Vaksin Covid
Bakal Ada Vaksin Covid-19 Berbayar alias Mandiri? Kadin Jelaskan Tetap Gratis: Perusahaan yang Beli
Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan P Roeslani menjelaskan wacana penyediaan vaksin Covid-19 mandiri untuk karyawan.
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Rekarinta Vintoko
TRIBUNWOW.COM - Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan P Roeslani menjelaskan wacana penyediaan vaksin Covid-19 mandiri untuk karyawan.
Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan melalui tayangan Kompas TV, Senin (25/1/2021).
Diketahui sementara ini pemerintah memprioritaskan vaksin untuk tenaga kesehatan (nakes), pejabat publik, dan kelompok yang rentan terpapar.

Baca juga: Daftar Kelompok Masyarakat yang Tak Bisa Menerima Vaksin Covid-19 Sinovac, Siapa Saja?
Sementara itu vaksinasi untuk masyarakat umum akan segera menyusul, termasuk karyawan sebagai golongan yang produktif.
Pihak Kadin membenarkan adanya wacana vaksinasi mandiri khusus karyawan.
"Kita memberikan gratis kepada para pegawai, para karyawan, para buruh," jelas Rosan P Roeslani.
Tidak hanya itu, muncul wacana biaya vaksinasi anggota keluarga pegawai akan ditanggung perusahaan jika masih mampu.
"Kalau perusahaan masih sanggup, juga kepada keluarganya (karyawan)," ungkap Rosan.
Ia menjelaskan pihak perusahaan yang akan diwajibkan membeli vaksin bagi pegawainya.
Namun program vaksinasi tersebut tidak boleh diperjualbelikan.
"Jadi saya tekankan perusahaan yang membeli, tetapi tidak dibebankan kepada pekerjanya. Jadi ini gratis," tegas Rosan.
Ia menilai wacana ini akan mendapat sambutan positif dari para pengusaha.
Pasalnya selama ini biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menjaga protokol kesehatan cukup ketat, seperti mengadakan tes rutin yang tentu memakan biaya besar.
Baca juga: Penjelasan Para Ahli soal Vaksin Covid-19, dari Berapa Lama Ketahannya hingga Seberapa Efektif
"Kenapa perusahaan melakukan diskusi dengan asosiasi industri, karena mereka sekarang juga melakukan protokol kesehatan," kata Rosan.
"Di pabrik-pabrik mereka secara teratur, secara reguler melakukan rapid test, melakukan antigen, habis itu setiap sebulan sekali melakukan PCR," lanjut dia.
Masalah biaya protokol kesehatan ini dapat dituntaskan melalui program vaksinasi.
"Yang di mana kalau kita melakukan vaksinasi sekali saja selesai, paling tidak dalam tahun ini," ungkap Rosan.
Rosan menyebut biaya vaksinasi tidak akan menambah beban perusahaan, melainkan memangkas pengeluaran sehingga lebih efisien.
"Justru dari segi biaya akan jauh lebih efisien. Kita melihat seperti itu," terangnya.
Lihat videonya mulai dari awal:
Keterangan Menkes Budi Gunadi Sadikin soal Vaksin Mandiri
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara soal rencana dilakukannya vaksin mandiri.
Dilansir TribunWow.com, Budi Sadikin mengaku membuka peluang tersebut dengan catatan bisa dilakukan menjaga prinsip keadilan dan tidak disalahgunakan.
Hal itu diungkapkannya dalam kanal YouTube Apa Kabar Indonesia tvOne, Minggu (24/1/2021).
Baca juga: Penjelasan IDI soal Bupati Sleman yang Positif Covid-19 setelah Sepekan Disuntik Vaksin Sinovac
Budi Sadikin menegaskan bahwa program vaksinasi bertujuan untuk memberikan hak kesehatan bagi seluruh rakyat.
Dirinya menambahkan, pemerintah juga sudah mengusahakan vaksinasi tersebut dilakukan secara gratis.
"Jangan kemudian ini tidak sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang sudah memberikan gratis vaksin ini kepada seluruh rakyat Indonesia karena haknya," ujar Budi Sadikin.
Lantaran bersifat gratis, Budi Sadikin meminta kepada masyarakat untuk bisa menerima apapun jenis vaksinnya termasuk tempat dan waktu kapan dilakukan vakasinasi.
"Memang kalau yang namanya gratis itu kan enggak bisa memilih jenis, tempat vaksinnya di mana dan memilih waktunya," katanya.
Oleh karenanya, Budi Sadikin menyadari pastinya ada pihak-pihak yang memiliki pilihan-pilihan tersendiri, termasuk juga jika ingin cepat mendapatkan vaksinnya maka bisa melakukannya secara berbayar.
Maka dari itu, ia mengaku tidak keberatan soal usulan adanya vaksinasi berbayar atau secara mandiri.
Menurutnya yang terpenting adalah program vaksinasi bisa segera selesai sehingga bisa dengan cepat memenuhi syarat terciptanya herd immunity.
"Kita menghargai kebebasan itu dan tidak menghilangkan hak mereka untuk mendapatkan hak vaksin gratis, kalau mereka mau yang khusus ya mereka cari sendiri tapi jangan kemudian menghilangkan haknya mereka," jelasnya.
Baca juga: Cerita Sudjiwo Tedjo Disebut Kadrun saat Ikut Usulkan Vaksinasi Jokowi Disiarkan Langsung
Lebih lanjut, pria lulusan Fisika Nuklir ITP itu mengungkapkan hal-hal yang ditakutkan dan tidak diinginkan ketika nantinya benar-benar dibuka opsi vaksin secara mandiri.
"Yang penting juga jangan sampai kalau ada barang berbayar, barang tidak berbayar atau barang subsidi, barang tidak subsidi kan kita tahu banyak kemungkinan bocornya," ungkapnya.
"Misalnya subsidi premium nanti dijual dengan harga normal atau subsidi pupuk diambil kemudian dijual dengan harga komersial."
"Selama isu-isu tadi bagaiaman kita bisa menjaga keadilan sosial, kita bisa menjaga prinsip vaksin gratis ini merupakan hak semua rakyat, kemudian juga bisa jaga jangan sampai kemudian vaksin-vaksin ini bisa disalahgunakan, ya kita open. Kita open terhadap ide tersebut," pungkasnya. (TribunWow.com/Brigitta/Elfan)