Gempa Bumi Guncang Sulawesi Barat
Risma Tegaskan Video Pengadangan Bantuan Logistik Gempa di Sulbar Bukan Penjarahan: Mereka Kelaparan
Risma meminta agar perbuatan warga diduga pengungsi korban gempa di Sulbar yang viral tidak dianggap sebagai bentuk penjarahan.
Editor: Mohamad Yoenus
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Video diduga warga pengungsi korban gempa bumi mengadang mobil dan mengambil paksa bantuan logistik gempa di Sulawesi Barat, viral di media sosial.
Kejadian tersebut rupanya ditanggapi oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Ia meminta agar perbuatan warga tidak dianggap sebagai bentuk penjarahan.
Baca juga: Update Gempa di Sulbar, Jalur Darat Majene-Mamuju Kembali Pulih dan Bisa Dilewati Kendaraan
Baca juga: Tinjau Korban Gempa Mamuju, Mensos Risma sampai Lakukan Hal Ini: Kok Lambat, Saya Turun Tangan
Hal ini lantaran toko-toko di lokasi kejadian tidak ada yang buka, sedangkan warga mengungsi karena khawatir adanya gempa susulan.
Kondisi warga yang lapar menurut Risma menjadikan mereka mengambil paksa bantuan tersebut.
"Sekali lagi itu bukan penjarahan, jangan dianggap penjarahan. Mereka kelaparan," kata Risma, sapaan akrabnya, di Surabaya, Sabtu.
Kata Risma, ada beberapa video yang beredar di media sosial mengenai video tersebut.
Tapi, sebenarnya yang terjadi tidak seperti itu.
"Jadi mungkin mereka memang kelaparan kondisinya, jadi sekali lagi bukan penjarahan. Karena kita harus membaca situasi," kata mantan Wali Kota Surabaya ini, dikutip dari TribunJatim.com.
Diakui Risma, jika pengiriman bantuan logistik dari pemerintah terlambat.
Hal itu dikarenakan jalur utama menuju lokasi bencana terputus akibat tertutup material longsor.
"Jadi yang seharusnya 9 jam harus nambah 6 jam lagi karena harus memutar. Semoga hari ini material longsor di jalur itu bisa dibersihkan," jelasnya.
Baca juga: Penjelasan Polisi soal Viral Video Bantuan Gempa Sulbar Diduga Diadang dan Dijarah Warga
Baca juga: Viral Video Anak Terjebak Reruntuhan Bangunan saat Gempa di Mamuju, Ini Kata Tim SAR
Kata Risma, agar tak terulang kembali, pihaknya pun akan memanfaatkan banyak balai untuk dijadikan semacam gudang.
Saat ini, sambung Risma, sudah ada 41 balai dan ditambah 6 diklat yang akan dijadikan semacam gudang.
"Jadi sekarang kan ada di Balai tertentu. Sehingga kesulitan mobilisasi saat ada masalah transportasi," ujarnya.
