Ungkap Kekurangan Idham Aziz, Pengamat Politik Harap Calon Kapolri Baru Punya Kelebihan Ini

TRIBUNWOW.COM - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal (Pol) Idham Aziz akan mengakhiri masa jabatannya pada 1 Februari 2021 mendatang.

Menyusul hal itu, beberapa nama kandidat sudah ada untuk menggantikan Idham Aziz sebagai pemimpin tertinggi di Polri.

Pengamat Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof. Muradi mengatakan ada kekurangan dari sosok Idham Aziz yang nantinya harus dimiliki oleh calon Kapolri baru.

Baca juga: Profil 5 Calon Kapolri yang Diserahkan ke Jokowi, Ada Nama Boy Rafli Amar hingga Listyo Sigit

Baca juga: Daftar Harta Kekayaan 5 Calon Kapolri dari Eddy Pramono hingga Arief Sulistyanto, Siapa Paling Kaya?

Dilansir TribunWow.com dari acara Satu Meja The Forum 'KompasTV', Jumat (8/1/2021), Muradi menyebut kekurangan dari Idham Aziz adalah minimnya tampil di publik.

Meski diakui hal itu sudah menjadi karakter Idham Aziz, Muradi menilai sebagai Kapolri harusnya bisa lebih banyak berbicara dalam kaitannya dengan persoalan di Tanah Air.

"Saya kira satu tahun terakhir Pak Idham ini ada satu yang kurang. Kurangnya itu adalah menurut saya tampilnya beliau kurang sekali," katanya," ujar Muradi.

"Saya kira itu tidak cukup pas sebagai Kapolri kan orang di depan dia harus membangun citra, itu yang tidak terjadi," jelas Muradi.

Oleh karenanya, kepada Kapolri yang baru, Muradi menginginkan sosok yang bisa memiliki kelebihan untuk banyak tampil atau berbicara di publik.

Menurutnya hal itu sangat dibutuhkan oleh seorang Kapolri untuk mendapatkan persepsi baik dari masyarakat.

"Jadi saya kira Kapolri ke depan harus bisa mengambil momen-momen tersebut karena menyangkut persepsi publik," harapnya.

"Maksud saya dari nama yang beredar memang orang-orang yang biasa tampil di publik."

Baca juga: Soal Sosok Pengganti Kapolri Idham Azis, Mahfud MD Angkat Bicara: Belum Ada yang Final

Lebih lanjut, Muradi menjelaskan mekanisme dalam pemilihan Kapolri.

Dirinya menilai ada dua mekanisme dalam pemilihannya yakni berdasarkan politik dan profesional.

Ia berharap dua hal tersebut memiliki porsi yang seimbang dan sejalan, jangan hanya mengedepankan masalah politik ataupun sebaliknya.

"Dua ini harus iramanya sama, kalau enggak ini akan mempengaruhi persepsi publik terkait posisi Polri itu sendiri," jelasnya menutup.

Simak videonya mulai menit ke- 0.35

Pengamat Bicara Permainan Bandar Bursa Calon Kapolri

Kepala Puskamnas Universitas Bhayangkara Jaya Hermawan Sulistyo menilai pemilihan calon kapolri yang baru terkesan lebih tenang daripada biasanya.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Kompas Petang, Selasa (5/1/2021).

Diketahui Kapolri Jenderal Idham Aziz akan segera menyelesaikan masa jabatannya pada 1 Februari 2021 mendatang.

Baca juga: Nama Komjen Gatot Eddy Menguat Jadi Calon Kapolri Menurut IPW: Ada Gagasan dari Lingkungan Istana

Sementara itu, beredar sejumlah nama yang diprediksi dapat mengisi kekosongan posisi tersebut.

Hermawan kemudian menyinggung pemilihan pejabat tertinggi kepolisian tersebut jauh lebih tenang.

"Baru kali ini bursanya agak tenang," ungkit Hermawan Sulistyo.

"Biasanya kemrungsung, ribet, karena terjadi konflik kepentingan," komentarnya.

Ia menyebut konflik kepentingan itu umumnya terjadi di internal Polri dan di eksternal.

Hermawan menilai umumnya pemilihan kapolri jauh lebih menarik daripada pemilihan panglima TNI.

Ia menjelaskan alasannya terkait sistem kerja personel kepolisian yang sudah terlatih untuk membuat keputusan di setiap jenjang kariernya.

"Pengelompokan di polisi kenapa lebih seru daripada di TNI, karena norma kepolisian universal adalah diskresi," terang Hermawan.

"Diskresi ini membuat setiap polisi punya kewenangan untuk mengambil keputusan individual," papar pengamat politik ini.

Baca juga: Santer Deretan Nama di Bursa Calon Kapolri Pengganti Idham Aziz, Pengamat: Tipenya Jokowi Begitu

"Karena mereka sepanjang kariernya terlatih untuk mengambil keputusan-keputusan individual yang kemudian baru dipertanggungjawabkan kepada institusi, maka dinamika internal itu jauh lebih keras dibandingkan TNI," kata Hermawan.

Konflik internal yang umumnya terjadi adalah masalah senioritas di kalangan Polri.

"Sehingga ada unsur angkatan. 'Kan biasa ada senior-junior, itu unsur angkatan," jelas Hermawan.

"Kalau TNI lebih jelas, dia harus urut. Di polisi tidak, karena ada diskresi itu tadi," terangnya.

Selain urutan angkatan, umumnya seorang calon pemimpin dalam Polri akan dilihat kompetensi sesuai bidang kerjanya.

Para pejabat terkait kemudian akan mengikuti kapolri yang terpilih.

"Lalu apakah ada kompetensi. Kompetensi itu urusannya apa? Kalau polisi itu dari reserse, semua reserse. Dia harkam (pemelihara keamanan), semua harkam," ungkap Hermawan.

Hermawan juga menyinggung ada sosok "bandar" yang memengaruhi konflik kepentingan di Polri.

"Itu masih ditambah tekanan eksternal. Mereka yang di luar secara kasar menyebut bandar-bandar pasti bermain," tambah dia.

Lihat videonya mulai menit 8.00:

(TribunWow/Elfan/Brigitta)