Virus Corona
6 Daerah di Jawa Barat Masih Berstatus Zona Merah, Ridwan Kamil: Kami akan Kunjungan Kerja ke Sana
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut, ada enam daerah di Jabar yang masuk kategori zona merah Virus Corona atau Covid-19.
Editor: Claudia Noventa
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut, ada enam daerah di Jabar yang masuk kategori zona merah Virus Corona atau Covid-19.
Zona merah berarti memiliki tingkat risiko tinggi dalam penyebaran Virus Corona.
Keenam daerah tersebut yaitu Kabupaten Karawang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Depok dan Kota Bekasi.
"Saya laporkan minggu ini masih ada enam daerah zona merah. Kabupaten Karawang masih zona merah, jadi kami akan melakukan kunjungan kerja ke sana," kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil dalam konferensi pers di Makodam III Siliwangi, Kota Bandung, Senin (18/1/2021).
Baca juga: Sudah 2 kali Disuntik Vaksin Sinovac, Ridwan Kamil Akui Rasakan 2 Hal: Pola Ngantuk Tidak Biasa
Baca juga: Soal Vaksin Covid-19 Hak atau Kewajiban, Ridwan Kamil: Dalam Situasi Pandemi Itu adalah Kewajiban
Adapun tingkat keterisian rumah sakit di Jabar turun dar 77,87 persen menjadi 72 persen.
Hal itu dinilai tidak lepas dari mulai beroperasinya rumah sakit darurat bagi pasien dengan gejala ringan, yakni Rumah Sakit Darurat Covid-19 di Secapa Angkatan Darat (Secapa AD) di Bandung.
"Mudah-mudahan seterusnya bisa berkurang. Di Secapa AD juga sudah digunakan ada sekitar 10 orang. Dari yang positif Covid di DPRD (Jabar), itu dirawat sekarang di Secapa AD, jadi sudah sesuai dengan yang kita harapkan," ujar Emil.
Kemudian, Emil menyampaikan hasil vaksinisasi di tujuh daerah yang berlangsung lancar.
Namun, masih ada kendala tentang manajemen data.
Baca juga: Viral Aksi Ridwan Kamil Hadir di Studio Mata Najwa Pakai Teknik Green Screen: Kage Bunshin No Jutsu
Untuk itu, Emil pun meminta agar pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola manajemen vaksinisasi.
Selama ini, menurut dia, pemilihan penerima vaksin berada di tangan pemerintah pusat.
"Yang data untuk divaksin ternyata tidak 100 persen seperti yang ditargetkan atau dipilih via SMS. Jadi dari 100 persen yang harusnya datang itu tidak semuanya datang. Jadi nanti kita akan sinkronisasi dengan pemerintah pusat, agar Pemda Jabar diberi kewenangan lebih besar untuk mengelola siapa yang divaksin atau tidak, supaya kami mudah melacak," kata dia.
