Breaking News:

Isu Kudeta Partai Demokrat

Jokowi Diminta Tegas soal Surat yang Diberikan AHY, Rachland Nashidik: Bukan Kami yang Rugi

Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bingung soal surat yang diberikan Ketua Umum Partai Demokrat AHY

Capture Youtube Kompas TV
Rachland Nashidik - Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bingung soal surat yang diberikan Ketua Umum Partai Demokrat AHY 

TRIBUNWOW.COM - Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bingung soal surat yang diberikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal itu terkait adanya kudeta Partai Demokrat.

Rachland Nashidik menilai, Presiden Jokowi harus dijauhkan dari sikap kebingungan dan keraguan dalam menanggapi surat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengungkap upaya kudeta terhadapnya yang melibatkan pejabat Istana Kepresidenan.

Baca juga: Debat Andi Mallarangeng soal Isu Kudeta Demokrat, Darmizal Sebut Tak Bicarakan KLB: Saya Menyaksikan

Konferensi pers Partai Demokrat, Senin (1/2/2021). Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan lima pelaku gerakan ambil alih Partai Demokrat.
Konferensi pers Partai Demokrat, Senin (1/2/2021). Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan lima pelaku gerakan ambil alih Partai Demokrat. (YouTube Kompas TV)

"Keraguan dan kebingungan harus dijauhkan dari sikap politik Presiden. Sebaliknya, keputusan yang kuat dan bermartabat harus dipilih," kata Rachland saat dihubungi Kompas.com, Jumat (5/2/2021).

"Bukan kami yang rugi bila Pak Jokowi memilih berlindung di balik teka-teki tentang sikapnya," ujarnya.

Namun, menurut dia, jika Jokowi membalas surat AHY, maka Presiden mampu memberikan pesan kuat bahwa praktik ambil alih partai politik secara paksa adalah tindakan yang salah dan buruk.

Partai Demokrat sebelumnya memang telah menuding Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai orang yang berupaya kepemimpinan AHY.

Baca juga: Berikut Kelompok Masyarakat yang Tidak Boleh Divaksin Covid-19 Buatan Sinovac, Termasuk Anak-anak

"Itu peninggalan politik masa lalu dan pernah menimpa partainya Presiden (PDI-P). Karena itu, seharusnya Presiden tidak menoleransi praktek politik yang sama atau meniru yang dilakukan anak buahnya sendiri," ujar dia.

Ia menambahkan, sikap yang dipilih Presiden Jokowi hingga saat ini bisa membuat kesan Presiden ingin mencuci tangan dari kasus yang melibatkan Istana.

"Pak Jokowi mau cuci tangan? Jika benar, seharusnya tidak boleh. Keputusan yang kuat dan bermartabat harus dipilih. Bukan saja demi melindungi demokrasi, tapi juga kehormatan Istana," ucap Rachland.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, pihaknya tidak akan menjawab surat dari AHY yang ditujukan kepada Jokowi.

Baca juga: Ditegur agar Tak Baper, Andi Mallarangeng Soroti Darmizal Malah Ngaku Masih Kader Demokrat

Surat itu terkait isu pengambilalihan kepemimpinan AHY yang diduga melibatkan pejabat penting di lingkaran dekat Presiden dan menyeret nama Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

"Jadi kami sudah menerima surat itu, dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut," kata Pratikno, melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2/2021). 

Pratikno menuturkan, surat AHY tak akan dijawab pihaknya lantaran berisi tentang dinamika internal Partai Demokrat.

"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tanggal internal Partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur di dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga)," ujar dia. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Politisi Demokrat Nilai Jokowi Perlu Tegas Sikapi Upaya Kudeta Partai Politik".

Sumber: Kompas.com
Tags:
Rachland NashidikPartai DemokratMoeldokoJokowiAgus Harimurti Yudhoyono (AHY)
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved