Soroti Sikap AHY Melebih-lebihkan Isu Kudeta Demokrat, Ferdinand Hutahaean: Dari Dulu Sudah Ada

TRIBUNWOW.COM - Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menanggapi isu kudeta yang dilancarkan sejumlah tokoh terhadap partai tersebut.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam Kabar Petang di TvOne, Selasa (2/2/2021).

Diketahui sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap ada sekelompok orang yang hendak berbuat makar terhadap partainya.

Baca juga: Seret Nama Jokowi, Eks Waketum Partai Demokrat Sentil AHY dan Para Kader: Selesaikan secara Elegan

Pernyataan itu turut menyeret pejabat tinggi yang kini berada di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Menanggapi hal itu, Ferdinand menyebut upaya kudeta sudah terjadi sejak lama.

"Saya kemarin begitu mendengar berita ini saya cukup kaget. Kekagetan saya itu adalah Partai Demokrat kok bisa merespons gerakan seperti ini secara besar-besaran?" tanya Ferdinand Hutahaean.

"Bagi saya ini gerakan mereka bukan gerakan yang baru," ungkapnya.

Ia menyebut sejak dulu sudah ada gerakan makar dalam tubuh Partai Demokrat.

Ferdinand mengaku dirinya termasuk kader yang pertama berusaha mengganjal gerakan ini.

"Sedari dulu saya masih ada di Partai Demokrat pun, kelompok ini sudah berulang kali berupaya melakukan gerakan untuk kita pakai istilah sekarang, kudeta," kata Ferdinand.

Selain itu, ia menyoroti sikap AHY sebagai ketua umum.

Baca juga: Alasan Demokrat Surati Jokowi terkait Kelakuan Moeldoko, Andi Mallarangeng: Prosedur dari Pak Lurah?

Selain melakukan konferensi pers untuk mengumumkan isu itu ke publik, AHY juga berkirim surat untuk meminta klarifikasi Jokowi.

Ferdinand menilai sikap ini berlebihan, mengingat masalah itu adalah isu internal partai saja.

"Saya kagetnya Mas AHY sebagai ketua umum merespons ini secara besar-besaran seperti ini," ungkap dia.

"Bagi saya kok membesarkan gerakan kecil yang tidak seharusnya direspons secara besar-besaran," lanjutnya.

"Boleh direspons, tetapi jangan besar-besaran. Itu kekagetan saya yang pertama," tambah Ferdinand.

Ia menambahkan, Jokowi tidak ada sangkut-pautnya dengan urusan internal Demokrat.

"Saya pikir Partai Demokrat mengirimkan surat kepada Pak Jokowi meminta klarifikasi. Pak Jokowi menurut saya tidak mengetahui apa yang terjadi," tandas Ferdinand.

Lihat videonya mulai menit 3.00:

AHY Beberkan 5 Pelaku Gerakan Ambil Alih Partai Demokrat

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membeberkan lima pelaku gerakan ambil alih Partai Demokrat.

Hal itu diungkapkannya dalam konferensi pers yang diunggah dalam kanal YouTube Kompas TV, Senin (1/2/2021).

AHY menyebut kelima pelaku gerakan itu terdiri atas kader aktif, mantan kader serta pejabat di luar Partai Demokrat.

"Gabungan pelaku gerakan ini ada lima orang," ujar AHY.

"Terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif."

Baca juga: Kata Rachland Nashidik soal Nama-nama 5 Orang yang Diduga Mau Ambil Alih Partai Demokrat

Baca juga: Sebut Gerakan Pengambil Alihan Partai Demokrat Didukung Menteri, AHY Tunggu Konfirmasi Jokowi

Satu di antara para pelaku, disebutnya adalah mantan kader yang diberhentikan akibat terlibat kasus korupsi.

Namun, AHY tak menyebut nama mantan kader yang dimaksudnya.

"Satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi," ujar AHY.

"Dan satu mantan kader yang keluar dari partai tiga tahun lalu."

Sementara itu, AHY juga menyinggung seorang pejabat tinggi di pemerintahan.

Meski tak menyebut secara jelas nama pejabat tersebut, AHY mengaku kini tengah menanti konfirmasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan," ujar AHY.

"Yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo."

Baca juga: AHY Sebut Ada Gerakan Politik Mau Ambil Alih Kepemimpinan Demokrat secara Paksa dan Libatkan Pejabat

Baca juga: Berkaitan dengan Pilpres 2024, AHY Jelaskan Duduk Perkara soal Rencana Pengambilalihan Demokrat

Dalam melancarkan aksinya, gerakan ini disebutnya membujuk sejumlah kader Partai Demokrat untuk ikut serta.

Namun, beberapa kader merasa tak nyaman hingga melapor ke AHY.

"Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut merasa tidak nyaman," jelas AHY.

"Bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian ketua umum partai Demokrat."

"Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa ketua umum Partai Demokrat itu dilakukan melalui telepon maupun pertemuan langsung," tambahnya.

AHY melanjutkan, gerakan tersebut bertujuan untuk mengambil alih secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat.

Selain itu, gerakan itu juga ingin melancarkan jalan seseorang mencalonkan diri di Pilpres 2024.

"Dalam komunikasi mereka, pengambil alihan posisi ketua umum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024," tukasnya. (TribunWow.com/Brigitta/Tami)