Beda dengan DKI, Menkes Budi Sebut Pemerintah Pusat Belum Pikirkan Buat Peraturan Penolak Vaksinasi

TRIBUNWOW.COM - Program vaksinasi Covid-19 tidak lama lagi akan dilakukan yang kabarnya akan dimulai pada pertengahan Januari 2021.

Meski begitu rupanya belum sepenuhnya masyarakat yakin dan percaya terhadap keamanan dan kefektifan vaksin tersebut.

Dilansir TribunWow.com, Pemprov DKI Jakarta bahkan sudah mengeluarkan Peraturan Daerah yang mewajibkan masyarakat mengikuti vaksinasi Covid-19.

Baca juga: Di Mata Najwa, Budi Gunadi Ungkap Alasan Terima Perintah Jokowi sebagai Menkes: Investasi Surgawi

Baca juga: Disinggung Tak Ada Background Kesehatan, Budi Sadikin Lempar ke Najwa Shihab: FH UI Bisa Jadi Anchor

Menanggapi hal itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut pemerintah pusat belum ada rencana untuk mengeluarkan peraturan serupa.

Hal itu diungkapkannya dalam acara Mata Najwa, Rabu (6/1/2021).

Meski begitu, dengan melihat dinamika yang berkembang di masyarakat nantinya, menurutnya tidak mentup kemungkinan juga pemerintah pusat akan mengeluarkan peraturan tentang hukuman bagi penolak vaksin.

Namun ia berharap kepada masyarakat supaya bisa memiliki kesadaran sendiri untuk mau disuntikkan vaksin tanpa harus dikeluarkan peraturannya.

"Sampai sekarang diskusi ke arah situ belum pernah terjadi di pemerintah pusat," ujar Budi Gunadi.

"Tapi tidak menutup kemungkinan itu akan dilakukan melihat bagaimana penerimaan vaksin kepada publik?" tanya presenter Najwa Shihab.

"Kita akan melihat dinamikanya, kalau saya pribadi percaya bahwa menyakinkan dengan cara persuasif itu akan jauh lebih baik untuk penerimaan masyarakat disuntik oleh vaksin," jelasnya.

Baca juga: Diminta Najwa Shihab Tidak Hilang-hilang, Menkes Budi Sadikin: Ya Aku Kan Duduk di Kursi Ini

Lulusan Fisika Nuklir ITB itu mengingatkan betapa pentingnya program vaksinasi dalam rangka memerangi pandemi Covid-19.

Oleh karenanya, Budi Sadikin meminta kerjasamanya kepada masyarakat untuk bisa mensukseskan vaksinasi.

"Saya ingin tekankan sekali lagi vaksin ini tidak akan berhasil kalau tidak 70 persen," kata Budi Gunadi.

"Vaksin ini bukan hanya melindungi diri kita, tapi diberikan oleh pemerintah secara gratis untuk melindungi anak kita, keluarga kita, tetagga kita, dan rakyat Indonesia," terangnya.

Tanggapi soal Pejabat Disebut Dapat Vaksin Kualitas Terbaik

Dalam kesempatan sama, Budi Gunadi juga menjawab tudingan-tudingan miring seputar vaksinasi Covid-19.

Seperti yang diketahui, Indonesia sendiri disebut akan memakai tujuh jenis vaksin, mulai AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Novavax Inc, Pfizer Inc and BioNTech, dan Sinovac.

Tujuh jenis vaksin tersebut diklaim memiliki kualitas yang berbeda-beda.

Atas dasar itu, tidak sedikit masyarakat yang lantas memiliki persepsi bahwa vaksin kualitas terbaik akan diberikan kepada pejabat pemerintah, sedangkan masyarakat umum mendapatkan vaksin kualitas rendah.

Hal tersebut juga disinggung oleh presenter Najwa Shihab dalam acara Mata Najwa, Rabu (6/1/2021).

"Jangan-jangan pejabat mendaatkan vaksin kualitas terbaik, masyarakat biasa mendapatkan vaksin dengan persentasi keberhasilan paling rendah," ujar Najwa Shihab membacakan pertanyaan dari netizen.

Menjawab hal itu, Budi Sadikin memberikan bantahan.

Dirinya lantas memberikan penjelasannya dengan mudah berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan.

Baca juga: Apakah Orang yang Sudah Disuntik Vaksin Masih Bisa Tertular Covid-19? Ini Penjelasan Epidemiolog

Dikatakannya bahwa saat ini vaksin yang sudah tersedia dan dalam waktu dekat akan disuntikkan adalah vaksin jenis Sinovac.

Maka mau tidak mau bahwa penerima vaksin tahap pertama yakni tenaga kesehatan dan pejabat pemerintah adalah vaksin asal Tiongkok tersebut,

"Jadi vaksinnya yang ada sekarang adalah Sinovac dari China. Jadi semua yang divaksin duluan pasti dapatnya vaksin itu, termasuk mungkin saya," jelas Budi Sadikin.

"Dan Pak Presiden?" tanya Najwa Shihab.

"Betul," kata Budi Sadikin.

Sementara itu terkait kualitas dari tujuh vaksin, termasuk Sinovac, Budi Sadikin menilai bukan menjadi persoalan utama.

"Sekarang pertanyaannya vaksinnya bagus apa enggak, yang lebih baik yang mana?."

"Saya tanya sama semua ahli epidemiologi, yang penting buat mereka, satu, safety-nya bagimana, kedua, BPOM menyetujui apa enggak, yang ketiga apa yang ada dan dapat cepat dipakai sekarang," jelasnya.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa menunggu lama lagi untuk bisa mendapatkan vaksin dengan kualitas terbaik yang bisa dikatakan lebih baik dari Sinovac. 

"Karena kita yang mati 150-200 per hari, satu bulan enam ribu orang, kita mau tunggu atau satu tahun 72 ribu orang mati untuk bisa mendapatkan vaksin yang baik," kata lulusan Fisika Nuklir ITB itu.

"Sangat tidak manusiawi," tegasnya menutup.

Simak videonya mulai menit ke- 9.12

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)