Kabar Tokoh
Pengamat Minta Mensos Risma Reshuffle Staf, Singgung Rawan Korupsi: Tempatkan Orang yang Ibu Percaya
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio memberi saran terkait kebijakan yang harus diambil Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma.
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Rekarinta Vintoko
TRIBUNWOW.COM - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio memberi saran terkait kebijakan yang harus diambil Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma.
Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Kompas TV, Kamis (7/1/2021).
Diketahui pergantian posisi Menteri Sosial ke Risma karena mantan Menteri Sosial Juliari Batubara tersandung kasus korupsi.

Baca juga: Ridwan Saidi Tak Percaya Risma Temukan Tunawisma di Sudirman-Tamrin: Pakai Rasio Dong
Agus lalu mengingatkan distribusi bantuan sosial (bansos) memang rawan dijadikan lahan korupsi karena data di lapangan tidak sesuai.
"Tugas Mensos me-reshuffle eselon satunya, coba direposisi," saran Agus Pambagio.
"Karena eselon satunya tentu yang bekerja dan memberitahu kepada Bu Mensos," terangnya.
Ia menyebut banyak kasus kejanggalan data masyarakat miskin yang tidak sesuai antara pusat dengan kenyataan.
Agus bahkan mengaku curiga data tersebut sengaja diubah sehingga rawan menjadi lahan korupsi.
"Data-data patut diduga, atau saya curiga, data yang selama ini diberikan kepada Mensos itu bukan data riil," kata Agus.
"Jadi menurut saya tingkat korupsinya itu mohon diselidiki. Tidak saja dari data, tapi juga dari pengguna anggarannya di internal Kemensos," jelas dia.
Ia menyimpulkan saat ini ada dua tugas utama yang harus dilakukan Risma.
Baca juga: Soal Mensos Risma Blusukan, Aria Bima: Apa Perlu Setingkat Wali Kota Surabaya Butuh Pencitraan?
Diketahui saat ini Risma tengah sibuk melakukan aksi blusukan ke berbagai wilayah di DKI Jakarta.
Agus menilai aksi itu tidak perlu dilakukan karena ada tugas lain yang lebih genting.
"Jadi Mensos pertama pastikan data itu beres. Kedua, reshuffle eselon satu-duanya supaya menempatkan orang-orang yang Ibu percaya," pesan Agus.
"Karena ini uang banyak, data ngawur, jadi kemungkinan korupsinya besar," lanjut dia.