Isu Kudeta Partai Demokrat
Tanggapi Tudingan Kudeta Domokrat, Moeldoko: SBY Senior yang Saya Hormati
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko kembali memberikan klarifikasi terkait tudingan kudeta Partai Demokrat.
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko kembali memberikan klarifikasi terkait tudingan kudeta Partai Demokrat.
Semenjak dituding terlibat dalam upaya kudeta itu, Moeldoko mengaku belum pernah bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) maupun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Meski begitu, Moeldoko mengatakan bahwa dirinya menghormati SBY.
Baca juga: Anggap Dagelan Tudingan Kudeta Demokrat, Moeldoko: Kerjaan Gue Setumpuk, Ngurus yang Enggak-enggak
Ia bahkan menyebut SBY sebagai seniornya.
"Beliau (SBY) pernah atasan saya, senior saya yang saya hormati, saya respek kepada beliau," kata Moeldoko di kediamannya, Rabu (3/2/2021).
Ketika ditanya keinginannya untuk bertemu dengan SBY dan AHY, Moeldoko tak menjawab tegas.
"Saya nggak ngerti ya wong menurut saya sih nggak ada apa-apa gitu. Saya sih nggak ada apa-apa," ujarnya.
Adapun Moeldoko diketahui memiliki hubungan dekat dengan SBY ketika mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu duduk sebagai Presiden RI keenam.
Kehangatan hubungan keduanya dimulai dari penunjukan Moeldoko sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada Mei 2013.
Baca juga: Momen saat Moeldoko Tinggalkan Stand Mic, namun Kembali dan Tegaskan Satu Hal soal Kudeta Demokrat
Selang tiga bulan setelahnya, SBY mengajukan nama Moeldoko sebagai calon Panglima TNI ke DPR untuk menggantikan Agus Suhartono yang akan segera pensiun.
Moeldoko pun resmi menjabat sebagai Panglima TNI di era kepemimpinan SBY. Jabatan tersebut baru berakhir di rezim Presiden Joko Widodo yakni Juli 2015.
Meski Moeldoko mengaku pernah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak yang menyampaikan tentang dinamika internal Partai Demokrat, ia menegaskan, tak punya kekuasaan untuk mengudeta kepemimpinan partai berlambang bintang mercy itu.
Hal ini karena Moeldoko bukan kader Partai Demokrat.
Selain itu, proses penggantian kepemimpinan partai politik tak bisa dilakukan sembarangan, melainkan harus sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai tersebut.
"Saya ini orang luar, nggak punya hak apa-apa gitu lho, yang punya hak kan mereka di dalam. Apa urusannya? Nggak ada urusannya wong saya orang luar," kata Moeldoko.
