Terkini Nasional
Dahnil Anzar Ungkap Sikap Prabowo Terkait Isu Reshuffle Kabinet: Beliau Sampaikan Bukan Harus Kader
Dahnil menegaskan, Prabowo Subianto tak keberatan apabila posisi menteri tidak diisi oleh kader Gerindra melainkan dari profesional.
Penulis: anung aulia malik
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
TRIBUNWOW.COM - Beredar kabar bahwa besok Rabu (23/12/2020), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju.
Sebelumnya, isu perombakan menteri baru sudah beredar kuat di publik semenjak Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo serta Menteri Sosial Juliari Batubara ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menanggapi isu reshuffle, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan bahwa pengganti menteri yang akan di reshuffle tidak harus berasal dari Partai Gerindra.

Baca juga: Immanuel Ebenezer Tawarkan 19 Tokoh untuk Reshuffle Kabinet, Tantang untuk Buat Fakta Integritas
Baca juga: Dua Menteri Korupsi, Rocky Gerung Tantang Jokowi Reshuffle Total Kabinet: Tanpa PDIP dan Gerindra
Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Ketua Umum Partai Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam acara Sapa Indonesia Malam, Senin (21/12/2020) malam.
Terkait pengumuman reshuffle akan dilangsungkan pada Rabu besok, Dahnil enggan berkomentar.
Menurutnya hal itu sepenuhnya menjadi wewenang presiden.
Dahnil menyampaikan pesan dari Prabowo, bahwa Ketum Gerindra itu tidak mengahruskan pengganti menteri yang direshuffle berasal dari Gerindra.
"Berulang kali Beliau (Prabowo) sampaikan bukan harus kader utama kami yang menjadi menteri," ujar Dahnil.
"Yang paling penting orang itu bisa membantu Pak Jokowi dengan baik, dan itu bisa memastikan kerja kabinet ke depan lebih baik."
"Dalam posisi Pak Prabowo, kepentingan utamanya adalah ingin memastikan kerja pemerintahan 2020 sampai 2024 nanti bekerja dengan baik," sambungnya.
Dahnil menjelaskan, apabila Prabowo diminta untuk mengusulkan calon menteri, maka Prabowo akan memilih orang yang memiliki kapabilitas untuk bekerja membantu presiden.
"Beliau tentu patokannya adalah orang-orang yang capable baik itu orang partai dari Gerindra sendiri atau orang-orang profesional," kata Dahnil.
"Kepentingan Pak Prabowo, pemerintahan ini sukses, kemudian ada perubahan besar selama beberapa tahun ke depan," tandasnya.
Sepenuhnya Hak Pak Jokowi
Dahnil tak memungkiri ada pertemuan antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membicarakan soal isu reshuffle.
Berdasarkan penjelasannya, Gerindra dan Prabowo menyerahkan keputusan soal reshuffle sepenuhnya kepada presiden.
Dahnil tak secara spesifik menyebut ada pertemuan khusus antara Jokowi dan Prabowo membicarakan reshuffle.
Ia menjelaskan Prabowo biasanya bertemu dengan presiden untuk membicarakan isu-isu di bidang pertahanan Indonesia.
Namun Dahnil juga tak memungkiri ada pertemuan yang mungkin membahas isu reshuffle.
"Memang ada pembicaraan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi terkait dengan banyak hal," kata Dahnil.
Menurut penjelasan Dahnil, Prabowo dan partai Gerindra menyerahkan keputusan pemilihan menteri di tangan presiden.
"Sepenuhnya kita serahkan kepada Pak Jokowi, karena Pak Jokowi yang paling tahu siapa yang bisa membantu," ujarnya.
Menurut penjelasan Dahnil, Prabowo tidak pernah secara spesifik menyinggung soal reshuffle kabinet.
"Bisa jadi, tapi yang jelas secara spesifik Pak Prabowo tidak pernah concern untuk membicarakan khusus (reshuffle)," kata Dahnil.
"Yang jelas kami (Partai Gerindra) pahami dan Pak Prabowo pahami ini hak sepenuhnya Pak Jokowi."
Dahnil mengatakan Gerindra dan Ketua Umumnya yakni Prabowo Subianto akan memastikan menteri pembantu Jokowi adalah orang-orang yang dapat mengemban tugas dengan baik.
Dua menteri yang terjerat kasus korupsi diketahui berasal dari partai penguasa.
Mensos Juliari Peter Batubara berasal dari PDIP, sedangkan Menteri KKP Edhy Prabowo adalah orang kepercyaan Prabowo Subianto sekaligus petinggi Partai Gerindra.
Baca juga: Soal Isu Presiden Jokowi akan Panggil Calon Menteri ke Istana Hari Ini, Kasetpres: Masih Digodok
Simak video selengkapnya mulai menit ke-5.20:
Rocky Gerung Tantang Jokowi soal Reshuffle
Di sisi lain, pengamat Politik Rocky Gerung memberikan komentarnya menyusul adanya dua menteri Kabinet Indonesia Maju yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dua menteri tersebut adalah Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara.
Dilansir TribunWow.com dalam kanal Youtube pribadinya, Minggu (6/12/2020), Rocky Gerung lantas mempertanyakan keseriusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyikapi persoalan tersebut.
Rocky Gerung meminta Jokowi supaya bisa segera melakukan reshuffle kabinetnya.
Menurutnya, langkah tersebut menandakan adanya keseriusan dari Jokowi, termasuk untuk memperbaiki kepercayaan rakyat kepada kabinetnya tersebut.
Selain itu, Rocky Gerung menantang supaya dalam susunan kabinet yang baru itu tidak lagi ada menteri yang berasal dari PDIP dan Gerindra.
"Kalau Presiden Jokowi serius, per hari ini, beliau umumkan bahwa seluruh kabinet saya reshuffle sekarang dan partai korup dua besar itu yang adalah pendukung utama pemerintah, PDIP dan Gerindra tidak bisa lagi dapat jatah menteri," ujar Rocky Gerung.
"Bahkan sampai ke tingkat lokal," imbuhnya.
Rocky Gerung mengatakan bahwa saat ini tidak ada pilihan lain dari Jokowi untuk tetap menyelamatkan kepercayaan dari rakyatnya terhadap para menterinya.
Termasuk menjaga integritas dan reputasi Jokowi bahwa tidak ada sangkut pautnya sama sekali atas dua menterinya yang tertangkap KPK.

Baca juga: Mensos Juliari Jadi Tersangka KPK, PDIP: Ibu Megawati Selalu Berikan Arahan agar Tidak Korupsi
"Kalau itu yang diucapkan Jokowi, itu baru orang percaya bahwa ini enggak tersangkut dengan Jokowi," kata Rocky Gerung,
"Kan orang tunggu kalau Pak Jokowi betul-betul punya integritas yaudah lakukan reshuffle, malam nanti undang pers untuk mendengar susunan kabinet baru tanpa PDIP dan Gerindra," tegasnya.
"Coba berani apa tidak itu, itu baru namanya kepala negara, bukan sekedar 'kami mendorong KPK', moralnya balik kepada Jokowi," pungkasnya.
Sejauh ini dua posisi tersebut untuk sementara dilimpahkan kepada menteri lainnya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK) Muhadjir Effendy dipilih oleh Jokowi untuk mengisi jabatan Mensos.
Sedangkan menteri KKP dijabat oleh ad interim Syahrul Yasin Limpo yang saat ini sebagai Menteri Pertanian.
Simak videonya mulai menit ke- 10.25
(TribunWow.com/Anung/Elfan)