Kasus Soal Ujian 'Anies Diejek Mega': Ketua DPRD DKI Batal Tempuh Jalur Hukum dan Lapor ke Megawati

TRIBUNWOW.COM - Polemik soal ujian SMP 250 Cipete, Jakarta Selatan, yang mencatut nama Anies dan Mega berakhir damai.

Guru Sukirno, pembuat soal, meminta maaf. Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi akhirnya mengurungkan niat menempuh jalur hukum.

Fraksi PDI-P mempersoalkan pemakaian nama Mega yang dicitrakan buruk dalam soal.

Sementara Anies dicitrakan positif.

Awal Mula Polemik

Soal untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) itu viral di media sosial pada Sabtu (12/12/2020) lalu.

Foto dua soal pilihan ganda tersebut tersebar di medsos.

Pada soal pertama, disebutkan bahwa Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta tak menggunakan jabatan untuk memperkaya diri, melainkan untuk menolong rakyat.

Siswa pun diminta menjawab sifat apa yang ditunjukkan oleh Anies itu.

Lalu pada soal lainnya, disebutkan bahwa Anies kerap diejek Mega, namun Anies tak pernah marah.

Baca juga: Pengakuan Guru yang Buat Soal Ujian Viral Anies Diejek Mega, Tak Bermaksud Mendukung Siapapun

Pada soal kedua ini, Anies dan Mega kemudian dianggap oleh publik sebagai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Beragam komentar muncul di medsos, salah satunya menganggap politisasi terhadap para pelajar.

Kejadian tersebut membuat Komisi E DPRD DKI memanggil sejumlah pihak, di antaranya Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana, Plt Kepala Sekolah SMP 250 Cipete Jakarta Selatan Setiabudi, dan guru pembuat soal.

Pada saat pemanggilan, Plt Kepala Sekolah SMPN 250 Setiabudi mengaku munculnya soal ujian sekolah yang memuat nama Anies dan Mega karena dibuat secara terburu-buru.

Setiabudi menjelaskan, sebenarnya tim telaah sudah dibentuk dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di sekolah tersebut.

Dia mengakui, tim telaah tidak melakukan editing secara sempurna sehingga muncul soal-soal yang tidak diinginkan.

Baca juga: Guru SMPN 250 Beri Penjelasan soal Anies Diejek Mega, Ketua DPRD: Kenapa Nggak Udin sama Otong?

Marah

Pada saat yang sama, guru pembuat soal bernama Sukirno itu dicecar pertanyaan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, yang juga kader PDI-P.

Prasetio terlihat paling marah atas beredarnya soal yang danggap publik memuat nama tokoh politik.

Dia terlihat membentak Sukirno di depan anggota Komisi E saat meminta penjelasan mengapa bisa muncul nama Mega dan Anies dalam soal.

"Kenapa Bapak punya insting Pak Gubernur Anies dan Bu Mega. Apa yang di otak Bapak apa sih, buat soal seperti itu? Bapak kan seorang guru," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (15/12/2020).

Pada akhir pertemuan, Prasetio mengancam akan melaporkan Sukirno ke Polda Metro Jaya.

Dia berniat melaporkan Sukirno atas nama kader PDI-P karena merasa keberatan nama ketua umum partainya disebut dengan citra yang buruk.

"Saya atas nama kader PDI-P (akan melaporkan) karena itu menyebut nama ketua umum saya," kata Prasetio.

Setelah rapat usai, Kadisdik DKI Jakarta Nahdiana langsung keluar ruangan tanpa menghiraukan pertanyaan dari wartawan.

Nahdiana hanya mengatakan tidak ada yang bisa dia komentari dan menunggu rekomendasi dari Komisi E DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: Nada Ketua DPRD DKI Meninggi saat di Depan Guru Pembuat Soal Anies-Mega: Bapak Mau Provokasi?

Batal Tempuh Jalur Hukum

Namun langkah Prasetio untuk melaporkan Sukirno ke Polda Metro Jaya urung ia lakukan.

Sebab Nahdiana beserta dengan Setiabudi dan Sukirno menemuinya di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Rabu (1612/2020) sore.

Menurut Prasetio, Nahdiana meminta agar ia memaafkan guru pembuat soal.

"Kemarin kami sangat marah sekali apa pun cerita dan alasannya saya enggak terima. Saya mau laporkan hari ini sebetulnya kepada Polda Metro Jaya sore ini, tapi ternyata jam 15.00, Ibu Kadis meminta dibukakan hati untuk permintaan maaf ini yang (dilakukan) secara terbuka," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Setelah kejadian ini, Prasetio berencana memberi tahu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengenai kabar soal ujian yang menyebut nama Anies dan Mega.

Prasetio yakin Megawati akan memaafkan Sukirno dan bisa menerima alasannya.

"Kami akan bertanggungjawab dan melapor kepada Ibu Ketua Umum saya yang kebetulan Presiden ke-5 RI, saya akan lapor alasannya seperti ini," kata Prasetio.

"Saya rasa Ibu Ketua Umum saya, Ibu Megawati Soekarnoputri akan bisa menerima itu," lanjut dia.

Pada saat itu, Sukirno menyesali perbuatannya.

Dia mengaku tidak bermaksud apa-apa dan murni sebuah kekhilafan pribadi.

"Saya Sukirno pada kesempatan ini menyampaikan rasa penyesalan yang mendalam atas perbuatan yang saya lakukan," kata Sukirno.

Selain kepada Megawati, Sukirno juga meminta maaf kepada Anies karena menilai naskah soal yang dia tulis telah membuat kegaduhan di tengah masyarakat Jakarta.

"Kepada Gubernur DKI Jakarta juga bapak Anies Rasyid Baswedan saya minta maaf karena telah membuat kegaduhan di masyarakat DKI Jakarta," ucap Sukirno.

Baca juga: Viral Soal Ujian Anies Diejek Mega, Anggota DPRD Komisi E dari PDIP: Ini Bisa Merusak Siswa

Disdik akan Monitor Pembuatan Soal

Nahdiana mengaku tidak pernah memerintahkan pembuatan soal yang mencatut nama Anies dan Mega.

Menurut dia, soal ujian dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Isi.

Nahdiana menyebut soal ujian dibuat oleh masing-masing sekolah.

"Jadi kami tidak ada perintah untuk membuat soal dengan kondisi itu," ucap Nahdiana.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembuatan soal ujian mulai dari tingkat sekolah, tingkat suku dinas dan sampai ke bidang persekolahan Disdik DKI Jakarta.

Upaya tersebut juga bertujuan mengontrol dan mencegah munculnya kembali soal-soal ujian yang dinilai bermuatan politis.

"Agar soal-soal ini lebih terkontrol kembali dari sisi potensi pro kontra di masyarakat," ucap Nahdiana.

(Kompas.com/Rosiana Haryanti, Ivany Atina Arby)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Akhir Polemik Soal Ujian Anies Diejek Mega: Guru Sukirno Minta Maaf, Batal Tempuh Jalur Hukum"