Soal Pro Kontra Vaksin Covid-19 hingga Ribka Tjiptaning Digeser, Refly Harun: Jadi Sedikit Malas

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengomentari soal kontroversi Politisi PDIP, Robka Tjiptaning.

Sebelumnya, Ribka Tjiptaning digeser dari posisinya di Komisi IX DPR RI.

Hal itu berkaitan dengan aksinya yang menolak vaksin Covid-19 dan mengkritik Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Refly Harun lantas menyinggung soal status Ribka Tjiptaning sebagai dokter.

Baca juga: Heran Ribka Tjiptaning Baru Sekarang Tolak Vaksin Covid-19, Dosen di Makassar: Terlambat Anda

Baca juga: Momen saat Ribka Tjiptaning Diberi Pantun dalam Rapat Komisi VII DPR: Ada Vaksin-vaksin di Sini

Seperti yang diungkapkannya dalam kanal YouTube Refly Harun, Senin (18/1/2021).

"Macam-macam dikritiknya, termasuk latar belakang Budi Gunadi Sadikin yang bukan dokter bisa jadi menteri kesehatan," ujar Refly Harun.

"Lalu dia juga menyebut soal bisnis vaksin dan lain sebagainya."

Sebagai seorang pakar hukum, Refly Harun mengaku cukup malas membahas pro kontra vaksin Covid-19.

Menurut dia, kini pro kontra vaksin Covid-19 banyak dikaitkan dengan politik.

"Soal vaksin ini soal yang pro dan kontranya banyak sekali," kata Refly Harun.

"Sehingga saya jadi 'sedikit malas' karena akhirnya orang tidak berpikir rasional."

"Yang berpikir adalah soal dukung mendukung."

Baca juga: Ribka Tjiptaning Tertawa karena Digeser ke Komisi VII: Lucu Saja Dokter Bergaul sama Minyak

Refly Harun mengatakan penolakan terhadap vaksin tak ada hubungannya dengan dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Karena itu, ia lantas menyinggung soal banyaknya video buzzer yang menyerang warga penolak vaksin.

"Jadi yang menolak vaksin berarti menentang Jokowi," ujar Refly Harun.

"Yang tidak bersedia divaksin mendukung Presiden Jokowi."

"Tapi tidak begitu, tidak bisa kita lihat dalam perpektif dukung mendukung."

"Apalagi muncul video-video buzzer yang mulai menyerang mereka yang menolak vaksin," sambungnya.

Menurut Refly Harun, banyaknya pro kontra soal vaksin Covid-19 menunjukkan adanya keraguan masyarakat.

Terkait hal itu, ia lantas membahas soal status Ribka Tjiptaning sebagai seorang dokter.

"Bukan begitu, yang menjadi persoalan adalah soal kepercayaan," kata Refly Harun.

"Bahwa masyarakat masih ragu dengan keampuah Sinovac ini."

"Ribka bukan orang yang tidak paham dengan vaksin karena dia seorang dokter."

"Jadi penolakan itu tidak berdasar karena di Brazil misalnya ternyata tingkat kemampuannya tinggal 50 persen," tutupnya.

Baca juga: Ribka Tjiptaning sempat Curiga Jokowi Tak Disuntik Vaksin Sinovac, Refly Harun: Ada Keraguan

Simak videonya berikut ini mulai menit ke-7.03:

Rekam Jejak Ribka sebagai Dokter

Wanita yang memiliki nama lengkap Ribka Tjiptaning Proletariyati itu ternyata merupakan seorang dokter.

Lahir di Yogyakarta pada 1 Juli 1959, Ribka merupakan lulusan S1 kedokteran Universitas Kristen Indonesia tahun 2002.

Dikutip dari dpr.go.id, ia lalu menempuh pendidikan Ahli Asuransi Kesehatan Universitas Indonesia.

Dalam kariernya sebagai dokter, Ribka pernah bekerja dokter di RS. Tugu Ibu Cimanggis dari 1990-1991.

Lalu menjadi dokter di Karya Bakti Kalibata dan Klinik Partuha Ciledug tahun 1991.

Kemudian menjadi dokter di Klinik Waluya Sejati Abadi Ciledug di tahun 1991-1992.

Selanjutnya menjadi dokter praktek di perusahaan Puan Maharani pada tahun 1992-2000.

Alasan Ribka Tolak Vaksin

Sebelum menolak menerima suntikan vaksin, awalnya ia menyoroti kriteria usia penerima vaksin, antara 18 sampai 59.

Menurut Ribka, dirinya sedari awal tidak memenuhi kriteria tersebut, bahkan jika nantinya ada vaksin yang aman digunakan orang lanjut usia (lansia).

"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak)," kata Riba Tjiptaning, dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Soal Ribka Tjiptaning Tolak Vaksinasi, Rocky Gerung: Artinya PDIP Memang Tidak Sepenuhnya Percaya

Diketahui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan sanksi denda Rp5 juta bagi warga yang menolak vaksin.

Menanggapi hal itu, Ribka mengaku lebih memilih membayar denda daripada dipaksa menerima vaksin.

Ia beralasan vaksin tahap pertama buatan Sinovac itu belum dapat dipastikan keamanannya.

Sebagai informasi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan vaksin buatan Sinovac sudah teruji secara klinis.

"Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek," ungkit Ribka.

"Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," tambah politikus PDIP ini. (TribunWow.com)