Vaksin Covid
Alasan Satgas Covid-19 Pesan Vaksin Sinovac meski Belum Ada Hasil Uji Klinis: Tunggu dari WHO
Koordinator Uji Klinis Vaksin Covid-19 Kusnandi Rusmil mengungkapkan perkembangan terkini hasil uji terhadap vaksin buatan Sinovac.
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Rekarinta Vintoko
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Koordinator Uji Klinis Vaksin Covid-19 Kusnandi Rusmil mengungkapkan perkembangan terkini hasil uji terhadap vaksin buatan Sinovac.
Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Minggu (13/12/2020).
Diketahui pemerintah telah mendatangkan 1,2 juta dosis Vaksin Sinovac dari Beijing, Tiongkok yang akan segera disuntikkan ke masyarakat.
Baca juga: Vaksin Covid-19 Sinovac Sudah Datang dan Sedang Diperiksa BPOM, Ini Pesan Presiden Jokowi
Menurut Kusnandi, sejauh ini uji klinis vaksin Covid-19 tersebut berjalan dengan baik.
"Rencana memang kita berakhirnya pada bulan April. Cuma nanti ada interim report pada bulan Januari itu 540 pertama," kata Kusnandi Rusmil.
"Selama ini uji klinis berjalan normal dan tidak terjadi hambatan apa-apa dan sesuai dengan waktu yang direncanakan," lanjutnya.
Ia menerangkan vaksin tersebut turut melibatkan Bio Farma dalam pembuatannya di China, selaku partner dari Indonesia.
"Tapi 'kan Sinovac bukan bekerja sama dengan Bio Farma saja. Bio Farma juga bikin sendiri di China," jelas Kusnandi.
"Yang masuk kemarin ke Indonesia sebanyak 1,2 juta dosis itu langsung masuk dari China ke kita," lanjutnya.
Baca juga: Indofarma Pesan 130 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Jenis Novavax dari Amerika: Untuk Vaksinasi Berbayar
Menurut Kusnandi, tidak hanya Indonesia yang bekerja sama dengan perusahaan pembuatan vaksin asal Beijing tersebut.
Ia menyebutkan vaksin Sinovac juga diujikan di berbagai negara dan kini tengah menanti hasilnya.
Diketahui pihak Sinovac sendiri belum menyampaikan hasil uji klinis yang resmi, meskipun telah dipesan pemerintah Indonesia.
"Selain Sinovac itu buatan China, ada juga dia nanti Brazil bikin dengan punya Sinovac. Kemudian Uni Emirat Arab, kemudian Turki, India," kata Kusnandi.
Kusnandi menerangkan kini pemerintah Indonesia tinggal menunggu World Health Organization (WHO) dan Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM).
"Semuanya kalau umpamanya sudah mendapat surat pernyataan WHO, kemudian dikirim ke Indonesia, kemudian diberikan surat persetujuan dari Badan POM, itu bisa dipakai di kita," jelasnya.
