Terkini Nasional
Dahnil Anzar Sebut Komcad Beda dengan Wajib Militer: Hanya akan Bertugas kalau Dimobilisasi
Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan berencana akan membuka program komponen cadangan (Komcad) militer.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Claudia Noventa
Program Komponen Cadangan (Komcad) dari Kementerian Pertahanan RI akan segera disosialisasikan pada tahun 2021 ini.
Selama tiga bulan mengikuti pelatihan Komcad, para warga sipil nantinya akan diajari dasar-dasar militer termasuk menggunakan senjata api (senpi).
Aturan ini pun turut dikomentari oleh Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Haris Azhar.
Ia menyebut, Peraturan Pemerintah Nomor 3 2021 seolah lolos dari kritik publik.
"Undang-undang ini lolos dari cegat kritis publik pada 2019, yang kita ramai di DPR itu loh," ujar Haris, dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Kamis (21/1/2021).
"Undang-undang KPK, fokusnya ke sana, jadi lolos."
Baca juga: Bakal Dilatih Pakai Senjata Api, Dahnil Sebut Peminat Komcad akan Diseleksi: Seperti Masuk Tentara
Menurut Haris, ada sejumlah hal lain yang lebih penting ketimbang penerapan Komcad ini.
Ia pun menyinggung soal banyaknya kriminalisasi rakyat kelas bawah.
"Saya mau lihat dari public policy-nya, saya ingin mengadunya dengan kemiskinan dan keadilan," kata Haris.
"Banyak hari ini orang yang perlu dilatih membela diri dari kriminalisasi."
"Banyak mahasiswa yang hari ini disemena-menakan kampus, tidak dapat perlindungan yang cukup karena kebijakan yang diskriminatif."
"Tidak boleh kritik negara dan lain-lain," sambungnya.
Baca juga: Haris Azhar Harap Rencana Kapolri Listyo Sigit Prabowo Tak Sekedar Formalitas: Bukan Hanya Statement
Selain itu, menurut Haris, kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19 selayaknya diselesaikan terlebih dahulu.
"Lalu susah bayar kuliah karena pandemi, orangtuanya mendadak jadi korban gagal panen dan lain-lain," jelas dia.
"Jadi ada kebijakan publik yang harusnya bisa diorientasikan pada sejumlah daftar prioritas yang lebih kontekstual."