Terkini Nasional
Anggap Aksi Blusukan Risma Tak Perlu Dilaporkan, Refly Harun: Kalau Settingan akan Tergerus Sendiri
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menanggapi adanya pelaporan terhadap Menteri Sosial Tri Rismaharini atas aksi blusukan yang dilakukannya.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Tiffany Marantika Dewi
lihat foto
Ungkap Kemungkinan Risma Maju di Pilkada DKI
Menteri Sosial Tri Rismaharini terus menjadi sorotan dan perbincangan atas aksi blusukan yang dilakukannya.
Tidak sedikit yang lantas menilai blusukan dari Risma sebagai pencintraan untuk tujuan di Pilkada DKI Jakarta mendatang.
Menanggapi hal itu, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai kondisi tersebut sedikit aneh.
Baca juga: Rocky Gerung Baca Rencana PDIP soal Kekosongan DKI: Jangan Kaget kalau Diputuskan Plt-nya Risma
Baca juga: Anggap Keterlaluan jika Risma Blusukan demi Pamor, Refly Harun: Sama Saja Manfaatkan Orang Miskin
Pasalnya Risma sendiri saat ini sudah menjabat sebagai menteri sosial yang bisa dikatakan jabatan yang lebih tinggi dibadingkan posisi gubernur.
Meski begitu, Refly Harun menilai tetap ada kemungkinan untuk terjadi.
Dirinya pun mencontohkan langkah dari Khofifah Indar Parawansa yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur setelah juga menjadi seorang Mensos.
"Ini menteri sosial digiring untuk menjadi calon gubernur, agak aneh sedikit," ujar Refly Harun.
"Tetapi bukan berarti tidak ada presedennya."
"Presedennya sudah ada, yaitu Khofifah Indar Parawansa, pamit dari menteri sosial menjadi gubernur Jawa Timur," jelasnya.
Menurut Refly Harun jika memang Risma akan maju di Pilkada DKI Jakarta pada 2022 atau jika dimundurkan menjadi 2024, maka mantan wali kota Surabaya itu harus mundur dari jabatannya sebagai menteri.
Hal sama sebelumnya juga dilakukan oleh Khofifah yang mundur dari Mensos dan maju di Pilgub Jatim 2018.
"Padahal menteri sosial sudah jelas, sementara gubernur Jawa Timur kan belum tentu," kata Refly Harun.
"Tri Rismaharini juga begitu, kalau nanti 2022 akan maju sebagai calon gubernur DKI barangkali sangat besar kemungkinannya akan berhadapan dengan Anies Baswedan, maka Tri Rismaharini harus mundur dari jabatan sebagai menteri sosial," terangnya.
Baca juga: Bukan Blusukan, Risma Klarifikasi Soal Aksi Temui Tunawisma: Manusia Apa Kalau Saya Diam Saja?
Meski begitu, Refly Harun memiliki pandangan lain ketika Risma benar-benar akan maju di Pilkada DKi.
Yakni dikatakannya Risma hanyalah mengikuti instruksi dan kemauan dari partainya, yakni PDI Perjuangan.
"Bagaimana jalannya ceritanya, menteri sosial itu jabatan yang tinggi tetapi harus mundur untuk berebut di Pilkada DKI."
"Kalau memang Tri Rismaharini mau yaitu artinya sebenarnya adalah mengikuti kemauan partai politik," pungkasnya.
(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)
