Kondisi Terkini di Myanmar setelah Aung San Suu Kyi Ditahan Militer, Warga Dilarang Keluar Rumah

Momen pengambilalihan kekuasaan ini juga mudah dijelaskan. Pekan ini adalah acara sidang pertama parlemen sejak pemilu bergulir, yang akan mengesahkan hasil pemilu untuk menyetujui pemerintahan berikutnya. Tapi, itu tidak akan terjadi.

Tapi rencana strategi jangka panjang pihak militer itu yang sulit dipahami. Apa rencana mereka tahun ini ketika melapangkan jalan mereka sendiri untuk mengambil alih pemerintahan?

Ini akan memicu kemarahan publik atas pengambilalihan pemerintahan setelah hasil pemilu yang diikuti 70% pemilih di tengah pandemi telah memenangkan Aung San Suu Kyi.

Terkenal keras kepala, Suu Kyi tidak mungkin bekerja sama dengan todongan pistol di kepalanya.

Sekutunya, Presiden Win Myint, adalah satu-satunya orang yang diberi wewenang berdasarkan konstitusi untuk memberlakukan keadaan darurat. Dia telah ditahan bersamanya.

Saat ini, tindakan militer terlihat sembrono, dan telah menempatkan Myanmar pada jalur yang berbahaya.

Bagaimana Sikap Resmi Indonesia?

Pemerintah Indonesia menyatakan keprihatinan terhadap perkembangan politik di Myanmar.

Melalui laman Kementerian Luar Negeri, Indonesia mengimbau agar Myanmar penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN, "di antaranya komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional."

Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga menggarisbawahi "perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia".

Kemenlu Indonesia juga "mendesak semua pihak di Myanmar menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada sehingga situasi tidak semakin memburuk."

'Kami Ingin Mereka Bertindak Sesuai Hukum'

Penangkapan itu terjadi di tengah ketegangan antara pemerintah sipil dan militer, yang memicu kekhawatiran akan adanya kudeta.

Dalam pemilu pada November tahun lalu, NLD memenangkan cukup kursi di parlemen untuk membentuk pemerintahan, namun militer menganggap pemungutan suara itu curang.

Militer telah meminta pemerintah untuk menunda sidang parlemen, yang akan berlangsung pada hari Senin (1/2/2021).