap masyarakat Papua.

Pigai mengaku kritik itu ia lontarkan saat masa kampanye pemilihan presiden 2014.

"Itu situasi kampanye," ungkap Pigai.

"Sebagai tim sukes?" tanya Akbar Faizal.

Sembari terbahak, Pigai mengakui hal itu.

Ia menjadi tim sukses dari lawan politik Jokowi di pilpres 2014, yakni Prabowo Subianto.

"Sebagai tim sukses Prabowo," jawab Pigai masih terbahak.

Lihat videonya mulai menit 40.00:

Natalius Pigai Kritik Jokowi soal Sikap ke Masyarakat Papua

Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai angkat bicara tentang pelanggaran HAM di wilayah Papua.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Dua Sisi di TvOne, Kamis (3/12/2020).

Diketahui sebelumnya Tokoh Pembebasan Papua Barat Benny Wenda mendeklarasikan kemerdekaan dan menyebut diri sebagai presiden sementara di wilayah tersebut.

Baca juga: Sebut Deklarasi Papua Barat Merdeka Bukan Makar Besar, Mahfud MD: Benny Wenda Membuat Negara Ilusi

Natalius kemudian menyoroti upaya kemerdekaan Papua sudah berulang kali digaungkan sejak referendum 1969.

Ia membeberkan sejak dulu pembangunan Papua tidak pernah menjadi prioritas, bahkan angka kemiskinan terus meningkat.

Tidak hanya itu pelanggaran HAM di Papua kerap terjadi.

"Dari sisi prosperity itu tidak tercapai. Kemiskinan dan kebodohannya meninggi, ketertinggalannya meninggi," papar Natalius Pigai.

"Juga pelanggaran HAM cukup masif," ungkitnya.

Ia menyinggung beberapa hari yang lalu baru saja terjadi penembakan terhadap masyarakat sipil di wilayah Papua.

"Bahkan 2-4 hari lalu di puncak Papua itu ada orang kecil, empat orang ditembak," ungkapnya.

Tokoh masyarakat Papua ini menilai, pendekatan pemerintah terhadap Papua telah gagal.

Tidak hanya itu, isu rasisme terhadap orang Papua terus meningkat di berbagai wilayah.

Ia menyebutkan fakta isu ini semakin meningkat pada periode pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Karena itu dua treatment, prosperity (kemakmuran) gagal dan security (keamanan) juga gagal," tegas Natalius.

"Kemudian setelah Jokowi memimpin negara ini, yang di-drive (setir) adalah skenario Papua-fobia dan rasisme," ungkapnya.

Menurut Natalius, isu rasisme itu terjadi terhadap kedua belah pihak.

Baca juga: Vanuatu Satu-satunya yang Dukung Papua Barat Merdeka, Mahfud Tak Khawatir: Negara Kecil di Pasifik

Bahkan isu rasisme juga dikobarkan antara masyarakat Papua dengan orang Indonesia lainnya.

"Hari ini orang Papua yang kulit hitam dan rambut keriting tidak suka orang Indonesia, Melayu dan Jawa," jelas Natalius.

Ia kemudian menyinggung deklarasi kemerdekaan yang berulang kali digaungkan oleh kelompok tertentu di Papua.

Natalius menjelaskan upaya deklarasi semacam itu pasti akan didukung masyarakat Papua.

"Dalam konteks ini ketika Anda katakan siapapun orang Papua yang mendeklarasikan untuk dignity dan harga diri orang Papua, sudah pasti 90 persen lebih menerima," paparnya.

"Itu ditunjukkan tahun lalu bagaimana masifnya perlawanan rasisme," tandas Natalius. (TribunWow.com/Brigitta)