Nilai Isu Kudeta Demokrat Hanya Manuver Politik, Politisi PDIP Heran AHY Tak Temui Langsung Jokowi

TRIBUNWOW.COM - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengklaim telah mengirimkan surat kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta klarifikasi atas keterlibatan pejabat pemerintahan dalam isu kudeta Partai Demokrat.

Lalu pada konferensi pers, AHY menyebutkan ada pejabat di dalam lingkar pemerintahan Presiden Jokowi yang terlibat dalam upaya pengambil alihan paksa kekuasaan Partai Demokrat.

Menanggapi isu tersebut, Politisi PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus menganggap bahwa itu hanyalah manuver politik yang dilakukan untuk menaikkan nama AHY atau Partai Demokrat.

Baca juga: Moeldoko Disebut Ingin Manfaatkan Demokrat untuk Jadi Capres 2024, Herman: Sudah Menyebut Nama

Baca juga: Yasonna hingga Mahfud MD Dituduh Terlibat Isu Kudeta Partai, Bermula dari Kesaksian Kader Demokrat

Pernyataan itu disampaikan Deddy dalam acara SAPA INDONESIA MALAM, Selasa (2/2/2021).

Deddy merasa aneh ketika sejumlah nama besar dikait-kaitkan dalam rencana pengambil alihan kekuasaan Partai Demokrat.

"Menjadi aneh ketika kemudian terseret-seret ke Pak Presiden dan pejabat penting pemerintahan lain," kata Deddy.

"Pak AHY memang tidak menyebut, hanya menyebut orang di lingkaran Istana, lingkaran pejabat tinggi pemerintahan, tapi kemudian kader-kader Demokrat yang lainnya menebar segala macam di media sosial sehingga membuat gaduh."

Deddy mengungkit bahwa komunikasi antara Presiden Jokowi dengan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta AHY semuanya berjalan baik.

Ia justru merasa heran mengapa AHY tidak menemui langsung Presiden Jokowi untuk meminta kejelasan.

"Yang terjadi dalam dua hari ini adalah penghakiman teori konspirasi yang sangat besar bahwa seolah-olah Pak Jokowi ada di belakang semua ini," kata Deddy.

"Tidak ada urgensinya pak Jokowi pada periode kedua pemerintahannya ini hendak mengambil Partai Demokrat."

"Buat apa Mas AHY mengirimkan surat klarifikasi, ketemu saja," lanjutnya.

Deddy juga menyoroti soal AHY yang langsung menggelar konpers tanpa menunggu jawaban dari Presiden Jokowi.

"Kalau sudah ada surat klarifikasi kenapa pula konpers sebelum ada jawaban resmi dari Pak Jokowi," ucap Deddy.

Deddy mengatakan, kontroversi yang tengah terjadi saat ini hanyalah manuver politik yang sengaja dirancang untuk mendongkrak popularitas.

"Isu politik yang memang diorkestrasi (dirancang -red) sedemikian rupa untuk me-leverage (menaikkan) Pak AHY atau Partai Demokrat," kata dia.

"Ini memang manuver politik baik oleh orang yang mau masuk ke Demokrat maupun ini juga ditumpangi oleh elite Demokrat sendiri," lanjutnya.

Simak videonya mulai menit ke-8.10:

Konpers AHY soal Isu Kudeta

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, ada sebuah gerakan yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.

Hal itu diungkapkan AHY dalam konferensi pers yang diunggah dalam kanal YouTube Agus Yudhoyono, Senin (1/2/2021).

Dalam kesempatan itu, AHY menyebut pengambil alihan tersebut dilakukan secara paksa oleh orang-orang di sekitar Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya," kata AHY.

"Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa."

"Yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," sambungnya.

AHY mengatakan, ada sejumlah saksi yang menyebut gerakan itu melibatkan para pejabat.

Bahkan, ia menyebut para menteri dan pejabat elite lain telah memberi dukungan untuk gerakan tersebut.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan," jelas AHY.

"Yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo."

"Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo," tambahnya.

Baca juga: Demokrat Ungkap Bukti Pengakuan Moeldoko soal Kudeta, Terlihat saat Pasang Badan Lindungi Jokowi

Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, AHY mengaku sudah mengirim surat pada Jokowi.

Ia menyebut, masih menunggu konfirmasi dari Jokowi.

"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepakan azaz tak bersalah," ujar AHY.

"Karena itu tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari Beliau terkait berita yang kami dapatkan ini."

"Sehubungan dengan hal itu, saya akan menyampaikan tentang gerakan politik yang bertujuan mengambilalih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional tersebut," lanjutnya.

Menurut AHY, kejadian ini bisa dijadikan pelajaran untuk partai politik lain.

"Sebagai pembelajaran bagi kita karena hal ini bisa terjadi pada partai politik lainnya," tukasnya. (TribunWow.com/Anung/Elfan)