Virus Corona
Kemenkes Larang Rumah Sakit Lakukan Pre-order Vaksin Covid-19: Termasuk RS Swasta
Ramai kabar bahwa beberapa rumah sakit sudah membuka pre-order vaksin Covid-19 atau Virus Corona.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
TRIBUNWOW.COM - Ramai kabar bahwa beberapa rumah sakit sudah membuka pre-order atau pemesanan vaksin Covid-19.
Padahal di satu sisi belum ada kejelasan dari pemerintah terkait skema distribusi hingga harga dari vaksin Covid-19 tersebut.
Menanggapi kondisi tersebut, Direktur Pencegahan Penyakit Menular Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi buka suara.

Baca juga: Soal Vaksin Covid-19 Berbayar, Tenaga Ahli Utama KSP: Tidak Menyalahi Aturan
Baca juga: Pemerintah Berencana Subsidi Vaksin Covid-19 Setengah Penduduk Indonesia? Ini Penjelasan BUMN
Dilansir TribunWow.com dalam acara Kabar Petang 'tvOne', Selasa (15/12/2020), Siti Nadia mengatakan tidak membolehkan adanya kebijakan dari rumah sakit tersebut.
Tidak hanya bagi rumah sakit milik pemerintah, menurutnya larangan juga ditujukkan untuk rumah sakit swasta, maupun fasilitas kesehatan lainnya.
"Sebenarnya ini tidak boleh dilakukan oleh fasilitas pelayanan manapun, termasuk rumah sakit swasta," ujar Siti Nadia.
Alasannya jelas, selain karena vaksin tersebut masih dalam uji klinis tahap ketiga atau akhir, pemerintah juga belum mengambil tindakan apapun.
"Karena sampai sekarang pun jenis vaksin yang akan diberikan untuk vaksinasi mandiri yang akan dilakukan di rumah sakit swasta itu sendiri pun belum jelas," jelas Siti Nadia.
"Karena kita tahu bahwa hampir semua jenis vaksin itu masih pada uji klinis tahap ketiga dan masih menunggu hasil finalnya," imbuhnya.
Oleh karenanya, pihaknya mengaku sudah memberikan imbauan dalam bentuk larangan bagi rumah sakit yang melakukan pre-order.
Baca juga: Vaksin Diberikan ke Orang Sehat yang Belum Terinfeksi Covid-19, Bagaimana dengan Penyintas?
Siti Nadia menambahkan, dirinya meminta kepada setiap rumah sakit untuk bersabar menunggu selesainya uji klinis tahap ketiga dan juga arahan dari pemerintah nantinya.
"Jadi kita sudah menghimbau organisasi profesi dan juga dinas kesehatan provinsi dan kabupaten untuk tentunya rumah sakit tidak membuka dulu pendaftaran untuk vaksinasi ini," kata Siti Nadia.
"Sampai saat ini kita masih mematangkan tentang petunjuk teknis dan pelaksanaannya," tegasnya.
Selain itu terkait berapa biaya untuk vaksinasi mandiri, Siti Nadia juga mengaku belum bisa memastikan.
Simak videonya mulai menit ke- 1.40:
Naikkan Alokasi Vaksin Covid-19
Pemerintah berencana akan menaikan jumlah alokasi vaksin Covid-19 secara gratis bagi masyarakat.
Hal itu diungkapkannya oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhajir Effendy dalam acara Kompas Bisnis, Senin (14/12/2020).
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut atau menargetkan hanya akan menanggung beban vaksinasi kepada 32 juta orang dari 107 vaksinasi yang akan dilakukan.
Baca juga: Survei Sebut 9 Persen Warga Jawa Barat Menolak Vaksinasi Covid-19, Begini Penjelasan Ridwan Kamil
Baca juga: Nakes di Indonesia Khawatir Jadi yang Pertama Dapat Vaksin Covid-19: Kalo Jadi Percobaan Ya Takut
Itu artinya hanya 30 persen saja yang dapat didapatkan secara gratis, sedangkan 70 persen dilakukan secara mandiri atau berbayar.
Muhajir Effendy mengatakan ada kemungkinan pemerintah akan menaikkan vaksinasi gratis itu menjadi 50 persen dari total vaksinasi yang akan dilakukan.
Sedangkan yang berbayar juga sebanyak 50 persen.
Selain alokasi, Muhajir Effendi juga menyebut ada peningkatan jumlah vaksinasi dari yang sebelumnya sebanyak 107 juta menjadi 182 juta vaksin.
Vaksin tersebut akan diberikan kepada warga masyarakat dengan rentang usia 18-59 tahun.
"Dievaluasi tentang alokasi berapa yang nanti harus ditanggung oleh pemerintah dan berapa yang mandiri," ujar Muhajir Effendy.
"Belum final, termasuk jumlahnya terakhir diperkirakan nanti akan ada 182 juta dari semula 107 juta, jadi sudah naik lagi," imbuhnya.
Meski begitu, dirinya belum bisa memastikan terkait hal itu lantaran semuanya terkait vaksinasi masih terus dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah.
"Kemungkinan nanti, tapi ini juga masih tentatif, kemungkinan 50:50," pungkasnya.
(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)