Vaksin Covid
Ribka Tjiptaning Digeser, Refly Harun Sebut Ada 3 Pihak yang Rugi: Bisa Jadi PDIP Diam-diam Protes
Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning dirotasi atau dipindah dari komisi IX ke komisi VII.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Mohamad Yoenus
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning dirotasi atau dipindah dari komisi IX ke komisi VII.
Pemindahan tersebut menyusul adanya sikap penolakan yang dilakukan Ribka terkait vaksinasi Covid-19.
Menanggapi hal itu, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyebut ada tiga pihak yang justru dirugikan atas pemindahan Ribka.
Baca juga: Dosen Ini Tantang Ribka Tjiptaning Buktikan Pernyataan soal Vaksin Rongsokan: Kita Tunggu 2 Minggu
Baca juga: Sambutan Komisi VII untuk Ribka Tjiptaning, Sebut juga akan Bahas Vaksin: Tapi dengan Menristek
Dilansir TribunWow.com dari kanal YouTube pribadinya, Selasa (19/1/2021), Refly Harun mengatakan tiga pihak yang dirugikan tersebut adalah rakyat, Ripka dan PDIP itu sendiri.
"Rugi bagi Ribka Tjiptaning karena expertise kemudian tidak dipakai lagi," ujar Refly Harun.
"Rugi bagi rakyat karena tidak bisa mendapatkan wakil rakyat yang qualified di bidangnya."
"Dan yang ketiga rugi bagi PDIP karena missile, senjata PDIP di fraksi mejadi melemah karena menempatkan orang yang keliru dan mencabut orang yang mempunyai pengalaman di bidang itu," jelasnya.
Refly Harun lantas beranggapan bahwa penolakan dari Ribka tersebut sedikit banyak menggambarkan sikap dari partainya.
Oleh karenanya, ia menduga penolakan yang dilakukan Ribka sejalan dengan PDIP.
"Walaupun sebenarnya bisa jadi PDIP juga diam-diam protes dengan Sinovac ini tapi biasanya perang itu tidak mau ditampakkan secara terbuka," kata Refly Harun.
Lebih lanjut, Refly Harun menyinggung hubungan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDIP yang bisa dikatakan tidak baik-baik banget.
Baca juga: Ribka Tjiptaning Tertawa karena Digeser ke Komisi VII: Lucu Saja Dokter Bergaul sama Minyak
Terlebih dikatakannya, Jokowi sendiri tidak memiliki kekuasaan di PDIP.
Maka dari itu, dua faktor tersebulah yang dinilai Refly Harun selalu membayangi setiap kebijakan dari Jokowi.
"Karena kita harus pahami konstelasi politik presiden Jokowi memiliki hubungan yang unik dengan PDIP, naik dan turun," ungkapnya.
"Karena beliau adalah presiden tapi di partai beliau nothing, no body, tidak memiliki kekuasaan apa-apa karena semuanya ditentukan oleh ketua umum dan putri mahkota," pungkasnya.
