Kata KSP soal Anies Baswedan Minta Pusat Ambil Alih Penanganan Covid-19: Pak Gubernur Mengingatkan

TRIBUNWOW.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Dany Amrul Ichdan menanggapi pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penanganan Covid-19.

Seperti yang diketahui, Anies Baswedan melalui wakilnya Ahmad Riza Patria meminta supaya pemerintah pusat mengambil alih penanganan Covid-19, khsusnya untuk wilayah Jabodetabek.

Menurut Riza Patria, sikap Anies tersebut lantaran kondisi fasilitas kesehatan di Jakarta yang terbebani pasien dari luar Ibu Kota.

Baca juga: Anies Baswedan Minta Pusat Ambil Alih Penanganan Covid-19, Bima Arya: Saya Kurang Paham

Baca juga: PSBB di DKI Jakarta Diperpanjang, Anies Baswedan Menetapkan hingga 8 Februari 2021

"Pak Gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat, berharap nanti pemerintah pusat bisa mengambil alih, memimpin," ujar Riza Patria, dikutip TribunWow.com dari Kompas.com.

Dalam acara Sapa Indonesia Malam, Minggu (24/1/2021), Dany menilai pernyataan dari Anies tersebut bukan meminta pemerintah pusat untuk mengambil alih.

Melainkan menurutnya lebih tepanya adalah mengingatkan tentang kondisi yang terjadi di daerah.

Meski begitu, Dany memastikan bahwa tanpa diminta atau diingatkan pun pemerintah pusat sudah tanggap lantaran juga menjadi tugas dan kewajiban dari pemerintah pusat.

"Sebetulnya bukan dalam koridor mengambil alih, tapi ini sebetulnya sudah menjadi kewajiban pemerintah pusat ketika di daerah ada permasalahan termasuk permasalahan yang krusial yaitu soal bed, jumlah tempat tidur," ujar Dany.

"Di beberapa daerah termasuk DKI yang disampaikan oleh Pak Gubernur maupun Pak Wagub memang ada data sekitar 25 sampai 30 persen itu pasien-pasien berasal dari luar DKI," jelasnya.

Dany mengatakan langkah tepat yang harus dilakukan memang dimulai dengan adanya koordinasi yang baik antara pusat dengan daerah.

Dikatakannya bahwa soal kondisi ketersediaan tempat isolasi, pemerintah melalui Menteri Kesehatan sudah mengambil langkah dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE).

Baca juga: Tinjau Kolong Jembatan yang Pernah Dikunjungi Risma, Anies Baswedan: Sekarang Lebih Bagus

Surat Edaran tersebut berisi pembagian tiga zona, zona satu bagi yang bed occupancy ratio (BOR) di atas 85 persen, kemudian zona dua 60-85 persen, dan zona ketika di bawah 60 persen.

"Pembagian zona itu diperuntukkan agar rumah sakit menambah kapasitas bednya atau realokasi atau alif fungsi rawat-rawat inap untuk menjadi tempat isolasi," ungkapnya.

Dany mengungkapkan bahwa persoalan tersebut bukan hanya terjadi di DKI Jakarta, melainkan juga beberapa daerah lain yang memiliki kasus Covid-19 tinggi.

Ditambah lagi dengan belakangan ini dengan tingginya jumlah penambahan kasus harian.

"Jadi ini sebetulnya karena extra ordinary ternyata kapasitasnya membludak, jumlah kasusnya rata-rata 12 ribu per hari, maka Pak Gubernur DKI mengingatkan kepada Pemerintah Pusat," papar Dany.

"Tetapi terlepas mengingatkan atau apapun namanya, bahwa pemerintah pusat memang sudah menyiapkan lintas koordinasi atau lintas daerah itu untuk mensuport beberapa daerah termasuk daerah-daerah penyangga," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke-1.00:

Bima Arya: Saya Kurang Paham

Sementara itu Wali Kota Bogor, Bima Arya mengaku kurang begitu paham maksud pernyataan dari Anies Baswedan yang disampaikan oleh wakilnya tersebut.

Bima Arya menganggap bahwa maksud dari pernyataan itu adalah lebih untuk meningkatkan koordinasi antara pusat dengan daerah, khususnya DKI Jakarta.

"Saya kira kalau konteksnya adalah meningkatkan koordinasi saya sangat sepakat, memang itulah yang terjadi," ujar Bima Arya, dikutip dari acara Sapa Indonesia Malam, Minggu (24/1/2021).

"Kita ini setiap minggu rutin koordinasi, kadang dipimpin oleh Pak Menko, kadang Mas Anies koordinasi juga dengan Gubernur Jabar," jelasnya.

Baca juga: Tinjau Kolong Jembatan yang Pernah Dikunjungi Risma, Anies Baswedan: Sekarang Lebih Bagus

Menurutnya, sejauh ini koordinasi antara pusat dengan DKI Jakarta dan beberapa daerah irisan dengan Jawa Barat dan Banten cukup baik.

"Dan saat ini ada dua hal yang kita tingkatkan terus koordinasinya. Pertama adalah terkait dengan protokol kesehatan yaitu mengurangi mobilitas warga dengan menjelaskan kebijakan jam operasional," kata Bima Arya.

"Yang kedua adalah koordinasi terkait dengan sistem rujukan, kita perlu sama-sama memastikan bahwa warga ini bisa disalurkan untuk mengisi tempat tidur," imbuhnya.

Oleh karenanya, ia mengaku kurang paham dengan adanya pernyataan bahwa Pemprov DKI ataupun Anies meminta kepada pemerintah pusat supaya mengambil alih penanganan Covid-19, khususnya di wilayah Jabodetabek.

Dirinya lebih berpikiran bahwa maksud dari Anies adalah meminta supaya adanya peningkatan koordinasi bukan lantas menyerahkan kepada pusat.

"Tetapi ketika dikatakan mengusulkan agar pusat mengambil alih, ini yang terus terang saya kurang paham," terangnya.

"Saya lihat mungkin media yang salah tanggap, mungkin yang dimaksud Provinsi DKI Jakarta mungkin adalah meningkatkan koordinasi, bukan mengambil alih," jelasnya.

"Kalau mengambil alih kan agak panjang urusannya, ada rantai birokrasi yang dipangkas, ada kewenangan yang disesuaikan dan lain-lain," pungkasnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)