Isu Kudeta Partai Demokrat
Andi Arief Tuding Moeldoko di Balik Upaya Ambil Alih Demokrat, Sebut Sudah Dapat Restu Jokowi
Politisi Partai Demokrat Andi Arief menuding Kepala Kantor Staf Presideb (KSP), Moeldoko, turut andil di balik upaya pengambilalihan partainya.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Lailatun Niqmah
"Jangan sedikit-sedikit Istana. Dalam hal ini saya mengingatkan, sekali lagi jangan sedikit-sedikit Istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini," kata Moeldoko, dikutip dari Kompas.com.
Ia pun mengatakan bahwa tudingan Demokrat sepenuh tanggung jawabnya sebagai individu, bukan KSP, apalagi Jokowi.
"Beliau (Jokowi) dalam hal ini tidak tahu sama sekali, enggak tahu apa-apa dalam hal isu ini. Jadi itu urusan saya, Moeldoko ini bukan selaku KSP," ujarnya.
Moeldoko mengaku bertemu sejumlah orang dari partai Demokrat, namun ia hanya menanggapi keluhan mereka terkait situasi terkini.
Sosok 5 Pelaku Gerakan
Di sisi lain, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membeberkan lima pelaku gerakan ambil alih Partai Demokrat.
Hal itu diungkapkannya dalam konferensi pers yang diunggah dalam kanal YouTube Kompas TV, Senin (1/2/2021).
AHY menyebut kelima pelaku gerakan itu terdiri atas kader aktif, mantan kader serta pejabat di luar Partai Demokrat.
"Gabungan pelaku gerakan ini ada lima orang," ujar AHY.
"Terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif."
Baca juga: Kata Rachland Nashidik soal Nama-nama 5 Orang yang Diduga Mau Ambil Alih Partai Demokrat
Baca juga: Sebut Gerakan Pengambil Alihan Partai Demokrat Didukung Menteri, AHY Tunggu Konfirmasi Jokowi
Satu di antara para pelaku, disebutnya adalah mantan kader yang diberhentikan akibat terlibat kasus korupsi.
Namun, AHY tak menyebut nama mantan kader yang dimaksudnya.
"Satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi," ujar AHY.
"Dan satu mantan kader yang keluar dari partai tiga tahun lalu."
Sementara itu, AHY juga menyinggung seorang pejabat tinggi di pemerintahan.