2 Alasan AHY Gelar Konpers soal Isu Kudeta Partai Demokrat: Pertama Mengklarifikasi kepada Presiden

TRIBUNWOW.COM - Belum lama ini Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar konferensi pers (konpers) terkait adanya rencana pengambil alihan paksa Partai Demokrat.

Pada saat konpers disebutkan ada sejumlah kader, mantan kader hingga pejabat pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang terlibat dalam isu kudeta Partai Demokrat.

Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menyampaikan, ada dua alasan mengapa AHY menggelar konpers.

Baca juga: Minta AHY Ungkap Nama-nama yang Terlibat Kudeta Demokrat, Marzuki Alie: Kalau Tak Terbukti Mundur

Lewat acara SAPA INDONESIA MALAM Kompas TV, Selasa (2/2/2021), awalnya Herman memperingatkan bahwa rencana pengambil alihan paksa tidak hanya mengancam Partai Demokrat saja karena bisa menyasar siapapun.

"Ini adalah peringatan kepada kita semua, bukan hanya kepada Partai Demokrat," kata Herman.

"Peristiwa ini bisa terjadi kepada siapapun."

Kemudian terkait konpers yang digelar AHY, terdapat dua alasan.

"Pertama, mengklarifikasi kepada presiden karena ada keterlibatan pihak eksternal yang tentu ini sudah terbuktikan melalui beberapa catatan peristiwa tadi," ujar Herman.

Seperti yang diketahui, Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko juga telah ikut memberikan klarifikasi soal keterlibatan dalam rencana mengambil alih paksa Partai Demokrat.

Alasan selanjutnya, konpers tersebut diselenggarakan untuk mengkonsolidasikan internal Partai Demokrat.

"Kedua kami juga konsolidasi ke dalam," kata Herman.

"Dan Alhamdulillah semua pimpinan DPD maupun DPC dan kami yang ada di pengurus DPP tetap solid untuk menjaga kesoliditasan Partai Demokrat," paparnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, ada sebuah gerakan yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.

Hal itu diungkapkan AHY dalam konferensi pers yang diunggah dalam kanal YouTube Agus Yudhoyono, Senin (1/2/2021).

Dalam kesempatan itu, AHY menyebut pengambil alihan tersebut dilakukan secara paksa oleh orang-orang di sekitar Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya," kata AHY.

"Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa."

"Yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," sambungnya.

AHY mengatakan, ada sejumlah saksi yang menyebut gerakan itu melibatkan para pejabat.

Bahkan, ia menyebut para menteri dan pejabat elite lain telah memberi dukungan untuk gerakan tersebut.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan," jelas AHY.

"Yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo."

"Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo," tambahnya.

Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, AHY mengaku sudah mengirim surat pada Jokowi.

Ia menyebut, masih menunggu konfirmasi dari Jokowi.

"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepakan azaz tak bersalah," ujar AHY.

"Karena itu tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari Beliau terkait berita yang kami dapatkan ini."

"Sehubungan dengan hal itu, saya akan menyampaikan tentang gerakan politik yang bertujuan mengambilalih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional tersebut," lanjutnya.

Menurut AHY, kejadian ini bisa dijadikan pelajaran untuk partai politik lain.

"Sebagai pembelajaran bagi kita karena hal ini bisa terjadi pada partai politik lainnya," tukasnya.

Baca juga: Moeldoko Disebut Ingin Manfaatkan Demokrat untuk Jadi Capres 2024, Herman: Sudah Menyebut Nama

Simak video selengkapnya mulai menit ke-8.40:

Moeldoko: Jangan Baperan

Sementara itu, Moeldoko telah menjawab soal isu keterlibatan dalam upaya mengambil alih kekuasaan demokrat.

Moeldoko meminta untuk tidak sedikit-sedikit disimpulkan atau mengaitkan dengan istana ataupun Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Poinnya yang pertama jangan sedikit-sedikit istana," ujar Moeldoko.

"Dalam hal ini, saya mengingatkan sekali lagi jangan sedikit-sedikit istana dan jangan ganggu Pak Jokowi," jelasnya.

Moeldoko memastikan bahwa Jokowi tidak tahu menahu soal isu Demokrat.

Dirinya mengaku prihatin atas apa yang tengah dialami oleh partai berlambang bintang bersinar tiga arah tersebut.

"Jadi itu urusan saya, Moeldoko ini, bukan selaku KSP," tegasnya.

"Saya sebenarnya prihatin dengan situasi itu, karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat," kata Moeldoko.

Baca juga: Soal Tudingan Orang Dekat Jokowi Terlibat Rencana Kudeta Demokrat, Djarot: Dibuktikan Saja

Terkait isu yang mengarah pada dirinya, Moeldoko menyebut memang pernah berfoto dengan siapapun termasuk kader dari Demokrat maupun orang-orang yang diduga pelaku gerakan kudeta Demokrat.

Namun menurut Moeldoko, hal itu tidak bisa lantas disimpulkan bahwa dirinya termasuk dalam pihak yang disebut memiliki niatan buruk terhadap Demokrat.

"Muncullah isu kudeta dan seterusnya, mungkin dasarnya foto-foto. Orang ada dari Indonesia timur, dari mana-mana datang ke sini mau foto sama saya, ya saya terima," ungkapnya.

Lebih lanjut, Moeldoko hanya berpesan kepada pemimpin di Demokrat maupun pemimpin lainnya untuk tidak mudah baper.

"Saran saya menjadi seorang pemimpin harus yang kuat, jangan mudah baperan, jangan mudah terombang-ambing dan seterusnya," pungkasnya. (TribunWow.com/Anung/Elfan)